Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo aplikasi Facebook dan Twitter ( Foto ilustrasi: NC )

Logo aplikasi Facebook dan Twitter ( Foto ilustrasi: NC )

India Makin Keras ke Raksasa Medsos AS

Jumat, 26 Februari 2021 | 07:19 WIB
Iwan Subarkah Nurdiawan (subarkah_nurdiawan@investor.co.id)

NEW DELHI, investor.id – Pemerintah India pada Kamis (25/2) menerapkan beberapa aturan baru dan lebih keras kepada para raksasa media sosial (medsos) Amerika Serikat (AS), yang dituding menerapkan standar ganda dalam menghapus konten bermasalah.

India menjadi negara kesekian yang menunjukkan sikap keras kepada para raksasa teknologi AS seperti Facebook dan Twitter. Tapi kalangan analis berpendapat, langkah India itu akan di tantang di muka pengadilan.

Facebook menyatakan, regulasi yang akan berlaku efektif dalam tiga bulan ke depan, itu akan dipelajari dulu secara seksama. Aturan baru ini akan mewajibkan para penyedia layanan media sosial, jasa siaran langsung online, dan jasa-jasa berita digital untuk mencabut konten-konten bermasalah dalam tempo 24 jam sejak protes terhadapnya keluar.

Perusahaan-perusahaan teknologi itu juga akan diwajibkan mengungkapkan asal mula cuitan atau pesan bermasalah, jika diminta oleh pemerintah atau pengadilan.

Menteri Teknologi Informasi India Ravi Shankar Prasad mendukung regulasi baru itu. Ia membandingkan penolakan perusahaan-perusahaan dimaksud untuk mencabut konten terkait aksi unjuk rasa para petani di New Delhi dengan reaksi mereka terhadap aksi kekerasan di Washington, AS belum lama ini.

“Terhadap serangan ke Gedung Capitol di Kongres AS, media sosial mendukung tindakan polisi. Tapi terhadap serangan agresif kepada Lal Qila, mereka standar ganda. Ini tidak dapat diterima,” ujar Prasad, seperti dikutip AFP.

Para petani di India menyerbu Benteng Merah atau Lal Qila di New Delhi, dalam aksi massa yang berujung kerusuhan di seluruh ibukota tersebut pada 26 Januari 2021.

Pemerintahan nasionalis Hindu India juga memerintahkan Twitter untuk menghapus ratusan akun dan cuitan yang mengomentari aksi unjuk rasa tersebut. Twitter awalnya mematuhi perintah tersebut, tapi tak lama kemudian memulihkan kembali sebagian besar akun dimaksud.

Selain itu, perusahaan-perusahaan media sosial akan diwajibkan mengangkat direktur kepatuhan dan manajer penanganan keluhan. Kedua posisi tersebut harus berbasis di India.

Di samping itu, India membentuk badan regulasi independen yang dipimpin pejabat yang diajukan pemerintah. Badan ini akan memiliki kewenangan untuk mengingatkan atau memblokir media sosial. Atau memaksa mereka untuk minta maaf atau mencantumkan peringatan atau juga sangkalan terhadap konten tertentu.

Prasad menekankan harus ada mekanisme penanganan keluhan yang bergerak cepat. Setiap keberatan atas konten harus ditangani dalam 24 jam dan diperbaiki dalam waktu 15 hari.

“Pemerintah terbuka terhadap kritik dan hak untuk berbeda pendapat tapi penting juga bagi para pengguna media sosial untuk memiliki sebuah forum untuk menyuarakan keberatannya atas penyalahgunaan media sosial,” tutur dia.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN