Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Orang-orang menghadiri debut perdagangan saham Alibaba di Bursa Efek Hong Kong dan Kliring di Hong Kong pada 26 November 2019. ( Foto: AFP / YA AUNG THU )

Orang-orang menghadiri debut perdagangan saham Alibaba di Bursa Efek Hong Kong dan Kliring di Hong Kong pada 26 November 2019. ( Foto: AFP / YA AUNG THU )

Tiongkok Bantah Denda Alibaba US$ 1 Miliar

Sabtu, 13 Maret 2021 | 06:40 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

BEIJING, investor.id – Pemerintah Tiongkok membantah berencana mengenakan denda hampir US$ 1 miliar kepada raksasa perusahaan e-commerce Alibaba, yang diduga telah melanggar aturan monopoli. Dugaan pelanggaran ini mendorong pihak berwenang meningkatkan tekanan pada sektor teknologi besar di Negeri Tirai Bambu itu.

Seperti diketahui, Alibaba – portal belanja daring (online) terbesar di Tiongkok – telah menjadi sorotan pihak berwenang dalam beberapa bulan terakhir karena mengkhawatirkan jangkauannya ke dalam keuangan masyarakat biasa Tiongkok sehari-hari. Namun, regulator pasar membantah rencana untuk mendenda perusahaan hampir US$ 1 miliar atas perilaku anti-persaingan, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Wall Street Journal yang dikutip dari sumber yang mengetahu isu tersebut.

Walau demikian, pihak berwenang pada Jumat (12/3) telah mengenakan denda simbolis atas dugaan melanggar aturan monopoli kepada 12 perusahaan teknologi lainnya – termasuk raksasa Tencent, Baidu dan ByteDance.

Dalam pernyataan Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar, pada Jumat, Tencent didenda US$ 77.000 atas langkah investasi 2018 di aplikasi pendidikan daring Yuanfudao tanpa meminta persetujuan pemerintah sebelumnya untuk kesepakatan itu.

Raksasa pencarian Baidu juga harus membayar jumlah denda yang sama karena mengakuisisi produsen elektronik konsumen Ainemo tanpa sepengetahuan otoritas pada 2014. Pemerintah Tiongkok telah memperingatkan akan mengambil pendekatan yang semakin keras terhadap pertanyaan-pertanyaan antimonopoli.

Pekan lalu, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan bahwa pemerintah bakal memperkuat undang-undang anti-monopoli dan mencegah ekspansi modal yang tidak teratur.

Menurut para analis, badai denda yang menerpa pada Jumat ibarat sinyal kuat dari dominasi Partai Komunis atas prospek teknologi negara.

“Hukuman ini mengirimkan pesan: ekonomi dan segala sesuatu di dalamnya harus sesuai dengan arahan negara,” ujar Alex Capri dari sekolah bisnis National University of Singapore, kepada AFP.

Capri menambahkan, peraturan yang kaku akan mengekang kemampuan perusahaan-perusahaan teknologi untuk menggunakan pangsa pasar dan pengaruh dengan akuisisi yang tidak terkendali.

Derita Alibaba

Di sisi lain, tekanan yang sedang berlangsung di Alibaba – salah satu perusahaan paling berpengaruh di Tiongkok – adalah pertanda terbaru bahwa pemimpin negara siap meredam ambisi perusahaan-perusahaan teknologi besar di sektor internet yang sedang berkembang pesat.

Surat kabar The Wall Street Journal melaporkan pada Kamis (11/3), bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan untuk mengenakan denda besar terhadap perusahaan yang dapat melampaui US$ 975 juta yang dibayarkan oleh produsen chip Amerika Serikat (AS) Qualcomm pada 2015. Ini adalah denda terbesar yang diketahui atas praktik anti persaingan di Tiongkok.

Tetapi regulator yang bertanggung jawab atas kasus tersebut mengatakan kepada AFP bahwa cerita tersebut tidak benar. “Jika tidak ada (di situs laman kami), itu tidak (benar),” kata juru bicara Badan Negara untuk Peraturan Pasar.

Meski begitu, masalah hukum perusahaan masih ada. Masalah yang dimulai setelah komentar yang disampaikan oleh pendiri miliarder Jack Ma pada Oktober tahun lalu, tentang sistem peraturan Tiongkok yang berbelit-belit.

Alhasil, pada November, regulator keuangan menghentikan penawaran umum perdana saham (IPO) anak perusahaan pembayaran daring Alibaba, Ant Group senilai US$ 35 miliar di bursa Hong Kong dan Shanghai. Sebulan kemudian, para pejabat membuka penyelidikan terhadap praktik bisnis Alibaba, yang dianggap anti-persaingan, dan Ma menghilang dari pandangan publik hingga pertengahan Januari tahun ini.

Bulan lalu, perusahaan yang berbasis di kota timur Hangzhou itu mengatakan, bahwa pihaknya bakal sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar.

Regulator juga sedang menyelidiki apakah konglomerat harus melepaskan aset yang tidak terkait dengan bisnis ritel daring utamanya. Demikian laporan Wall Street Journal tanpa ada penjelasan lebih lanjut soal penawaran.

Saat dihubungi AFP, salah seorang juru bicara Alibaba menolak mengomentari laporan tersebut. Pasalnya, perusahaan telah mendapat kecaman di masa lalu karena diduga melarang para pedagangnya untuk mendaftar di platform e-commerce saingan.

Setelah melakukan penyelesaian, tindakan terhadap Alibaba perlu mendapat persetujuan pimpinan tertinggi Tiongkok. Pihak regulator telah memberi tahu Ant Group untuk mengubah model bisnisnya serta mengurangi layanan peminjaman, asuransi, dan manajemen kekayaannya.

Alibaba mencatatkan lonjakan keuntungan 52% menjadi US$ 12,2 miliar selama tiga bulan terakhir pada 2020, meskipun ada tindakan tegas dari pihak berwenang.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN