LIMA, investor.id – Pemerintah Peru memperluas dan memperpanjang status keadaan darurat untuk menangani pemberontakan dua bulan terhadap Presiden Peru Dina Boluarte. Aksi protes yang berlarut-larut telah merenggut 48 nyawa dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.

Tujuh wilayah Peru selatan yakni Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac, Arequipa, Moquegua, dan Tacna akan termasuk dalam tindakan tersebut. Status darurat akan tetap berlaku selama 60 hari, menurut pemberitahuan di surat kabar pemerintah.

Pada 13 Januari 2023, pemerintah telah memperpanjang keadaan darurat selama 30 hari untuk Lima, El Callao, Cusco, dan Puno.

Baca juga: OECD: Pembukaan Kembali Tiongkok Bantu Atasi Krisis Inflasi Global

Dengan perpanjangan baru yang tidak mencakup ibu kota Lima atau El Callao, yang menjadi tuan rumah bandara utama dan terminal maritim negara itu, keadaan darurat di sana akan berakhir pada pertengahan Februari 2023.

Tindakan tersebut memberi wewenang kepada militer untuk mendukung tindakan polisi untuk memulihkan ketertiban umum. Ini juga menangguhkan hak konstitusional seperti kebebasan bergerak dan berkumpul.

Keputusan tersebut menetapkan jam malam pukul 20.00 hingga 04.00 selama 10 hari di departemen Puno sejak Minggu (5/2), pusat demonstrasi anti pemerintah, di mana 18 warga sipil dan seorang polisi tewas dalam bentrokan pada 9 Januari 2023.

Peru telah terlibat dalam krisis politik dengan demonstrasi hampir setiap hari sejak 7 Desember 2022. Ketika itu, presiden Pedro Castillo ditangkap setelah berusaha untuk membubarkan Kongres dan pemerintahan melalui dekrit.

Penghalang jalan yang didirikan oleh pengunjuk rasa telah menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan komoditas pokok lainnya di beberapa wilayah di negara pegunungan Andes tersebut.

Baca juga: WEF: Krisis Biaya Hidup Akan Jadi Risiko Global Terbesar

Demonstran menuntut pembubaran Kongres, konstitusi baru, dan pengunduran diri Boluarte yang sebagai wakil presiden mengambil alih jabatan Castillo.

Beberapa upaya meloloskan undang-undang melalui badan legislatif Peru untuk memungkinkan pemilihan dini telah gagal. Upaya terbaru berlangsung pada Jumat (3/2), yang memblokir debat lebih lanjut tentang topik tersebut hingga Agustus 2023.

Ini diikuti pada Sabtu (4/2) oleh aksi protes jalanan yang penuh kekerasan di Lima tengah.

Demonstrasi didorong oleh penduduk asli Peru yang miskin di selatan yang memandang Castillo, yang juga berasal dari keluarga sederhana dan memiliki akar Pribumi, sebagai sekutu dalam perjuangan mereka melawan kemiskinan, rasisme, dan ketidaksetaraan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS