Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. ( Foto: Manman Dejeto / AFP / Getty Images )

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. ( Foto: Manman Dejeto / AFP / Getty Images )

Gejolak LTS Kembali Memanas

Selasa, 23 November 2021 | 06:46 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

BEIJING, investor.id - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin (22/11) mengecam gejolak terbaru di perairan yang dipersengketakan di Laut Tiongkok Selatan (LTS), setelah kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal milik Filipina.

Duterte membuat pernyataan pada pertemuan puncak regional Asia yang diselenggarakan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Xi berjanji pemerintah tidak akan pernah mencari hegemoni dan tidak akan menggertak negara yang kecil.

Pemerintah Tiongkok mengklaim hampir semua jalur perairan LTS yang dilalui perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahun, bersaing klaim dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Pihaknya telah mengabaikan keputusan pada 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) berbasis di Den Haag, yang mengatakan sejarah klaim oleh pemerintah Tiongkok tidak berdasar.

Ketegangan atas laut yang kaya sumber daya melonjak minggu lalu, ketika kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke arah kapal Filipina. Kapal tersebut tengah mengirimkan pasokan kepada marinir Filipina di Second Thomas Shoal, di Kepulauan Spratly yang juga diperebutkan.

Pemerintah Filipina menyatakan kemarahannya atas insiden itu, tetapi Tiongkok mengatakan kapal-kapal Filipina telah memasuki perairannya tanpa izin.

"Kami tidak menyukai kejadian baru-baru ini di Ayungin Shoal dan dengan keprihatinan memandang serius perkembangan serupa lainnya. (Kondisi) ini tidak berbicara dengan baik tentang hubungan antara negara-negara kita dan kemitraan kita," kata Duterte pada pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Tiongkok (China-Asean summit), Senin (22/11), yang dilansir AFP.

Pernyataan Duterte dinilai keras untuk seorang pemimpin yang telah memupuk hubungan yang lebih hangat dengan pemerintah Tiongkok, sejak naik jabatan pada 2016 dengan harapan mendapatkan investasi dan perdagangan yang dijanjikan. Tidak jelas apakah Xi berpartisipasi dalam pertemuan itu ketika Duterte berbicara.

Sementara itu, Xi mengatakan pada pertemuan itu bahwa negara-negara harus bersama-sama menjaga stabilitas LTS dan membangun perairan tersebut menjadi lautan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama.

Sementara itu, junta Myanmar mengatakan pendapatnya tidak terwakili di konferensi tingkat tinggi (KTT) tersebut, setelah beberapa negara anggota Asean memblokir undangan dari pemerintah Tiongkok kepada pemimpin junta.

Ini adalah kedua kalinya dalam beberapa minggu jenderal militer Myanmar Min Aung Hlaing dikeluarkan dari pertemuan Asean. Negara tersebut semakin terisolasi setelah rezim mengambil alih kekuasaan dalam kudeta awal tahun ini.

Masalah Kolosal

Ketegangan baru di LTS telah menarik perhatian internasional. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Jumat (19/11) mengingatkan Tiongkok bahwa serangan bersenjata terhadap kapal publik Filipina akan mengundang tanggapan AS di bawah kewajiban perjanjiannya kepada negara Asia Tenggara tersebut.

Komisi Eropa juga meminta semua pihak untuk menghormati kebebasan navigasi dan penerbangan di LTS.

Pada pertemuan puncak, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob memperingatkan tindakan yang bisa memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Duterte mengatakan, Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan putusan arbitrase (UNCLOS) 2016 terhadap Tiongkok harus sepenuhnya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Sebelumnya, keputusan ini sempat diabaikannya setelah menjabat sebagai presiden.

Ia juga mendesak pemerintah Tiongkok untuk tetap berkomitmen pada kesimpulan awal dari Kode Etik yang efektif dan substantif di LTS.

"Tidak ada jalan keluar lain dari masalah kolosal ini, selain supremasi hukum," tambahnya.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN