Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Inggris Akan Kejar Kaki Tangan Penghindar Pajak

Kamis, 18 Agustus 2016 | 07:31 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

LONDON – Pemerintah Inggris pada Rabu (17/8) mengumumkan rencana untuk menindak para akuntan, perencana keuangan, dan penasihat yang memungkinkan para wajib pajak menghindar dari kewajibannya. Siapa saja di antara mereka yang tertangkap akan dikenai denda besar.

 

Perusahaan dan para individu dimaksud bakal diharuskan membayar hingga 100% dari nilai pajak yang tidak dibayarkan oleh para kliennya, jika mereka terbukti membuat skema melanggar hokum dan proposal-proposal bawah tangan dalam pemberian konsultasinya. Para akuntan saat ini menghadapi risiko kecil saat menjual skema-skema seperti itu. Sekali pun para kliennya bisa dipaksa untuk membayar denda, jika terbukti bersalah secara hukum.

 

“Orang-orang yang menjajakan skema-skema penghindaran pajak hingga negara kehilangan penerimaan pajak yang vital, pemerintahan ini bertekad untuk memastikan mereka bayar. Sanksisanksi baru yang berat ini akan membuat mereka berpikir dua kali sehingga jumlah skema yang beredar di pasar akan berkurang,” tutur Menteri Muda Keuangan Inggris Jane Ellison.

 

Ia menambahkan, sanksi-sanksi baru akan berlaku bagi siapa saja yang mencari keuntungan sendiri atau yang menyediakan jasanya untuk keperluan itu. Lalu kemudian mereka menghalangi usaha-usaha untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menyelesaikan kasus-kasusnya akan diganjar hukuman dan dijatuhi denda atas segala perbuatannya.

 

Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May, dan juga pendahulunya David Cameron, berjanji untuk menindak keras para penghindar dan pengemplang pajak, menyusul bocornya dokumen Panama Papers pada April 2016. Dokumen tersebut membeberkan aktivitasaktivitas finansial di luar negeri oleh para individu serta perusahaan di seluruh dunia.

 

Frank Haskew, kepala pajak Institute for Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mengingatkan bahwa aturan baru tersebut harus fokus dalam penerapannya dan tepat sasaran. “Pemerintah harus memastikan setiap aturan baru tepat sasaran dan hanya diterapkan pada para penasihat yang mempromosikan skema-skema pajak agresif, bukan mayoritas penasihat bereputasi yang menangani perencanaan perpajakan biasa,” kata dia. (afp/sn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN