Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

Selisih Biaya Premi Dorong Defisit BPJS Semakin Melebar.

Triyan Pangastuti, Senin, 2 September 2019 | 15:03 WIB

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) mengungkapkan, defisit BPJS yang terus melebar disebabkan faktor adanya selisih yang cukup besar antara iuran bulanan dengan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan untuk pasien, sehingga iuran tiap bulan dinilai masih terlalu rendah (underprice).

Direktur BPJS Fahmi Idris mengatakan bahwa selisih iuran BPJS premi per orang setiap bulannya semakin lama semakin melebar, hal ini disebabkan adanya perbedaan premi antara iuran (PPMPM) dengan biaya PPMPM per kapita dari kurun waktu 2014 hingga 2019. Selain itu adanya fraud yang didapatkan melalui audit BPKP terkait potensi rujuk balik, silpa kapitasi yang dimanfaatkan.

“Defisit ini khsusunya dari DJSN biaya per orang per bulan rata-rata semakin kesini semakin lebar perbedaan dnegan Premi per member PPMPM ini situasi utama. Memang bahwa secara nyata ada underprice iuran” jelasnya dalam rapat gabungan Komisi IX dan Komisi XI terkait defisit BPJS Kesehatan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9).

Fahmi mengatakan, pada 2018 rata-rata iuran yang dibayarkan seluruh peserta BPJS Kesehatan per bulan sebesar Rp 36.200. Namun, biaya kesehatan per orang per bulan sebesar Rp 46.500. Untuk 2019, rata-rata iuran yang dibayarkan naik Rp 36.700. Namun biaya kesehatan riil sudah tembus Rp 50.700 per bulan.

Selain itu, dikatakan bahwa, proyeksi defisit 2019 semula diperkirakan mencapai Rp 28 triliun, namun akan kembali bergerak lebih besar menjadi Rp 32 triliun, berdasarkan penyusunan proyeksi melalui bauran kebijakan sejak awal tahun. Oleh karena itu, Fahmi menegaskan jika defisit tidak segera diatasi, maka kondisi BPJS kesehatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dengan demikian, ia berharap bahwa akan ada bauran kebijakan untuk berupaya meningkatkan iuran, disertai dengan perbaikan dari fundamental iuran mengatasi masalah defisit secara terstruktur.

“Jika tidak meningkatkan iuran, maka lima tahun mendatang terjadi defisit. Tahun 2020 sebesar Rp 39,5 triliun, angka defisit bisa bertambah mencapai tahun 2021 Rp 50,1 triliun. Selanjutnya, memasuki 2022 defisit bisa tembus 58,6 triliun, kemudian menjadi Rp 67,3 triliun pada 2023 dan menjadi Rp 77,4 triliun pada 2024,” jelasnya.

Ada pun untuk mengatasi defisit yang terus melebar ini, Fahmi mengatakan bahwa ada 10 rencana kerja. Pertama rencana kerja pengelolaan kepesertaan, kedua pengelolaan iuran, ketiga pengelolaan kerja kepatuhan, lalu keempat rencana kerja pengelolaan belanja manfaat, kelima rencana kerja riset dan inovasi, dan keenam rencana kerjasama strategis, ketujuh rencana kerja TIK dan kedelapan rencana kerja SDM, kesembilan untuk rencana kerja organisasi dan kesepuluh rencana kerja pengelolaan asset BPJS.

Sementara itu, terkait upaya BPJS untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran (Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), Fahmi menegaskan akan terus berupaya mendorong tingkat kepatuhan peserta BPJS agar melakukan pembayaran. Diantaranya dengan soft collecting melakukan telecommunication collecting melalui sms, email.

“Kami melakukan kebijakan kewajiban pembayaran dan auto debet dan optimalkan karakter JKN di kecamatan door to door naikkan iuran dan memperluas sektor ritel lainnya kerjassama dnegan BPJS Kesehatan” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, rencana kenaikan BPJS Kesehatan rata-rata sebesar dua kali lipat telah mempertimbangkan kemampuan bayar (ability to pay) masyarakat, sebab pemerintah telah melakukan kajian sebelum membuat rancangan kenaikan tarif.

"Menanggapi pernyataan Pak Ansory Siregar dari fraksi PKS, kenaikan iuran telah mempertimbangkan ability to pay masyarakat," ujar Mardiasmo.

Lanjutnya kenaikan iuran nantinya akan diiringi dengan perbaikan layanan kesehatan, sehingga BPJS tidak lagi menghadapi permasalahan cash flow sehingga dapat melakukan pembayaran terhadap klaim faskes sehingga dapat meningkatkan layanan. Disamping itu masyarakat yang melakukan pembayaran dapat mendapat keadilan melalui layanan yang semakin baik.

“Kami sependapat dengan kenaikan iuran JKN harus diriingi dengan meningkatnya keaktifan peserta khsusunya bagi PBPU. Oleh karena itu BPJS harus meningkatkan keaktifan pesertanya.

Dia menyebut bahwa keaktifan peserta PBPU akhir 2016 baru mencapai 53,72% maka dengan keaktifan PBPU yang lebih tinggi diharapkan bisa memperbaiki risiko pendanaan dari BPJS yang ditandai melalui dengan semakin banyaknya peserta dengan risiko kesehatan yang lebih rendah.

“Kami juga sependapat bahwa kenaikan iuran membutuhkan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Sebab kenaikan iuran BPJS dapat mendukung keberlangsungan BPJS Kesehatan dalam jangka menengah,” tuturnya.

Ada pun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri I naik 100% mulai 1 Januari 2020. Dengan kenaikan ini berarti, peserta yang tadinya membayar iuran Rp 80 ribu akan naik menjadi Rp160 ribu per orang per bulan.

Untuk peserta kelas II, diusulkan agar iuran dinaikkan dari Rp 59 ribu per bulan menjadi Rp 110 ribu. Sementara, peserta kelas III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42 ribu per peserta. (try)


 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA