Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Erick Thohir. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Erick Thohir. Foto: SP/Joanito De Saojoao

ASET ASABRI SUSUT RP 16,8 T

Maret, Klaim Nasabah Jiwasraya Mulai Dibayar

Prisma Ardianto, Kamis, 30 Januari 2020 | 07:51 WIB

JAKARTA, investor.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memastikan tunggakan klaim polis nasabah sebesar Rp 16 triliun dibayar paling lambat pada akhir Maret 2020.

“Kami akan berupaya menyelesaikan pembayaran awal, insya Allah pada akhir Maret. Kalau memang bisa lebih cepat, itu akan kami lakukan. Tapi pada hari ini, konteks pembicaraan yang sudah kami rapatkan secara internal, pada akhir Maret sudah ada pembayaran,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir.

Erick mengungkapkan hal itu sebelum rapat Panitia Kerja (Panja) Permasalahan Asuransi Jiwasraya yang dibentuk Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Sejauh ini belum dijelaskan secara detail sumber dana pembayaran klaim tersebut. Namun, dana itu ditengarai berasal dari sejumah skema atau inisiatif yang sedang disiapkan Kementerian BUMN dan manajemen Jiwasraya.

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Berdasarkan catatan Investor Daily, Jiwasraya melaksanakan tiga skema atau inisiatif penyehatan untukmendapatkan likuiditas dan meningkatkan solvabilitas.

Ketiga skema yang disiapkan Jiwasraya yaitu mencari mitra strategis melalui PT Jiwasraya Putra (anak perusahaan), menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) yang dapat dikonversi menjadi saham, dan membuat produk reasuransi dengan investor.

Untuk inisiatif mitra strategis (strategic partner), Jiwasraya bakal melepas kepemilikan sahamnya di Jiwasraya Putra kepada mitra strategis. Dana hasil pelepasan saham akan digunakan untuk menambal tunggakan klaim.

Saat ini, saham Jiwasraya Putra dimiliki Jiwasraya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (PT Telkom).

Ada sekitar enam calon investor yang tengah menjalani uji tuntas (due diligence) sebagai mitra strategis. Jiwasraya menargetkan penetapan investor mitra strategis diputuskan pada Maret 2020. Perseroan menargetkan dana Rp 9 triliun dari penjualan saham Jiwasraya Putra kepada mitra strategis.

Untuk inisiatif kedua (pembentukan holding asuransi), Jiwasraya akan menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) yang nantinya dikonversi menjadi saham. Subdebt tersebut akan dibeli holding. Dari skema ini, Jiwasraya diperkirakan memperoleh dana Rp 7 triliun.

Adapun untuk inisiatif ketiga (membuat produk reasuransi), Jiwasraya akan merilis produk reasuransi keuangan (financial reinsurance) dengan investor pada kuartal III atau IV-2020. Ketiga inisiatif tersebut belum termasuk inisiatif yang disiapkan pemerintah, seperti pemberian dana talangan (bailout).

Tidak Ringan

Erick Thohir. Foto: IST
Erick Thohir. Foto: IST

Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan, permasalahan yang membelit Jiwasraya tidaklah ringan. Jiwasraya sakit secara keuangan dan kesulitan membayar klaim polis nasabah sekitar Rp 16 triliun. Perseron mengalami kekurangan solvabilitas sebesar Rp 28 triliun.

Kementerian BUMN, menurut Erick Thohir, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai pihak terkait untuk menempuh solusi terbaik guna menyelamatkan Jiwasraya. Erick menjelaskan, pihaknya ingin memastikan pembayaran kalim dapat dicairkan pada akhir Maret 2020.

“Tentu kami berharap semua inisiatif dapat diimplementasikan secara profesional dan transparan. Salah satunya melalui pembentukan holding asuransi. Kami juga berharap penjaminan akan memainkan peran penting dalam skema yang nanti diajukan pemerintah,” papar dia.

Menteri BUMN mengakui, pihaknya juga sedang menggali kemungkinan dana pemulihan aset (asset recovery) dari para tersangka yang telah disita Kejaksaan Agung (Kejagung).

Meski demikian, kata Erick, itu bukan langkah yang mudah. Sekitar 1.400 ser tifikat tanah milik para tersangka, misalnya, pasti akan dikembalikan terlebih dahulu kepada negara.

Nah, ini yang akan kami koordinasikan dengan Kejagung. Tapi pemulihan aset ini menjadi suatu metode baru dalam kasus-kasus korupsi ke depan. Tidak hanya (opsi penyelamatan) lembaga, tapi juga ada recovery,” tandas dia.

Untuk langkah-langkah penyelamatan ataupun pembayaran klaim nasabah Jiwasraya secara detail, Erick Thohir memilih menyampaikannya pada rapat Panja yang dilaksanakan secara tertutup.

“Tentunya kami dari Kemeterian BUMN dengan izin dari Panja, ingin juga memaparkan lebih detail penjajakan-penjajakan yang harus kami tempuh. Ada poin A, poin B. Ini tidak bisa kami putuskan sendiri, ada proses yang harus kami sinergikan dengan OJK dan Kemenkeu,” tutur dia.

Arya Bima-PDIP
Arya Bima-PDIP

Di sisi lain, Ketua Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya Komisi VI DPR, Aria Bima mengatakan, rapat bersama Menteri BUMN dan manajemen Jiwasraya baru sebatas mengumpulkan informasi. Namun, dari rapat tersebut telah tergambar peta permsalahannya. Aria menjelaskan, untuk bisa membayar tunggakan klaim, Kementerian BUMN perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait.

“Itulah hambatan utamanya. Untuk langkah-langkah yang sedang ditempuh pun belum bisa disampaikan supaya masyarakat tidak gaduh,” ujar dia.

Dia menerangkan, opsi pembentukan holding asuransi, privatisasi, dan penyertaan modal negara (PMN) baru sebatas opsi umum. Di luar itu ada opsi baru yang sedang ditempuh.

“Ada opsi baru, tapi belum bisa disampaikan. Itung-itungannya belum ada, detail sekali. Tidak hanya kebijakan, banyak yang nonteknis,” tandas dia.

Masih Utang

Hexana Tri Sasongko. Foto: youtube
Hexana Tri Sasongko. Foto: youtube

Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko mengatakan, outstanding transaksi repo Jiwasraya masih ada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurut Hexana, pihaknya masih memiliki kewajiban ke BRI sebesar Rp 800 miliar. “Repo BRI masih. Angkanya masih Rp 800 miliar karena jaminan jatuh tempo belum selesai. Itu masuk repo maturity,” kata dia.

Selain itu, Jiwasraya mempunyai kewajiban kepada BTN senilai Rp 200 miliar. “BTN nilainya kecil, Rp 200 miliar doang,” ucap dia.

Hexana memastikan transaksi repo Jiwasraya dengan bank lain telah lunas.

Sebelumnya, pada 6 September 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno yang menjabat saat itu, menyetujui transaksi repo Jiwasraya atas aset investasi berupa surat berharga pemerintah dan korporasi dengan proses indikatif sebesar Rp 1,38 triliun untuk repo BRI dan Rp 379 miliar utnuk repo BTN.

Asabri Susut Rp 16,8 T

Logo Asabri
Logo Asabri

Sementara itu, Direktur Utama PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri, Sonny Widjaja mengungkapkan, Asabri mengalami penurunan nilai aset sebesar Rp 16,8 triliun pada 2019 akibat salah mengelola investasi.

“Tapi itu merupakan nilai kerugian yang belum terealisasi atau unrealized cost,” ujar Sonny saat melaporkan kinerja Asabri 2019 kepada Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Sonny Widjaja menjelaskan, penurunan nilai aset itu disebabkan dua segmen. Pertama, program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian. Kedua, Akumulasi Iuran Pensiun(AIP) yang dananya berasal dariKemenkeu.

Pada dokumen yang dipaparkan Asabri, aset pada program THT, JKK, dan JKM, turun sebesar Rp 8,8 triliun. Nilai itu doperoleh dari total aset pada 2018 sebesar Rp 19,4 triliun yang anjlok menjadi Rp 10,6 triliun pada akhir 2019. Itu terjadi akibat penurunan nilai saham dan reksa dana saham.

“Dari sini, yang mengalami negatif adalah pendapatan unrealized cost di saham senilai Rp 5,29 triliun. Kemudian dari total investasi pada 2019 mengalami unrealized cost Rp 4,84 triliun atau turun 39,38% secara tahunan (year on year/yoy),” ujar dia.

Selain saham, menurut Sonny Widjaja, instrumen investasi program THT masih mencatatkan hasil positif. Deposito, misalnya, mencatatkan hasil investasi Rp 34,88 miliar.

Adapun obligasi menorehkan hasil investasi Rp 197,26 miliar, kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) sebesar Rp 2,9 miliar, reksa dana saham Rp 197,26 miliar, serta dana investasi real estat (DIRE) Rp 8,1 miliar.

Sonny mengatakan, kondisi itu semakin parah karena pendapatan premi pada program THT lebih kecil dibandingkan beban klaim dan cadangan manfaat polis masa depan. “Terdapat manfaat biaya pemakaman yang tidak ter-cover oleh premi sebesar 32,5%,” ucap dia.

Untuk AIP dari Kemenkeu, kata dia, premi yang diperoleh Asabri sebesar Rp 1,5 triliun per tahun, dengan reimbursement biaya operasional mencapai 65% dan biaya pengelolaan 6,7% dari hasil investasi. Aset AIP yang mencapai Rp 26,9 triliun pada 2018, turut merosot menjadi Rp 18,9 triliun pada 2019. Terdapat selisih aset sebesar Rp 8 triliun.

“Penurunan lagi-lagi terjadi karena nilai saham dan reksa dana anjlok. Ada saham yang haranya anjlok ke level Rp 400-500 hingga Rp 50,” tutur Sonny.

Dua Saham Emiten

Indeks Turun
Investor memperhatikan pergerakan harga saham di sebuah sekuritas di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Direktur Keuangan dan Investasi Asabri, Rony Hanityo Apriyanto menambahkan, penurunan nilai aset terjadi akibat anjloknya nilai investasi pada saham dan reksa dana saham, terutama pada emiten besutan Heru Hidayat, PT Inti Agri Resource Tbk (IIKP) dan PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM), serta emiten milik Benny Tjokrosaputro, PT Hanson International Tbk (MYRX).

“Kalau saya gabung dua orang, (nilai penurunan) bisa disampaikan kurang lebih Rp 10,9 triliun. Ini fakta yang kami hadapi,” tegas dia.

Rony menuturkan, sesungguhnya Asabri ingin berinvestasi di tempat lain. Namun, dia tidak menyampaikan lebih lanjut alasannya Pada rapat yang sempat terbuka untuk umum itu, Rony Hanityo Apriyanto mengaku pernah mengancam kedua pihak yang dinilai telah merugikan Asabri.

Alhasil, pada pertengahan 2019, kedua pihak itu berkomitmen membayarkan kerugian tersebut. “Kami mintai pertanggung jawaban, karena ini uang prajurit TNI dan Polri. Istilahnya tijitibe, mati siji mati kabeh (mati satu, mati semua). Akhirnya mereka berkomitmen untuk membayar,” papar dia.

Pemulihan Aset

Reksa Dana
Reksa Dana

Menurut Rony Hanityo Apriyanto, terdapat empat upaya yang akan dilakukan Asabri untuk memulihkan nilai aset saham atau reksa dana saham. Perrtama, melakukan pemetaan aset bermasalah dan mengubah model investasi dari risk profile agresif ke moderat.

Berdasarkan data Asabri, portofolio instrumen investasi perseroan meliputi deposito Rp 641 miliar (7,23%), obligasi non-surat berharga negara (SBN) dan SBN Rp 2,75 triliun (31,54%), dan reksa dana non-SBN dan SBN sebesar Rp 4,08 triliun (46,03%).

Selanjutnya saham BUMN dan anak BUMN sebesar Rp 225 miliar (2,54%), saham non-BUMN Rp 1,07 triliun (12,02%), DIRE Rp 121 miliar (1,36%), KIK EBA Rp 27 miliar (0,3%), serta dana investasi infrastruktur (Dinfra) sebesar Rp 75 miliar (0,85%).

Upaya kedua, kata dia, meminta pertanggung jawaban kepada dua grup milik Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Keduanya sudah memberikan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi tanggung jawab kepada Asabri.

Upaya itu, menurut Rony, dilanjutkan pada poin ketiga, yakni penurunan nilai aset saham sebesar Rp 10,9 triliun akan dipulihkan melalui pemenuhan tanggung jawab Heru Hidayat sebesar Rp 5,8 triliun dan Benny Tjokrosaputro sebesar Rp 5,1 triliun.

Dia menjelaskan, upaya keempat adalah meminta pertanggung jawaban atas kinerja manajer investasi (MI) yang kinerjanya buruk (under perform). Untuk langkah ini, Asabri belum merinci maksud dan langkah yang akan ditempuhnya.

Lebih Agresif

Rony Hanityo Apriyanto mengemukakan, investasi Asabri terutama pada program THT, harus lebih agresif. Soalnya, sejak 1976 sampai 2019, perseroan mengalami negative underwriting (pendapatan premi terhadap kalim dan pencadangan serta biaya operasional tidak seimbang, bahkan negatif).

“Oleh karena itu, hasil invetasi harus diakselerasikan,” tutur dia .

Menurut dia, pada 1976 negative underwriting tercatat Rp 200 juta, naik menjadi Rp 312 miliar pada 2010, dan melonjak menjadi Rp 1,24 triliun pada 2019.

“Ini saya melihat flashback, ke belakang, saya perhatikan investasi Asabri ini, terutama di THT memang harus agresif kalau melihat seperti ini strukturnya. Mau tidak mau investasinya harus bisa menutupi beban kenaikan polis masa depan yang sifatnya cadangan sebenarnya. Tapi agresif juga tetap harus terstruktur.” ujar dia.

Kendati demikian, Rony memproyeksikan klaim pada 2020 akan meningkat Rp 100 miliar. Peningktan itu masih bisa ditampung hasil investasi. Perseroan memperkirakan hasil investasi dari instrumen pendapatan tetap (fixed income) masih mampu menutup selisih keniakan itu.

“Asabri sudah bikin analisis sampai tiga tahun ke depan. Untuk kewajiban jangka pendek, THT masih aman,” tandas dia.

RBC Negatif 570%

Rony mengemukakan, risk based capital (RBC) Asabri per 2019 negatif 570%. Posisi itu diperkirakan lebih parah pada 2020 atau mencapai negative 643,49%.

Itu, kata dia, terjadi karena liabilitas atau kewajiban perseroan lebih besar dari aset. Akumulasi Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) meningkat tiap tahun. “Namun, nilai aset menurun karena nilai investasi saham yang dihitung marked to market mengalami penurunan drastis,” ucap dia.

Menurut Rony, diperlukan Rp 7,2 triliun agar RBC Asabri sehat atau mencapai batas minimum 120%. Perseroan menargetkan batas minimum RBC tercapai pada 2024. (az)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN