Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi asuransi. Sumber: bumn.go.id

Ilustrasi asuransi. Sumber: bumn.go.id

Pajak Klaim Asuransi Dwiguna akan Turunkan Minat Berasuransi

Rabu, 13 Januari 2021 | 04:43 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Klaim asuransi dwiguna (endowment) berpotensi dikenakan pajak penghasilan (PPh), lini asuransi tersebut dikecualikan sebagai objek pajak pada aturan terbaru. Berlakunya aturan tersebut dinilai akan menurunkan minat masyarakat untuk berasuransi.

Potensi mengenai pengecualian objek pajak dijelaskan pada Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengubah sejumlah isi dari beleid sebelumnya yakni UU 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Sebelumnya, pasal 4 ayat 3 menjabarkan objek pajak yang dikecualikan. Pada huruf (e) disebutkan pengecualian pajak diperuntukan bagi pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

Ketentuan itu kemudian diubah pada pasal dalam pasal 111 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4 ayat 3 (e) pada UU 36/2008 kini menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Dalam hal ini, satu objek pajak yang dikecualikan dihapus, yakni asuransi dwiguna.

Togar Pasaribu - Direktur Eksekutif  Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dalam diskusi Zooming with Primus: Peran Asuransi saat Pandemi. Sumber; BSTV
Togar Pasaribu - Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Sumber; BSTV

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, sejatinya pelaku usaha lebih menginginkan jika asuransi dwiguna masih menjadi objek pajak yang dikecualikan, seperti aturan sebelumnya. Karena selain di seluruh dunia produk asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, pengenaan PPh pada asuransi tersebut akan menggerus minta masyarakat untuk berasuransi.

"Dampak jika aturan ini berlaku pasti ada, yaitu orang jadi malas berasuransi. Kan kena pajak dua kali. Ini akan beda dengan reksadana, padahal nasabah sama-sama beli unit," kata dia saat dihubungi Investor Daily, Senin (11/1).

Togar menuturkan, pemberlakukan pajak pada produk asuransi dwiguna turut berpotensi terjadi dua kali. Diantaranya oleh perusahaan asuransi saat menjual unit investasi dan oleh nasabah dari hasil pengembangan dana yang selama ini dibayarkan secara rutin.

Menurut dia, asuransi dwiguna yang memiliki fungsi ganda berupa asuransi jiwa berjangka dan sebagai tabungan jangka panjang bakal kalah pamor dengan produk lain seperti reksadana. Dalam hal penarikan dana di reksadana, nasabah tidak dikenakan PPh.

"Nasabah reksadana sewaktu menjual unitnya tidak dikenakan pajak, tapi jika ini berlaku nasabah asuransi akan dikenakan pajak. Kalau reksadana kan pajak sudah dilakukan manajer investasi. Begitupun di produk dwiguna, yang sudah dilakukan perusahaan asuransi jiwa," kata dia.

Togar mengatakan, selain keberatan atas ketentuan PPh untuk asuransi dwiguna, aturan pun multitafsir di kalangan pelaku usaha. Sebab, pada Penjelasan UU 11/2020 kembali menerangkan posisi asuransi dwiguna sebagai objek pajak yang dikecualikan.

Dalam penjelasan atas perubahan pasal 4 ayat 3 huruf (e) UU 36/2008 menerangkan, pergantian atau santunan (klaim) yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam dalam pasal 9 ayat 1 huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

"Yang dipaparkan dalam batang tubuh aturan dengan penjelasan itu tidak sama. Tentu ini agak rancu, karena dwiguna di batang tubuh tidak dikecualikan tapi di penjelasan dikecualikan. Ini dua hal yang berbeda dan menimbulkan multitafsir, keraguan, dan kerancuan di industri asuransi jiwa. Undang-undang itu kan bicara hitam dan putih, harusnya jelas," uje Togar.

Dia mengemukakan, AAJI sejak awal tidak dilibatkan dalam membahas ketentuan mengenai PPh atas sejumlah lini asuransi. Tapi pihaknya telah bersurat kepada sejumlah lembaga dan kementerian untuk bisa menyampaikan pendapat, sekaligus menemukan tafsir yang jelas tas ketentuan tersebut. Pertemuan antara pelaku usaha dengan beberapa pihak seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan OJK berhasil terselenggara.

"Sayangnya, tidak ditemukan jalan tengah karena tidak satu persepsi. Cara pandang pemerintah sederhana, kalau ada kelebihan investasi maka harus menjadi objek pajak. Mereka juga bilang produk asuransi jiwa harus lebih ke proteksi kesehatan, kecelakaan, kematian," tutup Togar.

Untuk diketahui, berdasarkan statistik perasuransian 2019 oleh OJK, lini asuransi dwiguna mencatatkan premi pertanggungan baru mencapai Rp 33,39 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp 6,78 triliun. Total kedua pos tersebut mencapai Rp 40,17 triliun atau mencakup 21,69% dari total premi 2019 sebesar Rp 185,13 triliun.

Hingga 2019, terdapat setidaknya lebih dari 780 ribu jumlah polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dari jumlah itu tercatat uang pertanggungan sebesar Rp 36,06 triliun. Sedangkan untuk dwiguna kombinasi tercatat sebanyak 1,76 juta polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dengan total dana pertanggungan sebesar Rp 152,35 triliun.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN