Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. ( Foto: SAUL LOEB / AFP )

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. ( Foto: SAUL LOEB / AFP )

Yellen Isyaratkan Kenaikan Pajak Perusahaan

Kamis, 25 Maret 2021 | 06:11 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

WASHINGTON, investor.id – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Selasa (23/3) waktu setempat mengisyaratkan Presiden Joe Biden bersedia menaikkan pajak perusahaan untuk membiayai proyek-proyek prioritas pemerintahannya.

Sementara itu, Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell kembali mengabaikan kekhawatiran bahwa inflasi akan melonjak karena perekonomian AS telah pulih dari pandemi virus corona Covid-19.

Di hadapan anggota Komite Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yellen mengindikasikan bahwa Gedung Putih akan mengusulkan kenaikan tarif pajak perusahaan menjadi 28%, dan mencari cara untuk membuat perusahaan-perusahaan AS memindahkan lebih banyak bisnis mereka ke Negeri Paman Sam.

“Saya pikir sebuah paket yang terdiri atas investasi untuk masyarakat, investasi dalam infrastruktur, akan membantu menciptakan lapangan kerja yang baik dalam ekonomi Amerika dan perubahan dalam struktur pajak akan membantu membayar program-program tersebut. Kami telah mengalami perlombaan global ke dasar dalam perpajakan perusahaan dan kami berharap untuk mengakhirinya,” ujar Yellen, yang dikutip AFP.

Pernyataan yang disampaikan Yellen seiring dengan persiapan para anggota parlemen AS untuk menghadapi langkah Biden selanjutnya. Pasca telah disahkannya undang-undang (UU) Rencana Penyelamatan Amerika senilai US$ 1,9 triliun oleh Kongres pada bulan ini. Belanja besar-besaran ini dimaksudkan mendukung bisnis dan para pekerja di AS yang terdampak parah oleh pandemi.

Di samping itu, Biden telah berjanji untuk segera mengusulkan paket infrastruktur besar-besaran yang bakal membantu AS menciptakan lapangan kerja, dan melawan perubahan iklim. Meski demikian, Biden berada di bawah tekanan untuk mengimbangi biaya-biaya yang disebut-sebut sebagai rancangan undang-undang (RUU) termahal.

Media AS melaporkan pada Senin (22/3) bahwa Biden sedang mempertimbangkan untuk menggelontorkan anggaran sebanyak US$ 3 triliun untuk belanja infrastruktur di AS, yang akan dibagi menjadi dua RUU. Namun Gedung Putih membantah laporan tersebut.

Namun, segala langkah baru tersebut dapat menghadapi rintangan sulit di Kongres. Pasalnya, Partai Demokrat memegang margin tipis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terbagi rata dengan Partai Republik di Senat. Mereka mengandalkan taktik parlementer khusus untuk mendapatkan Rencana Penyelamatan Amerika melalui majelis tinggi.

Kekhawatiran Inflasi

Menurut laporan, RUU itu adalah paket besar ketiga yang disahkan oleh Amerika Serikat setelah pandemi menghantam ekonomi pada Maret 2020. Yang menyebabkan puluhan juta penduduk kehilangan pekerjaan dan terjadi penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi.

Sejak saat itu, angka pengangguran telah menurun dalam beberapa bulan, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan pulih tahun ini.

Pemulihan itu, bersamaan dengan Rencana Penyelamatan Amerika dan paket bantuan senilai US$ 900 miliar yang disahkan pada Desember tahun, yang menyebabkan pasar saham dan beberapa ekonom khawatir penguatan ekonomi akan mendorong harga naik, serta membuat The Fed menaikkan suku bunga dari level nol lebih cepat dari yang diharapkan.

Di hadapan komite, Powell mengakui bahwa harga-harga yang tetap diam selama penurunan, dapat naik. Tetapi dia mengatakan segala bentuk lonjakan akan bersifat sementara.

“Kami perkirakan inflasi naik selama tahun ini,” tuturnya, seraya mencatat bahwa ini sebagian karena sektor ekonomi utama pulih dari keterpurukan yang dalam pada Maret dan April 2020 – di saat aturan pembatasan bisnis diberlakukan untuk menghentikan penularan Covid-19 paling intens.

“Pandangan terbaik kami adalah bahwa efek terhadap inflasi ini tidak akan terlalu besar atau persisten,” tambah dia.

Di sisi lain, tingkat suku bunga terendah dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Wall Street meledak bahkan di tengah pandemi kompleks yang lebih luas. The Fed tahun lalu juga merilis kebijakan penargetan inflasi baru yang akan membuatnya mempertahankan suku bunga rendah sampai laju inflasi mencapai 2,0% dan tetap bertahan sebagai upaya untuk memaksimalkan lapangan kerja.
 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com