Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komoditas Perikanan (Sumber: Situs KKP)

Komoditas Perikanan (Sumber: Situs KKP)

Negosiasi Larangan Subsidi Perikanan di WTO Masih Alot

Selasa, 24 November 2020 | 07:04 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

JENEWA, investor.id – Proses negosiasi mengenai larangan subsidi perikanan senilai miliaran dolar masih berjalan alot dan menemui masalah di Organisasi Perdagangan Duna (WTO). Padahal, tenggat waktu untuk segera mencapai kesepakatan semakin dekat.

Secara khusus, kesepakatan belum tercapai karena terkait soal apa arti hasil tersebut bagi negara-negara berkembang. Sementara itu, penangkapan ikan yang berlebihan terus mengikis sumber daya di laut yang sangat penting dan menjadi sumber penghidupan jutaan orang.

Negosiasi dimulai sejak WTO Doha, Qatar pada 2001. Proses tersebut kemudian mendapatkan dorongan yang sangat dibutuhkan dengan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.

Hasil keputusan melarang beberapa jenis subsidi yang menyebabkan kelebihan kapasitas, dan penangkapan ikan berlebihan seraya memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang dan kurang berkembang di dunia.

Sejauh ini, negara-negara anggota WTO masih gagal mencapai kesepakatan namun mendapat tekanan untuk segera mengambil tindakan menjelang tenggat waktu yang semakin dekat pada 2021.

Berdasarkan dokumen kerja rahasia, para juru runding dilaporkan telah bekerja sejak September 2020. Namun, pekerjaan mereka telah diperlambat oleh pandemi virus corona Covid-19. Beberapa negara, termasuk India, Sri Lanka, Indonesia dan Namibia pun ragu dapat memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Demikian menurut sumber yang mengetahui diskusi yang berlangsung di WTO, Jenewa, Swiss.

Miliaran Dolar

Subsidi perikanan global dilaporkan mencapai US$ 35,4 miliar pada 2018, di mana US$ 22 miliar di antaranya digunakan untuk membangun armada penangkapan ikan. Demikian menurut penuturan Ussif Rashid Sumaila dari University of British Columbia.

Sedangkan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) PBB memiliki kekhawatiran mengenai kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan.

Menurut FAO, sepertiga dari stok ikan komersial ditangkap pada tingkat yang secara biologis tidak berkelanjutan pada 2017. Selain itu, produksi perikanan global pada 2018 mencapai rekor 96,4 juta ton atau naik rata-rata 5,4% selama tiga tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut, terutama disebabkan oleh perikanan laut, di mana tujuh negara penghasil teratas yakni Tiongkok, Indonesia, Peru, India, Rusia, Amerika Serikat dan Vietnam menyumbang hampir setengah dari total tangkapan.

Subsidi Baik dan Buruk

Terlepas dari diskusi bertahun-tahun tetap masih memunculkan kesalahan seperti, apakah ada subsidi yang baik dan subsidi yang buruk.

Negara-negara Eropa dan negara lainnya, seperti Jepang dan Korea Selatan menginginkan larangan pemberian subsidi, kecuali jika berdampak positif dan dapat membatalkan potensi efek negatif.

“Jika subsidi memungkinkan penangkapan ikan dibuat lebih berkelanjutan – misalnya dengan mengembangkan penggunaan jaring selektif – maka hal itu harus diizinkan,” kata Jean-Marie Paugam, perwakilan tetap Prancis untuk WTO, seperti dilansir AFP, Senin (23/11).

Sebaliknya, negara lain lain percaya bahwa setiap subsidi pada dasarnya buruk dan harus dihapus. Ada juga suara yang menyerukan pembatasan pemberian subsidi.

Menurut sumber, Brasil telah mengajukan rencana di mana pemberi subsidi terbesar harus melakukan pengurangan besar. Sementara itu bagi yang memberikan subsidi tahunan kurang dari US$ 25 akan dibebaskan. Namun, salah satu hambatan utamanya adalah, bagaimana negara berkembang dan negara termiskin akan diperlakukan.

Pasalnya, beberapa negara seperti India, meminta agar mereka hampir sepenuhnya dibebaskan dari kendala apa pun.

Tapi tuntutan itu sulit diterima semua orang, terutama karena sistem WTO memungkinkan anggotanya mengidentifikasi diri sebagai negara berkembang. Bahkan, banyak negara penangkap ikan besar dianggap sebagai negara berkembang, termasuk Tiongkok – sebagai salah satu negara yang miliki armada penangkap ikan terbesar.

Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menekankan pentingnya mencapai kesepakatan. Mereka percaya kesepakatan, dalam kasus apapun, bakal menguntungkan perusahaan perikanan kecil di negara-negara miskin.

“Sebuah kesepakatan akan menguntungkan nelayan skala kecil, karena ketika kita berbicara tentang subsidi penangkapan ikan sekitar 80% atau 85 persen% disalurkan ke industri perikanan skala besar,” ujar Remi Parmentier, penasehat kelompok Friends of Ocean Action, kepada AFP.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN