Menu
Sign in
@ Contact
Search
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (tengah) menyambut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (kiri) dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell (kanan) saat serangan Rusia ke Ukraina berlanjut di Kyiv, Ukraina pada awal April 2022. (FOTO: ANTARA FOTO/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/hp/aa)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (tengah) menyambut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (kiri) dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell (kanan) saat serangan Rusia ke Ukraina berlanjut di Kyiv, Ukraina pada awal April 2022. (FOTO: ANTARA FOTO/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/hp/aa)

Voting untuk Aneksasi Wilayah Ukraina Dinilai Melanggar HAM

Kamis, 29 September 2022 | 08:00 WIB
Grace El Dora (redaksi@investor.id)

BRUSSEL, investor.id – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell menyebut voting itu ilegal dan menggambarkan hasilnya telah dipalsukan. Ia menilai voting untuk aneksasi wilayah Ukraina Dinilai Melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ini adalah pelanggaran lain terhadap kedaulatan (dan) integritas teritorial Ukraina, (di tengah) pelanggaran sistematis hak asasi manusia (HAM),” cuitnya di media sosial Twitter, Rabu (28/9).

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina meminta Uni Eropa, aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan negara-negara industri besar G7 untuk segera dan secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan sanksi baru, serta dengan signifikan meningkatkan bantuan militer ke Ukraina.

Baca juga: Rusia Siap Caplok Wilayah Ukraina yang Dikuasai Setelah Voting

Kremlin tetap bergeming di tengah hujan kritik. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov mengatakan bahwa setidaknya Rusia bermaksud mengusir pasukan Ukraina keluar dari wilayah Donetsk, di mana pasukan Rusia dan pasukan separatis saat ini menguasai sekitar 60% daerah itu.

Warga Rusia Protes

Pemerintah Rusia memanggil 300.000 warga sipil menjadi tentara cadangan untuk berperang.

Pihaknya juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir, setelah serangan balik bulan ini oleh Ukraina membuat pasukan Rusia mengalami kemunduran besar di medan perang.

Gerakan parsial itu tidak populer di beberapa daerah Rusia dan memicu protes serta kekerasan, sementara puluhan ribu orang Rusia melarikan diri dari negara itu.

Mobilisasi tersebut mendorong Kedutaan Besar AS di Moskow untuk memperingatkan orang Amerika di Rusia untuk segera pergi.

Baca juga: Medvedev: Senjata Nuklir ke Ukraina Mungkin jika Rusia Terancam

“Rusia dapat menolak untuk mengakui kewarganegaraan ganda AS, menolak akses mereka ke bantuan konsuler AS, mencegah keberangkatan mereka dari Rusia, dan wajib militer berkewarganegaraan ganda untuk dinas militer,” kata kedutaan tersebut.

Peringatan keamanan kedutaan sebelumnya juga menyarankan agar Amerika pergi, dengan mengatakan bahwa mereka dapat diganggu dan mengalami kesulitan mendapatkan bantuan konsuler.

Editor :

Sumber : CNBC

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com