Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi saat berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77 pada Senin (26/9) waktu setempat. ( Foto: kemlu.go.id )

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi saat berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77 pada Senin (26/9) waktu setempat. ( Foto: kemlu.go.id )

Berbicara di PBB, Menlu RI Usung Paradigma Kolaborasi Atasi Tantangan Global

Selasa, 27 September 2022 | 13:33 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

NEW YORK, investor.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyerukan perlunya tatanan dunia yang berdasarkan paradigma baru saat berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77 pada Senin (26/9) waktu setempat.

Dia mengungkapkan kondisi saat ini yang sangat menghawatirkan, mulai dari pandemi berkepanjangan, ekonomi dunia yang masih kelam, perang yang bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sebuah kenyataan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah menjadi norma untuk kepentingan sebagian. Krisis pun datang silih berganti mulai dari pangan, energi hingga perubahan iklim.

“Seharusnya dunia bersatu untuk mengatasinya, namun sayangnya, dunia justru terbelah, sehingga menyulitkan upaya-upaya mengatasi kondisi ini. Indonesia menawarkan tatanan dunia yang berbasis paradigma baru. Paradigma win-win, bukan zero-sum. Paradigma merangkul, bukan mempengaruhi (containment). Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi. Ini adalah solusi tansformatif yang kita butuhkan,” ujar Retno.

Baca Juga: Retno Marsudi Hubungi Menlu 13 Negara untuk Diplomasi Palestina

Retno pun membeberkan beberapa alasan pentingnya paradigma baru, yakni yang pertama untuk menyalakan kembali spirit perdamaian. Menurut dia, kurangnya kepercayaan antar-negara (trust deficit) memicu kebencian dan ketakutan, sehingga dapat berujung pada konflik. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, trust deficit harus diubah menjadi kepercayaan strategis (strategic trust).

“Ini harus diawali dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Prinsip kedaulatan dan integritas wilayah tidak bisa ditawar. Prinsip-prinsip ini harus senantiasa ditegakkan. Penyelesaian masalah secara damai harus menjadi satu-satunya solusi untuk setiap konflik,” katanya.

Retno pun menambahkan, paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan dalam mengatasi isu Palestina dan Afghanistan. Ia juga kembali menegaskan, Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaannya, sedangkan untuk Afghanistan, Indonesia berkomitmen membantu memperjuangkan hak dan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

Baca Juga: Presiden Korsel Bantah Menghina AS di PBB, Klaim Salah Terjemahan

Kemudian alasan kedua adalah untuk membangkitkan tanggung jawab kita terhadap pemulihan global. Pasalnya, saat ini, solidaritas global semakin menyurut. Bahkan diskriminasi perdagangan terjadi di mana-mana, demikian juga dengan monopoli rantai pasok global. Tata kelola ekonomi global dimanfaatkan untuk kepentingan negara kuat.

Karena itu, dunia menaruh harapan kepada G20. Menlu Retno berkata: “G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. Kita tidak boleh membiarkan pemulihan global “tersandera" oleh geopolitik.”

Lebih lanjut Retno menyebutkan, paradigma baru juga dibutuhkan untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030 dan memerangi perubahan iklim.

Baca Juga: Sekjen PBB ke Negara Maju: Pajaki Bahan Bakar Fosil

Sedangkan alasan ketiga untuk memperkuat kemitraan regional. Menurut Retno, arsitektur regional tidak semestinya digunakan untuk mengurung dan mengalienasi negara tertentu. Arsitektur regional harus dapat mendukung upaya menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan justru membahayakannya.

“Asean adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin Asean sebagai Ketua tahun depan. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas Asean agar Asean tetap penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia,” ujarnya.

Asean juga harus menyikapi dengan serius situasi di Myanmar. Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen militer Myanmar dalam menerapkan Five-Point Consensus. “Asean harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar," kata Retno.

Baca Juga: Indonesia Terima Estafet Keketuaan Menteri Ekonomi ASEAN 2023

Ada pun alasan terakhir Retno menegaskan, paradigma kolaborasi harus menjadi spirit PBB. Pendekatan yang inklusif harus dikedepankan, di mana suara seluruh negara diperlakukan secara setara. Dia berpendapat bahwa suara setiap negara, besar maupun kecil, harus didengarkan di forum PBB. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi PBB dan pembaharuan multilateralisme agar sesuai dengan tuntutan zaman.

“Saya percaya dengan bekerja bersama-sama dan mengadopsi paradigma baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan,” katanya.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com