Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Agus Susanto, direktur utama BPJS Ketenagakerjaan. Foto: IST

Agus Susanto, direktur utama BPJS Ketenagakerjaan. Foto: IST

Per April 2019, Dana Kelolaan BPJSTK Capai Rp 386,5 Triliun

IS, Selasa, 28 Mei 2019 | 09:35 WIB

JAKARTA - Per April 2019, dana kelolaan BPJSTK telah mencapai Rp386,5 Triliun atau meningkat 17% dari periode yang sama tahun 2019. Walaupun kondisi pasar modal mengalami tekanan selama tahun 2019 ini, BPJSTK berhasil membukukan hasil invetasi sebesar Rp9,24 Triliun, dengan YOI mencapai 7,37%. Adapun asset lokasi dari dana kelolaan tersebut yaitu 60% pada surat utang, 19% saham, 10% pada deposito, 10% pada reksadana dan 1% pada investasi langsung.

“Seluruh dana yang kami kelola semuanya untuk kepentingan peserta. Selain manfaat program utama dari pengembangan dana, terdapat juga MLT dalam bentuk program kepemilikan rumah melalui KPR dengan bunga spesial bagi peserta BPJSTK. Hingga April 2019 total yang sudah kami gelontorkan untuk bantuan KPR bagi peserta sebanyak Rp804,4 Milyar untuk 3.656 rumah," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto di sela-sela acara buka puasa bersama media di Jakarta, Senin (27/5).

Agus menambahkan, pengelolaan dana BPJSTK juga secara tidak langsung berdampak pada perekonomian Nasional, karena 82% dana kelolaan ditempatkan pada instrument investasi yang berhubungan dengan Pemerintah, seperti Surat Berharga Negara (51%), Saham BUMN (10%), Obligasi BUMN (9%), Deposito dan pada BUMN dan BUMD (9%) dan Reksadana BUMN (3%). 

Dari sisi pembayaran klaim jaminan pada April 2019, terdapat kenaikan mencapai 17% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 atau mencapai Rp9,4 triliun. Pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 92% dari seluruh klaim, disusul Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 5%, Jaminan Kematian (JKM)  sebanyak 2% dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 1%.

”Tingginya tingkat pencairan JHT, yang mencapai 732 ribu kasus sampai dengan April 2019, menjadi salah satu tantangan utama bagi kami, karena menyebabkan penurunan sisi cakupan kepesertaan. Regulasi yang mendorong kemudahan pencairan JHT bagi pekerja resign atau terPHK ini membuat kami harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan akuisisi kepesertaan. Kami masih berharap Pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait pencairan JHT sesuai semangat jaminan hari tua, agar para pekerja memiliki simpanan untuk persiapan memasuki masa tidak produktif bekerja”, tegas Agus.

Agus menambahkan, klaim JKK juga mengalami peningkatan 37% atau mencapai 59 ribu kasus, dengan rincian 60% terjadi di lingkungan kerja, 27% terkait kecelakaan lalu lintas dan 13% terjadi di luar lingkungan kerja.

“Banyak masyarakat belum menyadari manfaat JKK, padahal manfaatnya sangat luar biasa, meliputi perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah bahkan bantuan persipan mental dan fisik untuk kembali bekerja. Kami banyak menemukan kasus JKK yang membutuhkan perawatan dalam waktu lebih dari 12 bulan dan memerlukan biaya miliaran. Bayangkan jika pekerja atau pemberi kerja harus menanggung semua biaya tersebut”, urai Agus.

Walaupun manfaatnya sudah luar biasa, BPJSTK terus berusaha meningkatkan manfaat dari program JKK dan JKM. Saat ini peningkatan manfaat yang sebelumnya tertuang di dalam PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sedang dalam proses pengesahan oleh Pemerintah.

“Salah satu yang ditingkatkan adalah manfaat santunan kematian yang sebelumnya Rp24 juta menjadi maksimal Rp42 juta. Selain itu, manfaat beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia juga akan diberikan bantuan beasiswa untuk 2 orang anak sampai dengan lulus kuliah, sebelumnya hanya 1 orang anak saja sebesar Rp12 juta”, tutur Agus. Kami berharap Pemerintah segera mensahkan revisi PP No.44 tahun 2015, tambah Agus.

Selain peningkatan manfaat, peningkatkan kualitas pelayanan informasi juga menjadi prioritas BPJSTK tahun 2019, antara lain dengan mengembangkan layanan digital seperti BPJSTKU.

“Kualitas layanan merupakan hal utama bagi kami, sama halnya dengan memberikan layanan informasi yang mudah dan bisa diakses kapan saja kepada peserta. Per April 2019, Aplikasi BPJSTKU telah diinstall di lebih 5 juta telepon genggam (Android dan ios) untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, baik terkait data kepesertaan, informasi program hingga pelaporan ketidaksesuaian data atau ketidakpatuhan pemberi kerja”, ungkap Agus.

Dirinya menambahkan selain aplikasi mobile, layanan telepon pelanggan juga baru-baru ini juga disempurnakan, dari sebelumnya 1500910 menjadi 175. “Harapannya dengan layanan pelanggan ini, masyarakat dapat lebih mudah lagi mengakses layanan BPJSTK dari mana saja”, imbuhnya.

Di samping meningkatkan manfaat dan kemudahan layanan informasi, BPJSTK bekerjasama dengan Ditjen Adminduk (Administrasi Kependudukan) memanfaatkan basis data yang terekam di dalam KTP elektronik masyarakat. Dengan data yang tersedia, menggunakan KTP-el Reader, BPJSTK dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses klaim JHT di Kantor Cabang BPJSTK.

“Jika sebelumnya peserta membutuhkan waktu minimal 15 menit untuk mengisi formulir dan administrasi, dengan adanya KTP-el Reader waktu yang dibutuhkan dipangkas menjadi 6 menit saja. Cukup dengan menempelkan KTP-el dan sidik jari peserta ke mesin pembaca, maka proses verifikasi bisa sekaligus selesai bersamaan dengan formulir yang otomatis terisi”, terang Agus.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA