Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sengketa Laut Tiongkok Selatan ( Foto ilustrasi: rappler.com )

Sengketa Laut Tiongkok Selatan ( Foto ilustrasi: rappler.com )

Studi AS: Klaim Maritim Tiongkok atas LTS Langgar Hukum

Jumat, 14 Januari 2022 | 09:14 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

WASHINGTON, investor.id – Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) merilis laporan studi Limits in the Seas atau Batas-Batas Laut terkait klaim maritim pemerintah Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim itu dinilai melanggar hukum internasional, kerena menolak basis geografis dan bersejarah.

Studi Batas-Batas Laut yang dilakukan Deplu AS adalah rangkaian panjang studi hokum dan teknis untuk meneliti klaim dan batas maritim nasional, serta mengkaji konsistensinya dengan hukum internasional. Studi terbaru ini, Seri Batas-Batas di Laut yang ke-150, menyimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok memiliki klaim maritim yang melanggar hukum di sebagian wilayah LTS, termasuk klaim hak wilayah historis yang melanggar hukum.

Studi ini didasarkan pada analisis departemen tersebut pada 2014 tentang klaim ambigu dari pemerintah Tiongkok tentang garis putus-putus di LTS.

Sejak 2014, Tiongkok terus menegaskan klaim atas wilayah LTS yang luas serta apa yang disebutnya sebagai perairan internal dan kepulauan terluar. Didapati, seluruh klaim tidak sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah Tiongkok menjawab dengan menawarkan pembenaran baru, termasuk mengatakan bahwa negaranya memiliki apa yang disebutnya hak bersejarah atas LTS.

Dengan dirilisnya studi terbaru ini, pemerintah AS kembali menyerukan kepada Tiongkok untuk menyesuaikan klaim maritim dengan hukum internasional yang termaktub dalam UNCLOS. Tiongkok juga didesak untuk mematuhi keputusan majelis arbitrase dalam putusan 12 Juli 2016 tentang Arbitrase LTS di Den Haag, Belanda, serta menghentikan kegiatan yang melanggar hukum dan memaksa di perairan LTS.

Dalam makalah penelitian setebal 47 halaman, Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional dan Urusan Ilmiah Deplu AS mengatakan pemerintah Tiongkok tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional untuk klaim yang telah menempatkan Beijing pada jalur tabrakan dengan Indonesia, Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah bahwa RRT secara tidak sah mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar LTS. Klaim-klaim ini sangat merusak supremasi hukum di lautan dan banyak ketentuan hokum internasional yang diakui secara universal, tercermin dalam konvensi,” jelasnya, Rabu (12/1). (afp/sumber lain)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN