Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jay Alexander dari MoveOn meminta kantor Senator Marco Rubio untuk menaikkan pajak federal kepada perusahaan-perusahaan besar pada 17 Mei 2021, di Tampa, Florida, Amerika Serikat (AS). ( Foto: GERARDO MORA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

Jay Alexander dari MoveOn meminta kantor Senator Marco Rubio untuk menaikkan pajak federal kepada perusahaan-perusahaan besar pada 17 Mei 2021, di Tampa, Florida, Amerika Serikat (AS). ( Foto: GERARDO MORA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

Implementasi Tarif Pajak Global Masih Jauh

Kamis, 10 Juni 2021 | 05:57 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

PARIS, investor.id – Kesepakatan yang dicapai negara-negara anggota kelompok G-7 untuk menetapkan tarif pajak minimum global bagi perusahaan-perusahaan terbesar, kini menghadapi jalan panjang dan bergelombang menuju implementasinya.

Jalan itu diprediksi rumit, bahkan di antara negara-negara kelompok G-7 yang mendukung rencana tersebut. Presiden Amerika Serikat (AS) pun Joe Biden harus meyakinkan anggota Kongres yang keras kepala.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara itu kerap berselisih soal pajak dari keuntungan luar negeri yang didapat perusahaan-perusahaan besar, terutama raksasa teknologi AS.

Namun kondisi itu berubah ketika pemerintah mencari sumber pendapatan baru setelah menggelontorkan banyak uang untuk melindungi ekonomi negara selama krisis virus corona Covid-19.

Dikatakan bahwa kesepakatan antara AS dan mitra-mitra G-7 – yakni Inggris, Prancis, Jepang, Italia, Jerman dan Kanada – yang dicapai di London pada akhir pekan baru langkah pertama dalam proses yang panjang.

“Perjalanannya masih cukup panjang,” ujar Elke Asen, analis kebijakan di lembaga riset Tax Foundation di Washington, kepada AFP pada Rabu (9/6).

Saat ini, reformasi pajak minimum global akan dibahas dalam pertemuan para menteri keuangan (menkeu) kelompok G-20 pada Juli.

“Bagian yang lebih sulit akan menjadi langkah berikutnya (yakni) negosiasi antara 139 negara di bawah naungan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Saya pikir kita mungkin melihat beberapa tahun di sini sebelum akhirnya benar-benar diimplementasikan,” katanya.

Menurut sumber yang mengetahui proses negosiasi, kesepakatan G-7 adalah langkah pertama yang sangat penting tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan di kelompok G-20 dan mayoritas dari 139 negara yang mendukung rencana tersebut.

Perincian Kontroversial

Sebagai informasi, reformasi pajak global itu sendiri memiliki dua pilar. Yang pertama memungkinkan negara untuk mengenakan pajak bagian keuntungan dari 100 perusahaan yang paling menguntungkan – seperti Facebook atau Google – di dunia, di mana pun mereka berada.

Pilar kedua adalah pajak perusahaan minimum global sedikitnya 15%, yang bertujuan menghentikan persaingan antar negara untuk menarik perusahaan multinasional dengan menawarkan pajak yang sangat rendah.

“Tetapi tidak ada perincian yang diperdebatkan, seperti tarif atau basis pajak tepat yang telah diselesaikan,” ujar Simon MacAdam, ekonom global senior di Capital Economics.

Sementara itu, Nicolas Veron, dari Peterson Institute for International Economics yang berbasis di Washington, mengungkapkan bahwa sekarang ini ada cukup banyak negara di balik rencana itu dan keinginan untuk berhasil yang membuat seseorang optimistis.

“Sebuah negara yang memutuskan untuk menaikkan pajak saat ini berisiko membuat perusahaan melarikan diri ke tempat lain. Tetapi ketika sejumlah besar negara yang kritis melakukannya mereka yang berada di luar, dikenakan hukuman,” kata Sebastien Jean, direktur Pusat Studi Prospektif dan Informasi Internasional yang berbasis di Paris.

Terlepas bahwa Biden mendapat dukungan dari sekutu G-7, dia memiliki pekerjaan rumah lebih banyak yang harus diselesaikan karena hampir setengah dari 100 perusahaan di kelompok pilar satu adalah warga Amerika.

Asen menuturkan, Kongres AS biasanya lambat dalam meloloskan perjanjian pajak dan itu adalah salah satu kekhawatiran yang dirasakan banyak negara.

Senator AS Mike Crapo dan Anggota Kongres Kevin Brady dari Partai Republik yang membidangi perpajakan di Kongres, menyebutnya sebagai perjanjian spekulatif.

Menurut mereka dalam pernyataan bersama, kesepakatan itu masih terlalu dini mengingat banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang dua pilar, dan efek potensialnya pada perusahaan-perusahaan AS.

Kekhawatiran Irlandia

Di sisi lain, negara-negara tertentu akan mengambil beberapa hal yang meyakinkan. Semisal Eropa, yang memiliki negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar yakni Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belanda menyatakan mendukung rencana tersebut, dan mereka diuntungkan dari tarif pajak yang rendah.

Satu negara yang tidak senang dengan reformasi itu adalah Irlandia. Pasalnya pajak perusahaan yan berlaku di negaranya sebesar 12,5%; dan telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan, seperti Google, Facebook, dan Apple. “Ada 139 negara yang berunding dan setiap kesepakatan harus memenuhi kebutuhan negara-negara kecil dan besar, maju dan berkembang,” tutur Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe.

Swiss – yang juga menerapkan pajak di bawah 12% di beberapa wilayah – menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan negaranya sebagai tempat yang sangat menarik.

Di luar Eropa, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire berharap ada pertarungan sengit di G-20 untuk meyakinkan Tiongkok. Mengingat Tiongkok telah menurunkan tarif pajak perusahaan dari 25% menjadi 15% untuk perusahaan teknologi dengan keuntungan tinggi.

“Akan sulit untuk mencapai lebih dari 15% jika menginginkan Tiongkok setuju,” tambah sumber yang mengetahui negosiasi.

Asen mengatakan, kesepakatan akhir bisa menjadi tambal sulam di mana setiap negara mungkin mengimplementasikannya sedikit berbeda agar lebih selaras dengan kebijakan pajak nasional mereka sendiri. “Pada akhirnya mungkin tidak akan menjadi pajak minimum global yang selaraskan 100%,” katanya.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN