Menu
Sign in
@ Contact
Search
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris menyampaikan sambutan di Wilmington, Delaware, pada 7 November 2020, setelah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden. ( Foto: Andrew Harnik / POOL / AFP )

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris menyampaikan sambutan di Wilmington, Delaware, pada 7 November 2020, setelah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden. ( Foto: Andrew Harnik / POOL / AFP )

Stimulus dan Pajak Jadi Kebijakan Ekonomi Utama Bidenomics

Senin, 9 November 2020 | 07:24 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

WASHINGTON – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden, akan berkantor di Gedung Putih pada Januari 2021, dan bakal memiliki kesempatan untuk memperbaiki negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu melalui kebijakan yang dijuluki “Bidenomics”. Namun hal pertama yang harus dilakukan Biden adalah memulihkan perekonomian AS dari kontraksi pertumbuhan, dan hilangnya puluhan juta lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona Covid-19.

Dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2020, Biden telah menjanjikan banyak hal untuk meluruskan penyimpangan dari kebijakan Donald Trump, seperti menaikkan upah minimum, merevisi dokumen federal kode pajak (tax code), investasi besar-besaran di bidang infrastruktur dan menurunkan emisi karbon.

Selain mengatasi pandemi, Biden (77 tahun) juga harus mengarahkan Kongres yang terbelah. Pasalnya, posisi saat ini menunjukkan Demokrat – partai pengusung Biden – memiliki suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan dan pemegang kendali di Senat masih belum diketahui pasti.

“Dia memiliki agenda kebijakan yang ambisius, sulit untuk membantahnya. Anda pasti dapat membantah bahwa itu tidak cukup ambisius,” ujar Shai Akabas, direktur kebijakan ekonomi di Bipartisan Policy Center, seperti dilansir AFP, Minggu (8/11).

Seperti diketahui pandemi Covid-19 telah merusak kondisi perekonomian AS yang sehat, dan berkontribusi pada keputusan rakyat Amerika untuk menggulingkan Presiden Donald Trump dalam pilpres tahun ini. Dilansir dari kantor berita Associated Press (AP), hasil pemungutan suara menunjukkan Biden meraup 290 suara elektoral dan 214 suara untuk Trump, dengan masing-masing perolehan suara 75.196.516 (50,6%) dan 70.803.881 (47,7%)

Memajaki Orang Kaya

Sebagai informasi, ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden Barack Obama selama dua periode yakni 20 Januari 2009– 20 Januari 2017, perekonomian Amerika kala itu pun sedang terguncang.

Sementara itu, terkait paket stimulus Undang-Undang (UU) CARES senilai US$ 2,2 triliun yang disahkan pada Maret memang membantu meredam beberapa kerusakan yang disebabkan tutupnya kegiatan bisnis untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Tetapi ketentuan-ketentuan penting dari masa berlaku UU tersebut telah berakhir, sementara kondisi konomi masih jauh dari kata sehat.

“Jika Kongres demisioner gagal menyetujui paket pada pekan-pekan berakhirnya kepimpinan presiden Trump, maka upaya mendapatkan persetujuan stimulus akan menjadi salah satu hal pertama yang dilakukan Biden,” kata Akabas.

Selanjutnya, Biden kemungkinan besar akan beralih merombak kode pajak, seperti yang dilakukan setiap presiden Amerika di beberapa titik dalam masa jabatan mereka. Trump sendiri melakukannya pada 2017, dengan menurunkan pajak untuk perusahaan-perusahaan dan orang-orang kaya.

Menurut Mark Duggan, direktur dan rekan senior di Stanford Institute for Economic Policy Research, Biden kemungkinan mencoba membalikkan keputusan penurunan pajak, kemudian menaikkan kembali tingkat suku bunga untuk para pelaku bisnis terbesar di negara itu dan orang-orang yang menghasilkan pendapatan lebih dari US$ 400.000 setahun.

“Bagi orang Amerika pada umumnya, perubahan kebijakan pajak dari pemerintahan Biden akan sangat minim. Tetapi, saya pikir bagi orang-orang berpenghasilan tinggi, perubahan itu akan cukup signifikan,” tutur Duggan.

Sedangkan, Kyle Pomerleau dari American Enterprise Institute memperingatkan, bahwa keuntungan jangka pendek dari penerapan pajak yang lebih tinggi pada orang kaya. pada akhirnya dapat menekan aktivitas bisnis dan merusak manfaat apa pun yang dihasilkan dari paket stimulus.

“Saya pikir tidak bijaksana baginya untuk, di satu sisi, memberikan stimulus dan di sisi lain, mengambil sebagian dengan kenaikan pajak yang sangat besar pada pengusaha,” ujar dia.

Hubungan Perdagangan

Di sisi lain, bagian penting dari “Bidenomics” adalah mengenai investasi infrastruktur senilai US$ 1,3 triliun bersama dengan peningkatan upah minimum menjadi US$ 15 per jam, penambahan cuti medis dan keluarga yang dibayarkan, dan kebijakan “Beli Amerika" (Buy America) yang dimaksudkan untuk meningkatkan manufaktur domestik AS.

Namun, beberapa rekan Biden di Demokrat tampaknya menuntut adanya tindakan yang lebih agresif dari pemerintahan baru, terutama soal kebijakan perawatan kesehatan.

Partai Demokrat sendiri disebut-sebut jauh dari kata bersatu, jika terkait dengan bagaimana Biden harus menangani hubungan perdagangan menyusul langkah Trump yang melibatkan AS dalam perang dagang Tiongkok.

Bank investasi JP Morgan menyatakan, Biden mungkin akan fokus pada pelaksanaan kebijakan domestiknya sebelum menangani perdagangan. Dia juga kemungkinan besar tidak akan segera mengubah kesepakatan perdagangan fase satu tahun ini yang ditujukan meredam ketegangan dengan Negeri Tirai Bambu.

“Ketika dia bertindak maka akan sejalan dengan sekutu-sekutu di Eropa – tidak seperti pendekatan Trump yang berjalan sendiri. Kami perkirakan pemerintahan Biden akan terus memisahkan hubungan teknologi dengan Tiongkok, tetapi akan melakukannya secara sistematis dalam struktur pembuatan peraturan domestik dan internasional,” demikian pernyataan JP Morgan dalam sebuah laporan.

Defisit Anggaran

Hambatan lain yang membayangi pemerintahan terpilih Biden adalah mengenai defisit anggaran. Laporan menyebutkan, angka defisit meroket menjadi US$ 3,1 triliun pada tahun fiskal yang berakhir 30 September, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan catatan sebelumnya. Defisit ini dipicu oleh langkah-langkah belanja darurat virus corona.

Namun Duggan, yang pernah bekerja di pemerintahan Obama, menuding bahwa pengesahan pemangkasan pajak oleh Trump sebagai pemicu pertumbuhan defisit, sebelum pandemi Covid-19 meluas. Di sisi lain, dia mengakui, jika sekadar menaikkan pajak pada orang-orang berpenghasilan tinggi mungkin tidak cukup.

“Jika Anda menaikkan pajak, Anda akan berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dalam beberapa hal. Hal itu akan menghasilkan banyak pendapatan (tetapi) hampir tidak cukup untuk menghilangkan defisit,” kata Duggan.

Disamping itu, hambatan yang lebih berat bagi Biden adalah tentang mayoritas Senat dari Partai Republik, yang masih menunjukkan kecenderungan untuk sedikit melakukan kompromi dengan proposal yang diajukan presiden dari Demorat.

Selama masa jabatan Obama, Senat Republik menggunakan kekhawatiran atas utang dan defisit untuk melumpuhkan kebijakan ekonominya setelah krisis keuangan global 2008. Namun, saat Trump memangkas pajak, tidak ada kekhawatiran seperti itu yang muncul di anggota Senat.

Menurut Pomerleau, berakhirnya kebijakan pengurangan pajak Trump pada 2025 dapat menempatkan Demokrat untuk menegosiasikan pengaruhnya dengan Partai Republik. Tapi dia memperkirakan harapannya tipis, untuk terjadi banyak perubahan di bawah pemerintahan Biden jika legislatif tetap terpecah.

“Jika dia tidak mendapatkan mayoritas suara di Senat, maka itu tidak terlihat bagus untuk banyak hal,” pungkasnya.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com