Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
OJK

OJK

Penerimaan Premi dari Kanal Keagenan dan Bancassurance Turun Signifikan

Jumat, 20 November 2020 | 08:18 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penerimaan premi asuransi dari kanal distribusi keagenan dan bancassurance turun signifikan sepanjang tahun ini. OJK menilai inovasi proses pemasaran produk asuransi dengan mengoptimalkan teknologi informasi adalah hal yang mutlak.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non Bank (IKNB) sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi menyampaikan, data statistik yang OJK terima dari pelaku industri menunjukkan bahwa pemasaran produk asuransi melalui jalur distribusi konvensional seperti agen dan bancassurance mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang 2020. Sampai dengan kuartal III-2020, tercatat bahwa penerimaan premi dari kedua kanal tersebut mengalami penurunan masing-masing minus 19,3% secara year on year (yoy) dan minus 16,9% (yoy).

"Kami menilai bahwa bahwa inovasi proses pemasaran produk asuransi dengan mengoptimalkan teknologi informasi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat lagi dihindari oleh pelaku industri asuransi. Hal itu salah satu upaya untuk bisa meningkatkan penjangkauan daripada nasabah secara efektif dan efisien," kata dia pada acara bertajuk Ekspektasi Dunia Usaha dan Perbankan terhadap Industri Asuransi yang diselenggarakan Media Asuransi, pada Kamis (19/11).

Riswinandi memaparkan, sampai September 2020, total aset industri asuransi komersial mengalami kontraksi sebesar minus 2,2% (yoy). Selain itu kontraksi juga tercatat pada penerimaan premi industri asuransi komersial sebesar minus 8,5% (yoy).

Dia mengemukakan, kerjasama bancassurance antara perusahaan asuransi dengan pihak bank merupakan salah satu saluran pemasaran perusahaan asuransi yang paling dominan setelah keagenan. Bancassurance berkontribusi mencapai 21,8% dari total premi asuransi per September 2020.

Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menyampaikan Keynote Speech saat acara Investor Awards Best Insurance 2018 di Jakarta, Selasa (24/7). FOTO: UTHAN A RACHIM
Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi . FOTO: UTHAN A RACHIM

Namun demikian, kata Riswinandi, kondisi pandemi membawa perubahan perilaku sosial dan mobilitas masyarakat. Hasil riset e-Conomy SEA 2020 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company selama 2020 terdapat penambahan 40 juta pengguna internet di wilayah Asia Tenggara. Sebanyak 93% di antaranya itu akan melanjutkan layanan digital setelah pandemi.

"Dengan demikian proses pemasaran produk asuransi pada masa yang akan datang mesti dilakukan secara lebih efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam kerja sama pemasaran produk asuransi perlu melihat sejauh mana kesesuaian mekanisme pemasaran yang telah dijalankan selama ini dengan preferensi dari konsumen," terang dia.

Sebagai contoh, sambung dia, para pihak perlu melakukan review untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan model kerjasama bancassurance yang selama ini dilakukan melalui kantor cabang bank. Review itu perlu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survei dari Nielsen Indonesia yang menunjukkan kecenderungan konsumen untuk mengurangi jasa perbankan melalui saluran distribusi konvensional termasuk di antaranya melalui kunjungan cabang bank.

Riswinandi memaparkan, OJK juga sudah menerbitkan aturan khusus terkait pemasaran dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang selama ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan premi di perusahaan asuransi. Aturan yang dimaksud berupa relaksasi terkait penjualan PAYDI secara tatap muka langsung menjadi tanpa tatap muka langsung atau virtual.

"Ketentuan penjualan secara tanpa tatap muka langsung itu diberikan keringanan sembari kita mendalami risiko-risikonya untuk apakah sesudah pasca pandemi aturan seperti apa yang akan kita ditetapkan. Dari 14 perusahaan yang mengajukan, 9 perusahaan sudah disetujui untuk melakukan penjualan secara tanpa tatap muka atau secara virtual," jelas dia.

Lebih lanjut, Riswinandi mengemukakan, OJK sudah menerbitkan SEOJK Nomor 19/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Aturan tersebut merupakan rambu-rambu yang hendaknya dipenuhi perusahaan asuransi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memasarkan produk, baik melalui agen, bank, atau badan usaha selain bank.

Dengan demikian, Riswinandi menuturkan, melalui kerjasama antara perusahaan asuransi dengan berbagai pihak tersebut, akses masyarakat terhadap layanan asuransi diharapkan semakin terbuka lebar. Hal demikian juga diharapkan bisa mendorong peningkatan penetrasi asuransi di Indonesia.

"Namun kami juga berharap aturan tersebut menjadi acuan, sehingga kerjasama pemasaran produk asuransi dapat terselenggara dengan baik secara prudent dan mengedepankan perlindungan konsumen. Dalam hal ini kami meyakini selain literasi keuangan konsumen, hal ini menjadi jalan yang sangat penting untuk mendorong inklusi asuransi," ungkap dia.

Di samping itu, Riswinandi mengaku, bahwa OJK bersama asosiasi sedang mendalami untuk segera menerbitkan aturan yang terkait dengan minat berasuransi, khususnya pada PAYDI. OJK bersama-sama asosiasi asuransi mendalami aturan-aturan yang terkait perlindungan konsumen dan mengamankan posisi perusahaan asuransi.

Asuransi Kredit
Semenrata itu, Riswinandi menuturkan, di tengah perkembangan jasa keuangan yang semakin komplek, maka tingkat keterkaitan industri asuransi dan jasa keuangan yang lain semakin meningkat. Dengan demikian, maka kinerja industri asuransi tentu akan menimbulkan dampak terhadap sektor jasa keuangan yang lain, termasuk diantaranya keterkaitan antara sektor asuransi dengan sektor perbankan.

Selain dalam hal distribusi produk asuransi, kerjasama perusahaan asuransi dengan perbankan adalah terkait hubungan tertanggung dan penanggung yakni pada lini usaha asuransi kredit. Di masa pandemi, juga terkait dengan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN), peran asuransi juga turut disoroti OJK.

Diharapkan perusahaan asuransi bisa bersinergi dengan baik dengan sektor perbankan. Terutama dalam hal pengelolaan risiko kredit yang semakin besar akibat dampak krisis ekonomi saat ini.

Menurut Riswinandi, potensi eksposur risiko kredit yang semakin tinggi dapat terlihat dari angka pertumbuhan premi pada lini usaha asuransi kredit yang tercatat mengikat 29,1% (yoy), dan diikuti nilai klaim sebesar 50,9%.

"Ini juga sudah pernah dibahas dengan Ketua AAUI, Pak Widodo. Kami sangat berharap perusahaan asuransi senantiasa menerapkan aspek kehati-hatian dalam hal pemasaran dan pengelolaan risiko yang terkait asuransi kredit," tutur dia.

Riswinandi mengimbau, pemahaman mengenai struktur kredit atau fasilitas kredit yang diberikan perbankan yang kemudian risikonya diproteksi asuransi mesti betul-betul dipahami oleh perusahaan asuransi. Termasuk juga lini asuransi kredit itu, asuransi jiwa kredit, atau asuransi yang terkait dengan barang jaminan kredit.

Riswinandi memaparkan, kenaikan tingkat risiko kredit di tengah kondisi seperti saat ini mesti disesuaikan dengan tingkat premi yang diberikan perusahaan asuransi kepada mitra bisnisnya.

Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam hal pengelolaan risiko kredit juga harus terefleksi dalam menjalankan proses seleksi risiko dan pembentukan cadangan teknis.

Sedangkan dari perspektif kreditur, kata dia, OJK sangat berharap agar penerapan prinsip kehati-hatian dalam hal pengelolaan risiko kredit senantiasa menjadi prioritas utama bagi pelaku usaha sektor perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam hal pengelolaan risiko tersebut merupakan salah satu substansi pengaturan yang kami tuangkan dalam aturan terkait perpanjangan waktu penerapan kebijakan countercyclical untuk sektor jasa keuangan.

"Salah satu substansi yang dimaksud adalah agar penerapan kebijakan restrukturisasi kredit, yang dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kondisi dan prospek keuangan debitur ke depannya. Sehingga dengan demikian risiko kredit yang semakin tinggi dapat dimitigasi dengan optimal. Sekaligus mencegah timbulnya kondisi over exposure atas risiko kredit salah satu pihak yang terlibat pada supply chain kegiatan penyaluran kredit, baik kreditur atau perusahaan asuransi," tandas Riswinandi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN