Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joe Biden, presiden terpilih Amerika Serikat (AS). ( Foto: CHANDAN KHANNA / AFP )

Joe Biden, presiden terpilih Amerika Serikat (AS). ( Foto: CHANDAN KHANNA / AFP )

Biden akan Tata Ulang Kebijakan Ekonomi AS di Asia-Pasifik

Rabu, 25 November 2020 | 06:44 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

SINGAPURA, investor.id – Pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden kemungkinan harus menata ulang kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di Asia-Pasifik, menyusul dua perjanjian perdagangan bebas besar-besaran yang ditandatangani oleh negara-negara di kawasan tersebut

Terdapat dua perjanjian perdagangan, yakni Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) yang dinegosiasikan oleh pemerintahan presiden Barack Obama, tetapi tidak pernah disetujui Kongres. Setelah Presiden Donald Trump menjabat, dia kemudian menarik AS keluar dari TPP pada 2017. Akibatnya, 11 negara tersisa melakukan negosiasi ulang dan menandatangani Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) setahun kemudian.

Perjanjian kedua yang belum lama ini ditandatangani oleh 15 negara termasuk Tiongkok, Australia, Jepang, Korea Selatan serta negara-negara di Asia Tenggara, adalah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Pakta RCEP merupakan blok perdagangan terbesar secara global karena mencakup pangsa pasar 2,2 miliar orang, dan menghasilkan output global US$ 26,2 triliun atau sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

“Sejauh ini, pemerintahan yang akan datang belum berkomitmen pada satu cara atau cara lain untuk masa depan TPP. Setidaknya mereka harus mempertimbangkan seperti apa masa depan kepemimpinan ekonomi AS di Asia,” ujar CEO Center for a New American Security Richard Fontaine kepada CNBC "Street Signs Asia", Selasa (24/11).

Dia menambahkan, bahwa Presiden terpilih Joe Biden dan pemerintahannya akan memasuki era di mana AS bukan pihak dari TPP maupun RCEP.

Fontaine sendiri sempat menjabat sebagai penasihat kebijakan luar negeri untuk Senator John McCain dan bekerja di Departemen Luar Negeri (Deplu) AS.

Kebijakan Perdagangan

Menurut Fontaine, perubahan besar antara pemerintahan Trump dan pemerintahan Biden yang akan datang, terletak pada pendekatan multilateralisme yang terakhir.

“Presiden terpilih dan timnya telah bersusah payah untuk mengatakan bagaimana mereka akan bekerja dengan para mitra dan sekutu serta negara-negara yang berpikiran sama di seluruh dunia dalam berbagai masalah utama, mulai dari perubahan iklim dan kesehatan global, dan pandemi, hingga Tiongkok dan banyak hal lainnya. Di satu sisi, perdagangan tetap menjadi masalah rumit yang tunduk pada politik dalam negeri,” kata dia.

Dijelaskan oleh Fontaine, bahwa pemerintahan Biden tidak akan pernah memberlakukan banyak tarif seperti yang dilakukan Trump, termasuk pungutan AS ke Tiongkok selama perang perdagangan. Namun dampaknya akan diwarisi oleh pemerintah mendatang.

“Biden dan timnya mengatakan akan mengkaji kebijakan tarif, ketika mulai menjabat dan mungkin melakukannya dengan sekutu dan mitra AS, dengan pandangan potensial untuk mengembangkan sesuatu dari pendekatan bersama. Apakah tarif yang dikenakan oleh pemerintahan Trump untuk Tiongkok akan dipertahankan atau dilonggarkan, bakal membutuhkan penyesuaian hubungan AS-Tiongkok yang cukup lama dalam pemerintahan (Biden) ini,” tutur Fontaine.

Para ahli sebelumnya mengatakan kepada CNBC, bahwa Biden akan dibatasi oleh lingkungan politik dan mungkin tidak akan kembali ke posisi ketika dia memegang Tiongkok di masa lalu, yang dianggap relatif lemah.

Namun sejauh ini, tim transisi Biden-Harris melalui situs lamannya telah menyebutkan prioritas-prioritas utama pemerintahan yang akan datang, termasuk menangani pandemi virus corona Covid-19 – sebagai ujung tombak upaya pemulihan ekonomi AS – serta menangani kesetaraan rasial dan perubahan iklim.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN