Menu
Sign in
@ Contact
Search
Seorang pengungsi dari wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak di tempat pemungutan suara (TPS) di Rostov-on-Don, dalam pelaksanaan referendum pada 24 September 2022. Referendum digelar mulai 23 September 2022 untuk menentukan apakah Rusia harus mencaplok empat wilayah di Ukraina. Langkah dramatis ini meningkatkan pertaruhan Rusia setelah tujuh bulan menggempur Ukraina, sekaligus menuai penolakan dari negara-negara Barat. ( Foto: STRINGER / AFP

Seorang pengungsi dari wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak di tempat pemungutan suara (TPS) di Rostov-on-Don, dalam pelaksanaan referendum pada 24 September 2022. Referendum digelar mulai 23 September 2022 untuk menentukan apakah Rusia harus mencaplok empat wilayah di Ukraina. Langkah dramatis ini meningkatkan pertaruhan Rusia setelah tujuh bulan menggempur Ukraina, sekaligus menuai penolakan dari negara-negara Barat. ( Foto: STRINGER / AFP

Pencaplokan 4 Wilayah Referendum Segera Terjadi

Senin, 26 September 2022 | 11:40 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

NEW YORK, investor.id – Majelis Rendah Parlemen Rusia, yang disebut Duma, diperkirakan membahas rancangan undang-undang (RUU) soal penggabungan bagian-bagian Ukraina yang diduduki Rusia, ke dalam wilayah Rusia pada Kamis (29/9). Demikian dilaporkan kantor berita Rusia, TASS pada Sabtu (24/9) yang dikutip dari sumber.

Kantor berita Interfax juga melaporkan pernyataan sumber yang menyebutkan, Majelis Tinggi Rusia kemungkinan membahas RUU itu pada hari yang sama. Sedangkan RIA Novosti, yang dikutip dari sumber, melaporkan Presiden Vladimir Putin tengah bersiap membuat pidato resmi untuk sidang gabungan luar biasa di kedua majelis pada 30 September. Sejumlah informasi dari sumber-sumber itu tampak menunjukkan pencaplokan segera terjadi. 

Sebagai informasi, pelaksanaan pemungutan suara untuk menjadi bagian dari Rusia diselenggarakan secara tergesa-gesa setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah di timur laut dalam serangan balasan bulan ini.

Baca Juga: Rusia Gelar Referendum di Wilayah Pendudukan di Ukraina

Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, referendum tersebut bakal dikecam tegas dunia. Sebaliknya, Rusia mengatakan referendum menawarkan kesempatan bagi orang-orang di wilayah tersebut untuk mengekspresikan pandangan mereka.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov memberikan janji bahwa wilayah-wilayah di Ukraina yang sedang melaksanakan referendum akan berada di bawah perlindungan penuh, apabila dicaplok oleh Negeri Beruang Merah itu.

Pelaksanaan referendum tersebut bertujuan mencaplok empat wilayah di bagian timur Ukraina – Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia – yang telah diambil paksa Rusia dalam invasi yang diluncurkan sejak Februari. Kemudian selanjutnya, Parlemen Rusia dapat bergerak untuk meresmikan pencaplokan dalam beberapa hari mendatang.

Baca Juga: Rusia Akan Caplok Sebagian Ukraina via Referendum Separatis

Sementara itu, Ukraina dan sekutu-sekutu Baratnya menolak pelaksanaan referendum karena dipandang sebagai tipuan yang dirancang untuk membenarkan eskalasi perang dan dorongan mobilisasi oleh Rusia menyusul kekalahannya di medan perang baru-baru ini.

Sebagai informasi, invasi telah memasuki hari ketiga pada Minggu (25/9). Merespons kekalahan pasukan, Presiden Putin pada Rabu (21/9) mengeluarkan perintah mbilisasi militer pertama Rusia sejak Perang Dunia II. Langkah ini langsung memicu protes di seluruh negeri dan menyebabkan para pria, yang masuk kelompok wajib militer, melarikan diri dan menimbulkan kemunduran di perbatasan. Bahkan tiket-tiket penerbangan keluar dari Rusia telah ludes terjual.

Dua anggota senior parlemen Rusia pada Minggu pun menyampaikan sejumlah keluhan tentang mobilisasi. Mereka memerintahkan para pejabat regional untuk menangani situasi dan segera menyelesaikan perbuatan keterlaluan yang telah memicu kemarahan publik.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov saat berpidato pada Sidang Umum PBB ke-77 di markas besar PBB, di New York City, Amerika Serikat (AS) pada 24 September 2022. ( Foto: YUKI IWAMURA / AFP )

Pidato di PBB

Saat berpidato di Sidang Umum Perserikatan (SU) Bangsa-Bangsa (PBB) dan media dunia di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, Lavrov berusaha membenarkan invasi Rusia ke negara tetangganya. Ia bahkan kembali menegaskan klaim palsu Rusia bahwa Pemerintah Ukraina terpilih itu ditetapkan secara tidak sah dan diisi oleh neo-Nazi.

Selain itu, hampir tiga perempat negara yang hadir di sidang umum memilih untuk menegur Rusia dan menuntut menarik pasukannya.

Dalam konferensi pers usai berpidato, Lavrov menuturkan wilayah-wilayah yang sedang melakukan pemungutan suara bakal berada di bawah perlindungan penuh Moskow jika dianeksasi oleh Rusia.

Baca Juga: Tiongkok dan Rusia Menantang Tatanan Dunia

Saat ditanya apakah Rusia memiliki alasan menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah yang dicaplok, Lavrov mengatakan bahwa wilayah-wilayah Rusia, termasuk yang bakal dilestarikan lebih lanjut dalam konstitusi Rusia di masa depan, berada di bawah perlindungan penuh negara.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba menuding ucapan otoritas Rusia menyebut kemungkinan penggunaan senjata nuklir yang sama sekali tidak dapat diterima dan Ukraina tidak akan menyerah.

Di sisi lain, Ukraina dan Rusia pada Minggu kembali saling tuding soal serangan yang mengenai warga sipil. Pihak militer Ukraina mengatakan, pasukan Rusia telah meluncurkan puluhan serangan rudal dan serangan udara terhadap sasaran militer dan sipil dalam 24 jam terakhir.

“Rusia juga menggunakan pesawat tak berawak untuk menyerang pusat kota selatan Odesa,” demikian pernyataan militer Ukraina. Namun, tidak ada laporan soal korban jiwa, demikian dilansir Reuters.

Baca Juga: Rusia Ancam Stop Ekspor, Minyak Bangkit dari Terendah 7 Bulan

Tidak mau kalah, Rusia pun membantah sengaja menyerang warga sipil. Sementara itu, kantor berita Rusia, RIA melaporkan pasukan Ukraina mengebom sebuah hotel di kota Kherson dan menewaskan dua orang. Pasukan Rusia disebut telah menduduki kota di bagian selatan itu sejak hari-hari awal invasi pada 24 Februari.

Namun, tidak ada tanggapan segera dari Ukraina. Selain itu, kantor berita Reuters juga tidak dapat memverifikasi klaim kedua belah pihak.

Laporan menyebutkan, upaya-paya mobilisasi Putin telah memicu kerusuhan di Rusia. Tercatat lebih dari 2.000 orang telah ditahan di seluruh negeri karena memprotes RUU itu, termasuk 798 orang di 33 kota pada Sabtu. Demikian menurut kelompok pemantau independen OVD-Info.

Saat ditanya mengapa begitu banyak penduduk Rusia meninggalkan negara, Lavrov menyebutkan soal hak kebebasan bergerak.
 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com