BRUSSELS, investor.id – Pejabat Ombudsman (pengawas) Uni Eropa (UE), Emily O'Reilly mengecam tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen, karena telah merahasiakan pesan-pesan teks dengan Chief Executive Officer (CEO) Pfizer Albert Bourla terkait pembelian dosis vaksin Covid.
O'Reilly kemudian mengeluarkan rekomendasi resmi kepada kantor Von der Leyen untuk mencari dan menyerahkan pesan-pesan teks tersebut di bawah permintaan kebebasan informasi yang diajukan oleh seorang jurnalis.
Sebagai informasi, Komisi Von der Leyen mempelopori kegiatan pra-pembelian vaksin Covid untuk 27 negara di Uni Eropa. Lebih dari setengah dari 4,2 miliar dosis yang telah dibeli atau dipilih oleh komisi bersumber dari BioNTech-Pfizer, sehingga menjadikannya sebagai pemasok terbesar untuk program vaksinasi di blok mata uang tunggal itu.
Baca Juga: Pfizer-BioNTech Mulai Uji Coba Vaksin Omicron
Namun, pihak komisi menolak membocorkan aspek-aspek penting dari kontraknya dengan pemasok vaksin Covid, terutama soal harga, dengan alasan kerahasiaan komersial. Von der Leyen memiliki peran aktif publik dalam memastikan akses vaksin, termasuk percakapan empat mata dengan Bourla.
Sebelumnya komisi Von der Leyen menolak mengabulkan permintaan kebebasan informasi pada tahun lalu terkait pesan teks dan menolak mengatakan keberadaan teks itu. Padahal Von der Leyen telah menyebutkannya sendiri dalam sebuah wawancara media.
Ia mengatakan kepada layanan ombudsman bahwa hanya berkewajiban untuk menyerahkan dokumen yang diarsipkan, dan bahwa pesan-pesan teks atau bentuk pesan instan lainnya tidak memenuhi syarat karena tidak bertahan lama dan pada prinsipnya tidak mungkin berisi informasi penting terkait kebijakannya, kegiatan atau keputusan.
Namun Ombudsman sangat tidak setuju dengan pernyataan Von der Leyen. Bahkan dalam rekomendasi Ombudsman, “jelas bahwa pesan teks termasuk dalam cakupan undang-undang UE tentang akses publik ke dokumen dan bahwa kasus hukum UE menjunjung tinggi tugas lembaga UE untuk menyimpan dokumentasi yang terkait dengan kegiatannya.”
“Kasusnya terkait apakah, jika pesan-pesan itu menyangkut kerja komisi dan jika dimiliki maka komisi seharusnya memberikan akses publik kepada mereka. Bagaimana komisi menangani masalah ini dengan tidak memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ombudsman menganggap ini merupakan tindakan maladministrasi,” ujarnya yang dikutip AFP.
Ombudsman menambahkan bahwa komisi harus meminta kantor von der Leyen untuk kembali mencari pesan-pesan teks tersebut, dan jika ditemukan, “Komisi harus menilai apakah (pesan teks) dapat diakses publik sejalan dengan aturan Uni Eropa”.
Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)
Sumber : REUTERS
Berita Terkait
