Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo dari perusahaan-perusahaan digital Amerika Serikat (AS), Google, Apple, Facebook, dan Amazon yang ditampilkan di layar tablet. ( Foto: DENIS CHARLET / AFP )

Logo dari perusahaan-perusahaan digital Amerika Serikat (AS), Google, Apple, Facebook, dan Amazon yang ditampilkan di layar tablet. ( Foto: DENIS CHARLET / AFP )

Kongres AS Bergerak untuk Meregulasi Raksasa Teknologi

Kamis, 24 Juni 2021 | 06:07 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

WASHINGTON, investor.id – Para anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) pada Rabu (23/6) mengambil langkah pertama untuk meregulasi perusahaan-perusahaan raksasa teknologi. DPR AS menggelar pemungutan suara atas serangkaian rancangan undang-undang (RUU) yang dapat berimplikasi terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar dan para penggunanya.

Komisi Kehakiman DPR AS menjadwalkan penambahan pada serangkaian RUU reformasi antimonopoli. Hal ini yang akan mendasari perdebatan di DPR dalam beberapa pekan ke depan.

Kelima RUU, jika berhasil diundangkan, dapat membuka jalan bagi reorganisasi atau pecahnya raksasa seperti Google, Facebook, Apple, dan Amazon. Yang kemudian dapat mengguncang seluruh ekosistem internet.

Langkah-langkah UU tersebut akan melarang raksasa teknologi mengoperasikan platform untuk pihak ketiga sambil menawarkan pesaing layanan pada platform tersebut.

Para anggota DPR AS juga berusaha melarang perusahaan teknologi memprioritaskan produk atau jasa mereka sendiri. Perusahaan teknologi terbesar juga akan dilarang mengakuisisi pesaing.

Pembuatan persyaratan yang memungkinkan data portabilitas dan "interoperabilitas. Misalnya yang dapat membuat lebih mudah bagi orang untuk keluar dari Facebook sambil menyimpan data dan kontak mereka. Hal itu juga merupakan bagian dari paket RUU.

Ketua Komisi Kehakiman DPR Jerrold Nadler mengatakan langkah-langkah itu membuka jalan bagi ekonomi yang lebih kuat dan demokrasi yang lebih kuat bagi rakyat Amerika dengan mengekang kekuatan perusahaan daring yang paling dominan.

Fiona Scott Morton, profesor Universitas Yale dan mantan pejabat AS yang telah banyak menulis tentang Big Tech, mengatakan UU tersebut berasal dari kegagalan penegakan kebijakan antimonopoli (antitrust). Tujuannya mengurangi dominasi dari perusahaan teknologi besar. "Ini regulasi, bukan antitrust lagi," kata Morton.

Paket RUU itu muncul di tengah tanda-tanda sikap yang lebih agresif oleh pemerintah AS terhadap perusahaan teknologi yang dominan. Di antaranya adalah langkah pencalonan Lina Khan oleh Presiden AS Joe Biden untuk mengepalai Komisi Perdagangan Federal (FTC), badan yang ditugasi dengan penegakan antitrust. Khan dikenal sebagai pendukung untuk membubarkan Big Tech.

Paket tersebut telah mendapat dukungan dari Partai Republik dan juga Demokrat. Yang menandakan kemungkinan akan mendapatkan suara aklamasi di DPR. Namun sikap Senat AS belum dapat diprediksi.

Analis Daniel Ives dari Wedbush Securities mengatakan kemungkinan disahkannya perombakan antimonopoli secara besar-besaran sangat kecil pada situasi politik saat ini. Ia menilai, tindakan penegakan apa pun akan terbatas jika tidak ada perundang-undangan.

"Kami percaya momentum antimonopoli ini menghantam tembok bata dan untuk saat ini lebih merupakan risiko utama yang dihadapi investor untuk mengambil langkah," ujarnya.

Efek Negatif

Kritik yang sudah mengemuka terhadap RUU-RUU itu adalah dapat menurunkan layanan yang selama ini dimanfaatkan banyak orang. Antara lain karena berpotensi memaksa Apple untuk menghapus aplikasi pesan dari iPhone atau memaksa Google untuk berhenti menampilkan hasil dari YouTube atau Maps.

Wakil presiden Amazon Brian Huseman mengingatkan efek negatif yang signifikan baik bagi penjual maupun konsumen yang menggunakan platform e-commerce dan mengurangi persaingan harga.

Langkah-langkah tersebut juga dapat berdampak pada Microsoft. Perusahaan tersebut belum menjadi fokus investigasi antimonopoli DPR, tetapi menautkan layanan seperti perpesanan Teams dan pencarian Bing ke platform Windows miliknya.

"(Undang-undang) benar-benar berlaku untuk Microsoft dan banyak perusahaan lain," Presiden Microsoft Brad Smith mengatakan kepada Bloomberg, dalam komentar yang dikonfirmasi oleh AFP.

Matt Schruers, presiden Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi (CCIA), yang mencakup banyak perusahaan teknologi besar, mengatakan UU itu akan menjadi preseden buruk karena menargetkan hanya segelintir perusahaan teknologi.

"UU ini secara tidak masuk akal menargetkan perusahaan teknologi AS terkemuka yang telah meningkatkan pengalaman pengguna dengan inovasi, efisiensi, dan layanan berbiaya rendah atau gratis untuk pengguna," jelas Schruers.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN