Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khin Maung Zaw, pengacara untuk pemimpin sipil yang ditahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, menjawab pertanyaan dari media setelah meninggalkan pengadilan kota Zabuthiri di Naypyidaw, Myanmar, pada 15 Maret 2021. ( Foto: STR / AFP )

Khin Maung Zaw, pengacara untuk pemimpin sipil yang ditahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, menjawab pertanyaan dari media setelah meninggalkan pengadilan kota Zabuthiri di Naypyidaw, Myanmar, pada 15 Maret 2021. ( Foto: STR / AFP )

Dakwaan Baru, Suu Kyi Dituding Korupsi

Jumat, 19 Maret 2021 | 07:04 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

YANGON, investor.id – Pemerintahan junta yang berkuasa kembali di Myanmar melemparkan dakwaan baru dengan menyebut pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi telah melakukan korupsi. Namun, pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw menyebut tudingan itu tidak berdasar dan ditujukan supaya Suu Kyi tidak pernah bisa kembali ke ranah politik.

Sebagai informasi, bukan pertama kalinya tuduhan korupsi ditujukan ke Suu Kyi. Pekan lalu, seorang juru bicara junta mengatakan bahwa seorang menteri utama – yang sekarang ditahan – telah mengakui memberi uang senilai US$ 600.000 dan lebih dari 10 kilogram (22 pon) emas batangan.

“Tuduhan itu tidak berdasar. Aung San Suu Kyi mungkin memiliki kekurangan, tapi suap dan korupsi bukanlah sifatnya. Namun hukuman penyuapan dalam kasus yang melawan karakter pribadinya bisa membuat Suu Kyi dilarang mengambil bagian dalam kegiatan politik,” ujar Zaw, kepada AFP pada Kamis (18/3).

Dia menambahkan bahwa kebanyakan orang-orang di Myanmar tidak akan mempercayai tuduhan tersebut.

Sebelumnya pada Rabu (17/3) malam, lembaga penyiaran militer Myawady menayangkan cuplikan video seorang pengusaha Myanmar bernama Maung Weik yang mengaku memberikan uang total US$ 550.000 selama beberapa tahun.

Maung Weik mengatakan telah menyumbangkan uang kepada tokoh-tokoh senior pemerintah untuk memuluskan bisnisnya.

“Aung San Suu Kyi melakukan korupsi, dan pihak berwenang bersiap untuk menuntutnya sesuai dengan undang-undang antikorupsi,” demikian laporan yang disampaikan selama siaran.

Seperti diketahui, kudeta militer yang dilancarkan pada 1 Februari untuk menggulingkan pemerintahan Suu Kyi telah mendorong ratusan ribu orang turun ke jalan, dan berhadapan dengan para jenderal yang kemudian meresponsnya dengan tindakan keras brutal sehingga menewaskan sedikitnya 200 orang.

Bahkan rezim militer baru telah mengeluarkan beberapa tuduhan kriminal terhadap peraih Nobel itu, sejak berada dalam tahanan bersama sekutu politik teratas, termasuk kepemilikan alat komunikasi walkie-talkie tanpa izin dan melanggar aturan pembatasan terkait pandemi virus corona Covid-19.

Teror Malam

Pada Rabu malam, para tentara dan polisi melancarkan teror ke beberapa daerah di Yangon, yang sempat memanas akibat pertempuran. Mereka memblokade data seluler sekaligus mematikan jaringan internet. Tindakan ini membuat penduduk yang ketakutan, tidak bisa mendapat informasi lebih jauh.

“Pasukan keamanan mengancam akan menembak penduduk jika mereka tidak menyingkirkan barikade-barikade yang telah dibangun para demonstran di ibukota komersial saat melawan pihak berwenang. Mereka juga menggerebek rumah dan menangkap sedikitnya 10 orang,” tutur seorang dokter dari kotapraja Okkalapa Selatan kepada AFP.

Di sisi lain, para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan-jalan pada Kamis. Beberapa demonstran di Yangon juga terlihat menguji alat katapel raksasa untuk menembakkan proyektil.

Namun Minggu (14/3) merupakan hari paling berdarah, sejak kudeta diluncurkan. Kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mencatat terdapat lebih dari 70 kematian di seluruh negeri.

Selain itu, setiap orang yang ditangkap di sana akan diadili di pengadilan militer. Terlepas dari kecaman massa internasional, junta terus menambah jumlah korban. Laporan AAPP pada Kamis, mengungkapkan bahwa sejauh ini ada lebih dari 210 jiwa yang meninggal dunia.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN