Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. ( Foto: AL DRAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. ( Foto: AL DRAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Biden Sahkan Kenaikan Pagu Utang

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 06:20 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

WASHINGTON, investor.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (14/10) waktu setempat menandatangani rancangan undang-undang (RUU) untuk menaikkan pagu pinjaman negara. Pengesahan legislasi tersebut mencegah ancaman gagal bayar utang untuk pertama kalinya di AS. Tetapi UU tersebut hanya dapat mencegah krisis selama beberapa minggu.

Pada Selasa (12/10), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikontrol Partai Demokrat memberikan suara bulat untuk melewati batas utang US$ 480 miliar. Pada Kamis (14/10) waktu setempat, rancangan Undang-Undang (RUU) naik dari Senat, setelah berminggu-minggu perdebatan sengit.

Tanpa peningkatan batas utang ini, Departemen Keuangan AS memperingatkan bahwa pemerintah federal tidak akan mampu mengamankan dan membayar pinjaman setelah 18 Oktober 2021. Jika pemerintah gagal bayar, hal ini akan berdampak di seluruh dunia dan menjadi bencana ekonomi.

"(Peningkatan plafon utang ini) diharapkan cukup untuk memungkinkan Pemerintah Federal melanjutkan untuk memenuhi komitmen penuhnya hingga awal Desember," kata perwakilan Gedung Putih dalam pernyataan satu kalimat pada Jumat (15/10), saat mengumumkan Biden menandatangani RUU itu.

Pengaturan baru hanya menunda menghadapi masalah yang sulit atau membuat keputusan penting. Kemungkinan hanya akan memperumit tenggat waktu pendanaan besar lainnya. Penutupan pemerintahan akan dimulai dari 3 Desember ketika pundi-pundi pemerintah secara teoritis habis.

Chuck Schumer, yang memimpin Demokrat di Senat, mengatakan kesepakatan telah menerobos negosiasi sulit di Kongres AS yang berlangsung hingga dini hari.

"Partai Republik memainkan permainan partisan yang berbahaya dan berisiko. Saya senang bahwa tindakan mereka untuk mendorong ke kondisi berbahaya, tidak terjadi. Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi jangka panjang agar kita tidak melalui drama berisiko ini setiap beberapa bulan," katanya baru-baru ini.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyampaikan pihaknya tidak bisa membiarkan proses rutin membayar utang negara berubah menjadi pertikaian politik yang mengguncang kepercayaan, setiap dua tahun atau setiap dua bulan.

Demokrat akan menggunakan jeda singkat dalam permusuhan untuk bekerja pada pengeluaran paket bantuan sosial senilai multi-triliun dolar, yang menjadi landasan agenda ekonomi Biden.

Pemerintah AS menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dikumpulkan melalui perpajakan sehingga meminjam uang melalui penerbitan obligasi pemerintah, dipandang sebagai salah satu investasi paling andal di dunia.

Sekitar 80 tahun yang lalu anggota parlemen memperkenalkan batasan berapa banyak utang federal yang dapat diperoleh.

Plafon tersebut telah dinaikkan puluhan kali untuk memungkinkan pemerintah memenuhi komitmen pengeluarannya, biasanya tanpa drama politik dan dengan dukungan kedua partai.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN