Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ericsson.

Ericsson.

Ericsson Didenda Atas Kasus Suap, Termasuk di Indonesia

Fajar Widhiyanto, Sabtu, 7 Desember 2019 | 15:11 WIB

Perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Swedia, Ericsson, sepakat untuk membayar denda lebih dari US$ 1 miliar untuk penyelesaian tuduhan penyuapan yang dilakukan perusahaan di kawasan Asia dan Timur Tengah, termasuk Indonesia.

Diumumkan Departemen Kehakiman AS, Jumat (6/12) waktu setempat, sebuah anak usaha Ericsson di Mesir juga dinyatakan bersalah di pengadilan federal New York atas tuduhan konspirasi pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing tahun 1977 (Foreign Corrupt Practices Act 1977).

“Perilaku korup Ericsson melibatkan eksekutif tingkat tinggi dan berlangsung selama 17 tahun, setidaknya (dilakukan) di lima negara, semuanya adalah upaya sesat demi meningkatkan keuntungan,” kata Brian Benczkowski, Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman dalam pernyataannya yang dilansir France24.

Hukum Amerika Serikat bisa mengganjar aksi korupsi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar saham Amerika, atau jika kejahatan tersebut bersinggungan dengan kawasan negeri Paman Sam atau sistem keuangannya.

Jaksa menyatakan, antara tahun 2000 hingga 2016, perusahaan terlibat dalam skema penyuapan, pemalsuan laporan keuangan dan catatan yang memastikan pejabat perusahaan bisa tutup mata atas praktik korupsi. Praktik korupsi oleh Ericsson disebut telah dilakukan di Djibouti, Tiongkok, Vietnam, Indonesia dan Kuwait.

Di antara contoh kasus yang diungkapkan, Ericsson mengakui dalam periode tersebut telah menyalurkan puluhan juta dolar AS lewat konsultan dan penyedia layanan di Tiongkok, dikonversi menjadi hadiah uang dan gratifikasi, perjalanan dan hiburan kepada pejabat asing demi memenangkan bisnis dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi milik negara.

Dalam pernyataan lewat laman resminya, Ericsson menolak berkomentar terkait sanksi kecuali menyebut angka US$ 1,2 miliar, yang disampaikan pada September lalu, “Masih perkiraan saat ini dari jumlah yang dibutuhkan untuk menutup sanksi moneter dan biaya-biaya lainnya”.

Pembayaran denda dibagi antara Kementerian Kehakiman dan  Otoritas Bursa Efek, demikian menurut Departemen Kehakiman. Dua lembaga ini memang bergabung dalam upaya menegakkan undang-undang anti penyuapan.

Ericsson juga sepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan mengawasi proses kepatuhan perusahaan selama tiga tahun.

Total sebanyak 44 negara menerapkan undang-undang yang menghukum penyuapan kepada pejabat asing untuk memenangkan bisnis, tetapi Amerika Serikat yang paling aktif dalam menghukum korupsi internasional.

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA