Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS). ( Foto: AFP via Getty Images )

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS). ( Foto: AFP via Getty Images )

AS Jatuhkan Sanksi ke Entitas Iran

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 07:39 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

WASHINGTON, investor.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru kepada lima entitas Iran. Atas apa yang disebutnya percobaan yang kurang ajar karena dinilai mengganggu pemilihan presiden AS.

Departemen Keuangan (Depkeu) AS telah meningkatkan tekanan setelah intelijen AS menyampaikan tudingan atas pemerintah Iran dan Rusia. Pihaknya menuduh kelompok Iran berusaha menyebarkan disinformasi dan perpecahan menjelang pemungutan suara 3 November 2020 mendatang.

Lembaga AS tersebut kemudian memberlakukan sanksi baru terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), IRGC-Qods Force, Bayan Rasaneh Gostar Institute, Iranian Islamic Radio and Television Union, dan International Union of Media Virtual.

“(Kelompok-kelompok tersebut telah bekerja untuk) menyebarkan perselisihan di antara penduduk yang memberikan suara dengan menyebarkan disinformasi secara daring dan melaksanakan operasi pengaruh yang merugikan, bertujuan menyesatkan pemilih AS," kata perwakilan Depkeu AS, Kamis (22/10) waktu setempat, seperti dilansir AFP.

Bayan Gostar, yang oleh Kementerian Keuangan AS disebut sebagai kolega terdepan Pasukan IRGC-Qods untuk propaganda, memimpin dalam aktivitas tersebut.

Pemerintah AS menjelaskan, jelang pemilu, Bayan Gostar berencana mempengaruhi pemungutan suara dengan mengeksploitasi masalah sosial di AS. Termasuk membahas pandemi Covid-19 dan merendahkan tokoh-tokoh politik AS.

"Baru-baru ini pada musim panas 2020, Bayan Gostar telah siap untuk menjalankan serangkaian operasi pengaruh yang diarahkan kepada populasi AS menjelang pemilihan presiden," imbuhnya. Dikatakan, kedua kelompok media yang disebutkan tersebut adalah bagian dari operasi itu.

Depkeu AS tidak merinci apa yang telah dilakukan pemerintah Iran. Tetapi perusahaan media sosial AS telah memblokir akun dan unggahan yang mereka tentukan sebagai bagian dari upaya pengaruh yang didukung pemerintah Iran terkait pemilu dan masalah sosial.

Sanksi yang diberlakukan melarang warga Amerika dan entitas AS melakukan bisnis dengan kelompok Iran, kemungkinan besar memiliki sedikit dampak nyata. Pasalnya, pasukan IRGC dan IRGC-Qods sudah dikenakan sanksi besar-besaran lainnya.

Pengumuman itu datang satu hari setelah Direktur Intelijen Nasional AS John Ratcliffe menyebut pemerintah Iran berada di balik surel baru-baru ini, ditujukan kepada pemilih AS. Isi surel tersebut mengancam mereka untuk mendukung Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik.

Surel tersebut tampaknya dikirim oleh kelompok milisi sayap kanan AS, Proud Boys, tetapi Ratcliffe berkata pemerintah Iran ada di belakang mereka.

Trump memicu kontroversi dalam debat pertama dengan lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dengan mengelak apakah dia mengecam keberadaan Proud Boys.

Dibuat-buat

Pemerintah Iran memanggil duta besar Swiss, yang mewakili kepentingan AS di Teheran karena tidak ada hubungan diplomatik, untuk menyangkal tuduhan yang dinilainya dibuat-buat dan ceroboh.

“(Otoritas AS) telah mengajukan klaim tak berdasar di ambang pemilu negara itu. Sehingga mereka akan memajukan skenario mereka yang tidak demokratis dan telah ditentukan sebelumnya, dengan mengalihkan kesalahan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dalam sebuah pernyataan.

Tuduhan terhadap pemerintah Iran muncul setelah kekhawatiran lama AS tentang peran Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengakui dukungan terhadap Trump dalam pemilihan. Penyelidikan 2016 oleh mantan kepala FBI Robert Mueller menemukan bukti rekan Trump bekerja sama dengan pemerintah Rusia, meskipun ia mengatakan tidak memiliki cukup bukti untuk mengajukan tuntutan konspirasi.

Trump telah berulang kali menyuarakan kemarahan atas tipuan Rusia. Ia menggambarkan tuduhan tersebut sebagai cara untuk mendiskreditkan kemenangannya dalam pemilihan.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN