Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jiwasraya

Jiwasraya

Penegakan Hukum Jiwasraya & Asabri Bisa Berdampak Positif ke Pasar Modal

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:27 WIB
Lona Olavia

JAKARTA - Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan bahwa penegakan hukum  kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri  bisa ikut menggairahkan  investasi di pasar modal.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar pun sependapat dengan Toto. Namun  hal itu baru terjadi jika penegakan hukum  dilakukan secara benar, konsisten dan tanpa disparitas.

"Namun dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri ada penyitaan yang diduga tidak tepat, tidak proporsional, tidak ada kaitan dengan kejahatan. Bahkan bila ditelusuri kembali, dari 124 emiten yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya hanya 2 diantaranya yang dianggap melakukan tindak pidana tanpa ada pemeriksaan terhadap yang lain," ujar Haris, Kamis (10/6).

Menurutnya terdapat aset yang akan dilakukan pelelangan karena disebutkan berpotensi rusak.
Sedangkan dalam pasar modal, kata dia, pada kenyataannya sudah banyak investor yang "kabur" dari Indonesia, karena menganggap kurangnya kepastian penegakan hukum. "Ini juga harus menjadi catatan bagi OJK," katanya.

Menurutnya, pejabat dan pengamat jangan berpendapat dengan narasi umum saja, namun harus melihat praktik dan riilnya. Sebab dikhawatirkan kasus Jiwasraya akan menjadi template skandal di kancah pasar modal Indonesia di kemudian hari, jika tidak dituntaskan secara benar.

Senada, Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan bahwa sejatinya perkara pidana adalah mengadili perbuatan perorangan. Karena penyitaan aset hanyalah sebagai bukti penguat dalam sebuah tindak pidana.

Menurutnya, jika aset itu berkaitan dengan kepentingan umum tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk menyitanya. "Karena menyita itu untuk membuat barang bukti yang cukup dengan contoh atau sampel saja," ujarnya.

Diketahui, Jiwasraya dinyatakan gagal bayar pada tahun 2018 silam. Penyidik Kejagung menilai berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun.

Kerugian tersebut berasal dari transaksi pembelian langsung atas empat saham, dan transaksi pembelian saham melalui 21 reksa dana 13 manajer investasi yang diklaim dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. [Lona Olavia]

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN