Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Parlemen Prancis membuat marah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Juli 2019 karena menerapkan undang-undang (UU) yang memajaki perusahaan-perusahaan digital, seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon, atas pendapatan mereka yang diperoleh di dalam negara itu. ( Foto: China OUT / AFP / LOIC VENANCE AND Josh Edelson AND STR AND Emmanuel DUNAND )

Parlemen Prancis membuat marah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Juli 2019 karena menerapkan undang-undang (UU) yang memajaki perusahaan-perusahaan digital, seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon, atas pendapatan mereka yang diperoleh di dalam negara itu. ( Foto: China OUT / AFP / LOIC VENANCE AND Josh Edelson AND STR AND Emmanuel DUNAND )

Kelompok G-7 Kian Dekat dengan Rencana Pajak

Jumat, 11 Juni 2021 | 14:13 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

SAN FRANCISCO, investor.id – Negara-negara anggota kelompok G-7 - yang merupakan pasar menguntungkan bagi raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) – telah bergerak lebih dekat terhadap rencana untuk memajaki pundi-pundi keuntungan Amazon, Apple, Facebook, dan Google.

Kelompok G-7, yang terdiri atas Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, memiliki visi tarif pajak global minimal 15% pada raksasa perusahaan-perusahaan multinasional. Langkah ini dilakukan ketika Presiden AS Joe Biden mendesak untuk menaikkan tarif pajak perusahaan, dengan tujuan khusus ke perusahaan-perusahaan yang menuai kekayaan.

“Tekanan telah meningkat selama bertahun-tahun. Saya pikir beberapa di antaranya, sejujurnya, hanya politis,” ujar Profesor Hukum Georgetown University, Lilian Faulhaber, yang dikutip AFP pada Jumat (11/6).

Menurut catatan Faulhaber, pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian negara telah membuat lebih sulit untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah. Pada saat yang sama, para pemilih melihat cerita tentang perusahaan-perusahaan internet yang meraup keuntungan sambil menghindari pajak dan, mungkin, mengambil keuntungan dari dominasi pasar.

“Semakin banyak pemilih yang marah tentang ini,” kata Faulhaber.

Raksasa-raksasa perusahaan di Sillicon Valley semakin mendapat kecaman di Eropa dan AS karena kekhawatiran tentang penggunaan kekuatan, seperti monopoli.

“Mungkin kemarahan dari satu sisi ke sisi lain dalam hal penghindaran pajak dan pengaruh perusahaan-perusahaan ini terhadap cara hidup kita,” kata Alan Auerbach, ahli perpajakan di departemen ekonomi, University of California, Berkeley.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : AFP

BAGIKAN