Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hikmahanto Juwana

Hikmahanto Juwana

Hikmahanto Berharap Pemimpin ASEAN Sepakati Keputusan Tegas untuk Myanmar

Sabtu, 24 April 2021 | 22:27 WIB
Natasia Christy Wahyuni

JAKARTA, investor.id  – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menyatakan inisiatif Indonesia untuk menggelar ASEAN Leaders Meeting (ALM) patut mendapatkan apresiasi. Pasalnya, persoalan Myanmar telah berlarut-larut dan menjadi perhatian masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Hikmahanto berharap para pemimpin ASEAN bisa menyepakati keputusan tegas untuk Myanmar, salah satunya menunjuk utusan khusus ASEAN yang berfungsi sebagai mediator antara rakyat Myanmar dan junta militer.

“Masalahnya, junta tidak berkomunikasi dengan rakyat dan rakyat juga tidak bisa berkomunikasi dengan pemerintahan junta, sehingga perlu ada mediasi. Harus ada special envoy, dari Indonesia misalnya tokoh seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Jusuf Kalla,” kata Hikmahanto saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (24/4/2021).

Hikmahanto mengatakan utusan khusus bertugas mendengarkan keluhan rakyat Myanmar, serta bisa mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara.

“Pemerintahan sementara itu nantinya bisa menggelar pemilu (ulang) yang diawasi oleh ASEAN,” ujarnya.

Hikmahanto mengusulkan agar ALM juga mengeluarkan mandat kepada negara-negara ASEAN untuk melakukan komunikasi dengan negara-negara lain di dunia, khususnya pemerintahan Tiongkok. Junta militer diketahui tidak bergeming dengan ancaman embargo dari Eropa karena mereka tidak punya ketergantungan tinggi dengan kawasan itu, berbeda halnya dengan ketergantungan mereka kepada Tiongkok.

“Tiongkok tidak perlu mengurusi dalam negeri Myanmar, cukup mendorong apa yang menjadi langkah dari ASEAN,” kata Hikmahanto.

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu menambahkan ASEAN juga mempunyai opsi untuk masuk ke Myanmar lewat pasukan perdamaian. Dalam kerangka hukum internasional, peran pasukan perdamaian dimungkinkan sebagai bagian dari kerangka perlindungan hak asasi manusia (HAM), yaitu responsibility to protect.

Mengenai kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing dalam ALM, Hikmahanto mengakui hal itu bisa menjadi problematika. Dari sisi junta, bisa saja tidak setuju apa yang menjadi keputusan ASEAN sehingga tidak terbentuk konsensus. Namun, di sisi lain, kehadiran Min Aung Hlaing justru bisa membuka lobi untuk perbaikan situasi di Myanmar.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN