Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BP Jamsostek

BP Jamsostek

Pengalihan Program Pensiun PNS ke BP Jamsostek Tunggu Regulasi Teknis

Rabu, 12 Februari 2020 | 17:17 WIB
Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pengalihan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) masih menunggu regulasi turunan dari UU BPJS sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya PT Taspen (Persero).

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, paling lambat tahun 2029, penyelenggaraan program pensiun untuk PNS akan dialihkan ke Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu BP Jamsostek.

"Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Tentunya kami akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami," jelas Direktur Perencanaan Strategis dan TI BP Jamsostek Sumarjono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2).

Program Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BP Jamsostek selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015. PP tersebut mengatur program JP untuk pekerja non PNS dan diselenggarakan dengan skema pre-funding melalui iuran pemberi kerja dan pekerja. Manfaat yang diterima merupakan hak peserta dan sebagai kepastian atas perlindungan kepada seluruh warga negara.

Meski demikian, terkait manfaat program pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan ke BP Jamsostek. "Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya," kata Sumarjono.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijelaskan bahwa program pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai Hak dan sebagai Penghargaan atas pengabdiannya. Pemberian program pensiun dalam bentuk hak, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Selanjutnya Sumarjono menjelaskan, BP Jamsostek akan menyelenggarakan program pensiun yang berbentuk hak PNS sebagai warga negara, sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja Indonesia lain, sesuai dengan UU SJSN.

Sedangkan untuk program pensiun dalam bentuk penghargaan atas pengabdian bagi PNS, Pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS, termasuk badan yang akan menyelenggarakan.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN