Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Iustrasi produk asuransi. (Ist)

Iustrasi produk asuransi. (Ist)

OJK Minta Perusahaan Asuransi Terapkan Mitigasi dalam Penggunaan Insurtech

Rabu, 24 Februari 2021 | 04:28 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan asuransi menjalankan prinsip kehati-hatian dan melakukan mitigasi risiko untuk memanfaatkan kanal pemasaran digital (insurance technology/insurtech). Selain itu, aspek perlindungan konsumen juga perlu disoroti.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi menyampaikan, pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu poin penting dari kebijakan countercyclical di masa pandemi yang diimplementasikan oleh OJK. Termasuk dalam hal pemasaran produk asuransi.

"Namun kami juga meminta para pelaku usaha selalu memperhatikan aspek legalitas, menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melakukan mitigasi atas risiko yang mungkin timbul dan penggunaan teknologi serta mengedepankan prinsip perlindungan konsumen," kata Riswinandi melalui makalah OJK Update berjudul OJK Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Mitigasi Risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Asuransi, Selasa (23/2).

Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menyampaikan Keynote Speech saat acara Investor Awards Best Insurance 2018 di Jakarta, Selasa (24/7). FOTO: UTHAN A RACHIM
Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi.  FOTO: UTHAN A RACHIM

Dia memaparkan, OJK telah menerbitkan kebijakan countercyclical sebagai upaya mitigasi dampak pandemi terhadap perkembangan di sektor IKNB, termasuk asuransi. Secara umum kebijakan itu dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok.

Pertama, yakni untuk seluruh sektor IKNB. Meliputi perpanjangan tenggat waktu penyampaian laporan berkala OJK dan pelaksanaan fit and proper test melalui video conference.

Kedua, yakni kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk sektor asuransi. Misalnya relaksasi ketentuan terkait penilaian dan kriteria aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, khususnya untuk aset berupa obligasi korporasi dan surat berharga negara.

Lalu ada juga relaksasi ketentuan terkait teknis bisnis pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), sehingga memungkinkan untuk memasarkan produk tersebut tanpa harus melalui proses tatap muka secara langsung. Relaksasi itu memungkinkan pemanfaatan insurtech sebagai kanal salah satu kanal pemasaran.

Dalam hal ini, OJK mendefinisikan insurtech berdasarkan tafsir Daily Social Insurtech Report 2020 sebagai pemanfaat teknologi informasi oleh pelaku industri asuransi eksisting. Bisa juga dapat diartikan sebagai pelaku usaha baru atau startup yang memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan produk asuransi secara lebih cepat dan efisien.

Dalam pemanfaatan insurtech, OJK mengingatkan agar insurtech wajib memiliki izin sesuai SEOJK NO.19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Beleid itu menyebutkan bahwa badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi hanya dari satu perusahaan yang memiliki usaha sejenis harus terdaftar sebagai badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi.

Dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bagi badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi. Ketentuan itu tidak berlaku bagi badan usaha yang hanya berperan aktif memasarkan produk asuransi mikro.

Selain itu, ketentuan menyebutkan bagi badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi dari dua atau lebih perusahaan yang memiliki usaha sejenis. Dinyatakan melakukan kegiatan usaha keperantaraan yang harus memiliki izin usaha sebagai perusahaan pialang asuransi, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bagi perusahaan pialang asuransi.

Pada aturan yang sama, Izin juga mesti dikantongi perusahaan asuransi untuk melakukan pemasaran. Pialang asuransi, agen, bank, Badan Usaha Selain Bank (BUSB) dapat memasarkan produk menggunakan sistem elektronik, baik diselenggarakan sendiri atau pihak lain didasarkan pada perjanjian kerja sama, a.l. melalui website, media sosial, aplikasi, surat elektronik, dan/atau SMS.

Kemudian, pemasaran produk melalui sistem elektronik harus memenuhi sejumlah ketentuan. Diantaranya memiliki tanda terdaftar penyelenggara sistem elektronik. Lalu memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur atas proses manajemen risiko teknologi informasi. Serta memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan OJK dan lembaga yang berwenang.

Perusahaan harus menerapkan Kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko TI minimal. Seperti tata kelola, prosedur kerja, dan mekanisme audit secara berkala. Sistem pengamanan data konsumen, sistem pengamanan terhadap komponen sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Ada evaluasi dan pengkinian kebijakan berkala. Selanjutnya prosedur identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko.

Riswinandi mengatakan, OJK sangat mengapresiasi antusiasme para pelaku usaha untuk berinovasi dalam menyediakan layanan terbaik bagi konsumen.

"Namun, OJK mengingatkan agar para pelaku usaha tetap memperhatikan aspek legalitas dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang perundangan yang berlaku, khususnya di sektor jasa keuangan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam mendukung bisnis asuransi," ujar dia.

Dia menambahkan, OJK mendorong para pelaku usaha jasa keuangan untuk dapat secara cermat dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul dari pemanfaatan teknologi informasi. Dengan begitu, diharapkan menghasilkan inovasi pada sektor jasa keuangan yang bertanggung jawab, aman, dan mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN