Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo Johnson & Johnson terpampang di depan pintu masuk gedung kampus Johnson & Johnson di kota Irvine, California, Amerika Serikat (AS). ( Foto: AFP )

Logo Johnson & Johnson terpampang di depan pintu masuk gedung kampus Johnson & Johnson di kota Irvine, California, Amerika Serikat (AS). ( Foto: AFP )

J&J Berhenti Jualan Penghilang Rasa Sakit

Senin, 28 Juni 2021 | 05:56 WIB
Iwan Subarkah Nurdiawan (subarkah_nurdiawan@investor.co.id)

WASHINGTON, investor.id – Johnson & Johnson (J&J) mencapai kesepakatan dengan negara bagian New York, Amerika Serikat (AS), membayar sebesar US$ 230 juta dan mengonfirmasikan akan berhenti memproduksi atau menjual opioid atau obat penghilang rasa sakit di AS. J&J menjadi salah satu raksasa farmasi yang dituduh memicu krisis opioid di AS.

Persetujuan itu tercapai pada Sabtu (26/6). Persetujuan ini mengakhiri gugatan atas peran J&J dalam epidemi yang telah merenggut lebih dari setengah juta orang sejak 1999 di AS. Hal ini dikatakan Jaksa Agung New York Letitia James.

Dalam pernyataan terpisah, J&J menyebut kesepakatan itu menghindarkannya dari persidangan yang dijadwalkan akan dimulai Senin (28/6). “Kami sudah melakukan keputusan bisnis pada 2020 untuk tidak menjual lagi seluruh obat resep penghilang rasa sakit di As,” kata J&J.

Perusahaan menambahkan bahwa kesepakatan itu bukan-lah pengakuan bertanggung jawab atau pengakuan salah. J&J juga menyatakan bahwa proses hukum lain terus berjalan. Termasuk persidangan di California.

Kejakgung New York menyatakan J&J akan menyelesaikan pembayaran tersebut dalam rentang waktu sembilan tahun.

J&J dapat membayar tambahan sebesar US$ 30 juta dalam tahun pertama. Jika New York memberlakukan aturan baru tentang pengelolaan dana penyelesaian masalah opioid.

“Epidemi opioid telah menghancurkan banyak lingkungan di seluruh New York dan seluruh negeri. Menyebabkan jutaan orang masih kecanduan obat-obatan berbahaya dan mematikan itu. Johnson & Johnson ikut memicu krisis iin, tapi hari ini mereka berkomitmen untuk meninggalkan bisnis opioid. Tidak hanya di New York, tapi di seluruh negeri,” tutur James dalam pernyataan tersebut.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa J&J tidak akan lagi memproduksi dan menjual opioid. Sedangkan J&J menekankan bahwa keputusan bisnis sudah diambil sebelum tercapainya kesepakatan tersebut.

Dana penyelesaian kasus sebesar US$ 230 juta itu akan digunakan New York untuk program pencegahan, perawatan, dan pendidikan akan bahayanya obat-obatan tersebut.

J&J, Purdue Pharma, perusahaan-perusahaan farmasi lain, dan para distributor dituduh telah merayu para dokter untuk meresepkan secara berlebihan opioid. Yang awalnya ditujukan untuk pasien pengidap kanker serius. Walaupun para produsen tahu bahwa obat itu sangat adiktif.

Sejak 1999, ketergantungan terhadap obat ini telah mendorong banyak penggunanya untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi dosis. Bahkan sampai pada zat terlarang seperti heroin dan fentanyl. Yang sangat keras dan dapat memicu kematian jika kelebihan dosis.

Sejak itu pula lebih dari 500.000 orang di AS meninggal karena kelebihan dosis obat-obatan terlarang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC memperkiarkan bahwa sepanjang 2020 ada sekitar 90.000 orang yang meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Yang mayoritas di antaranya melibatkan opioid.

Departemen Kesehatan AS mengestimasikan bahwa krisis ini bertanggung jawab atas penurunan harapan hidup pada 2014, 2015, 2016, dan 2017. Pemerintah AS di masa presiden Donald Trump menyatakan darurat kesehatan masyarakat nasional terkait hal ini pada Oktober 2017.

CDC pada 2019 memperkirakan bahwa beban ekonomi akibat krisis ini, termasuk biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, hilangnya produktivitas, dan beban biaya sistem peradilan, mencapai sekitar US$ 78,5 miliar per tahun.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN