Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor pusat Jamsostek Jakarta.

Kantor pusat Jamsostek Jakarta.

Pemerintah Terbitkan Aturan Penyesuaian Iuran Program Jamsostek

Selasa, 8 September 2020 | 05:36 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 resmi diundangkan pada 1 September 2020. Aturan tersebut mengakomodasi penyesuaian iuran pada sejumlah program BP Jamsostek tanpa mengurangi manfaat peserta.

Ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2020, PP 49/2020 menimbang bahwa pandemi Covid-19 berimplikasi pada aspek ekonomi dan sosial yang berdampak luas di Indonesia. Pandemi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan berpotensi terhadap ketidakmampuan perusahaan memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Bahwa ketidakmampuan perusahaan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan secara masif dapat berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," demikian ditulis dalam regulasi tersebut, dikutip Investor Daily, Senin (7/9).

Pada penjelasan umum, dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Program Jamsostek akibat Covid-19. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program tersebut antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.

Kebijakan relaksasi pada PP tersebut meliputi kelonggaran batas waktu pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran program jaminan hari tua (JHT), dan iuran program jaminan  pensiun (JP) setiap bulan. Kemudian, termasuk juga keringanan iuran JKK dan iuran JKM, dan penundaan pembayaran sebagian iuran JP, serta pengurangan denda.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan, pemerintah melakukan penyesuaian iuran Program Jamsostek bagi pemberi kerja, peserta penerima upah (PU), dan peserta bukan penerima upah (BPU), dan peserta bukan penerima upah tertentu.

Adapun kebijakan relaksasi atau penyesuaian iuran itu diberlakukan selama bencana non alam penyebaran Covid-19 dan selama jangka waktu pelunasan penundaan pembayaran sebagian Iuran JP.  

"Kebijakan yang diatur dalam PP tersebut diharapkan dapat melindungi, mencegah, atau mengurangi pekerja yang mengalami pemotongan upah, pengurangan hari kerja, dirumahkan dengan upah dibayar sebagian atau upah tidak dibayar, dan pemutusan hubungan kerja," imbuh penjelasan dari regulasi tersebut.

Jika dipaparkan lebih lanjut, pasal 4 ayat (1) menjelaskan kelonggaran batas waktu pembayaran iuran. Jika dalam aturan sebelumnya sederet Program Jamsostek menetapkan batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya, aturan kali ini pun dilonggarkan. Pemberi kerja tetap wajib memungut, membayar dan menyetorkan, serat peserta BPU diberi kelonggaran paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.

Selanjutnya terkait mekanisme, persyaratan, dan besaran keringanan iuran JKK dan JKM dibahas pada pasal 5-16 di PP Nomor 49/2020. Keringanan iuran JKK dan JKM diberikan sebesar 99%, sehingga iuran yang tetap dibayarkan sebesar 1%. Pembayaran iuran sebesar 1% tersebut memiliki hitungan yang berbeda, ditinjau dari tingkat risiko bagi peserta PU dan ditinjau dari besaran upah bagi peserta BPU. Khusus bagi peserta yang tidak diketahui nilai upahnya, perhitungan pembayaran 1% iuran ditinjau dari nilai kontrak pekerjaan.

Persyaratan keringanan iuran JKK dan/atau JKM ditujukan bagi pemberi kerja, peserta PU dan BPU yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020. Namun hal itu berlaku setelah iuran JKK dan/atau JKM sudah dilunasi sampai Juni 2020. Untuk peserta PU dan BPU yang mendaftar pada bulan Juli 2020, harus lebih dulu membayar iuran dua bulan pertama dan akan diberikan keringanan pada bulan ketiga.

Dalam mekanismenya, pemberian keringanan  iuran JKK dan/atau JKM diberikan secara langsung oleh BP Jamsostek. Hal itu dilaksanakan melalui sistem kepesertaan yang dikelola BP Jamsostek.

"Dalam hal pemberi kerja, peserta PU, dan peserta BPU telah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM bulan Agustus 2O2O atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan maka kelebihan Iuran JKK dan Iuran JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM berikutnya," demikian bunyi pasal 16 pada regulasi tersebut.

Sedangkan penundaan pembayaran sebagian iuran JP dijelaskan, pemberi kerja wajib memungut iuran JP dari pekerja sebesar 1%. Tapi tetap membayarkan dan menyetorkan iuran JP kepada BP Jamsostek sebesar 2% dari upah pekerja. Penundaan pembayaran JP sebesar 99% dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat pada 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2022.

Penundaan pembayaran iuran JP itu berlaku jika kegiatan produksi, distribusi  atau kegiatan utama usahanya terganggu akibat bencana non alam penyebaran Covid-19. Sehingga berdampak pada penurunan omset penjualan/ pendapatan bulanan sebesar lebih dari 30%. Data penurunan itu disampaikan per bulan sejak bulan  Februari 2O2O dengan surat pernyataan dari pimpinan tertinggi pemberi kerja secara itikad baik.

Untuk mendapatkan relaksasi, pemberi kerja mesti menyampaikan permohonan. Sedangkan BP Jamsostek melakukan verifikasi atas permohonan paling lama 3 hari sejak permohonan diterima. Kemudian, BP Jamsostek mesti menyampaikan persetujuan atau penolakan paling lambat 1 hari setelah hasil verifikasi diketahui. Sebagai catatan, pasal 25 menegaskan jika peserta melakukan klaim JP pada jangka waktu berlakunya PP itu, maka iuran seluruh yang ditunda harus dibayar lunas oleh pemberi kerja sebelum manfaat diberikan kepada pekerja.

Penyesuaian iuran seperti yang dimaksud dalam PP berlaku dimulai sejak Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Agustus 2O2O sampai dengan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Januari 2021. "Selama masa penyesuaian Iuran, Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima Peserta tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian ditulis pada pasal 24 PP 49/2020.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN