Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan (kanan) sedang berbicara, sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memperhatikan di sela-sela pembukaan pembicaraan AS-Tiongkok di Hotel Captain Cook di Anchorage, Alaska pada 18 Maret 2021. ( Foto: Istimewa )

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan (kanan) sedang berbicara, sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memperhatikan di sela-sela pembukaan pembicaraan AS-Tiongkok di Hotel Captain Cook di Anchorage, Alaska pada 18 Maret 2021. ( Foto: Istimewa )

Tiongkok Ingatkan AS Tidak Ada Kompromi untuk Kedaulatan

Jumat, 19 Maret 2021 | 06:55 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

BEIJING, investor.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok mengatakan pada Kamis (18/3), pihaknya tidak akan memberikan konsesi kepada Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada masalah-masalah utama termasuk Xinjiang dan Hong Kong, menjelang pertemuan tingkat tinggi antara diplomat kedua negara di Alaska.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan melakukan pembicaraan dengan pejabat senior Tiongkok Yang Jiechi dan Menlu Tiongkok Wang Yi pada Kamis malam. Ini adalah pertemuan diplomatik tatap muka tingkat tertinggi antara kedua negara, sejak Presiden AS Joe Biden mulai menjabat.

Pemerintah Tiongkok menginginkan pengaturan ulang dalam hubungan diplomatik, yang mengalami kekacauan oleh kepresidenan Donald Trump. Periode itu membawa perang dagang yang merusak dan pertengkaran tentang banyak bidang, mulai dari pertahanan hingga teknologi dan hak asasi di Hong Kong.

Tetapi ketika para diplomat mendarat di Alaska beberapa jam sebelum pembicaraan, juru bicara Kementerian Luar Negeri di Beijing mengeluarkan peringatan kepada Pemerintah AS.

"Tiongkok tidak memiliki ruang untuk berkompromi dalam masalah yang menyangkut kedaulatan, keamanan, dan kepentingan intinya,” juru bicara Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan, Kamis (18/3).

Zhao mendesak pemerintah AS agar tidak berbicara keras dan terlibat dalam megaphone diplomacy, dengan mengundang media-media internasional agar tidak terjadi pemberitaan dari satu sisi saja terhadap Tiongkok.

Sebelumnya, pemerintah AS mengatakan pihaknya bermaksud menunjukkan ketegasannya terhadap Tiongkok setelah putaran pembangunan aliansi di wilayah Asia.

"AS harus menemui Tiongkok di tengah jalan dan melakukan dialog dengan cara yang tulus dan konstruktif," kata Zhao.

Pembicaraan Alaska akan menjadi yang pertama di antara dua kekuatan, sejak Yang bertemu pendahulu Blinken yang bersikap hawkish, Mike Pompeo pada Juni 2020 di Hawaii. Pertemuan itu sama jauhnya dari sorotan tajam masing-masing ibu kota negara.

Para diplomat Amerika bertujuan untuk menjadi yang terdepan dalam pembicaraan tersebut, kata para pejabat AS.

Pemerintah AS berencana untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang perlakuan atas minoritas Uighur di Xinjiang, tindakan keras di Hong Kong, pemaksaan ekonomi Tiongkok, dan sikap pemerintah Tiongkok yang semakin agresif terhadap Taiwan.

Itu semua adalah masalah yang dikelompokkan pemerintah Tiongkok di masa lalu sebagai urusan dalam negeri dan masalah kedaulatan nasional.

Pelarangan Telekomunikasi

Regulator telah memulai proses hukum yang dapat mencabut hak tiga perusahaan telekomunikasi milik Tiongkok untuk beroperasi di AS. Hal ini disampaikan pejabat AS pada Rabu, mengutip masalah keamanan nasional.

Tiga perusahaan, antara lain China Unicom America, Pacific Networks, dan ComNet, gagal membuktikan secara memadai bahwa operasionalnya di AS tidak tunduk pada pengaruh yang tidak semestinya dari Tiongkok, kata Komisi Komunikasi Federal (FCC).

Pejabat komisi memberikan suara 4-0 pada sidang untuk memulai penyelidikan, yang dapat menyebabkan hak beroperasi perusahaan dicabut dari AS.

"Ancaman terhadap jaringan kami dari entitas yang bersekutu dengan Komunis Tiongkok adalah salah satu yang harus kami tangani. Dan saya senang FCC terus menunjukkan kekuatan dan tekad yang diperlukan untuk menghadapi ancaman ini," kata komisaris FCC Brendan Carr dalam sebuah pernyataan.

"Ketika berbicara tentang Komunis Tiongkok, kami telah menetapkan standar tindakan yang tinggi selama beberapa tahun terakhir," tambahnya.

Langkah tersebut memberikan lebih banyak berita buruk untuk operasional perusahaan Tiongkok di AS, menyusul keputusan Januari oleh New York Stock Exchange untuk melarang mereka dari perdagangan.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN