Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Warga sedang beristirahat di bawah poster kampanye pemilu partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Yangon pada 15 September 2020. ( Foto: SAI AUNG MAIN / AFP )

Warga sedang beristirahat di bawah poster kampanye pemilu partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Yangon pada 15 September 2020. ( Foto: SAI AUNG MAIN / AFP )

Oposisi Myanmar Minta Pemilu Ditunda

Rabu, 16 September 2020 | 07:09 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

YANGON, investor.id – Partai-partai oposisi di Myanmar meminta supaya pemilihan umum (pemilu) pada November tahun ini, ditunda pelaksanannya. Hal ini mengingat kondisi negara yang sedang berjuang untuk mengendalikan lonjakan virus corona Covid-19.

Menurut laporan, kasus infeksi baru bertambah berlipat ganda setiap pekan, meskipun dari basis yang relatif rendah. Rumah sakit di kota terbesar di Myanmar, Yangon pun kewalahan karena negara ini memiliki sistem sistem perawatan kesehatan terburuk, salah satunya, di dunia.

Lonjakan tajam kasus terinfeksi Covid-19 terus terjadi ketika Pemerintah Myanmar bersiap untuk mengadakan pemilihan umum pada 8 November. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi diprediksi luas kembali berkuasa.

Namun ada seruan yang muncul agar pelaksanaan pemungutan suara ditunda. Kepala Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang berpihak pada militer, Than Htay mengatakan sangat prihatin jika pemungutan suara diadakan selama pandemi.

“Pemerintah seharusnya tidak mengorbankan rakyat. Jika tidak tepat untuk menyelenggarakan pemilu, tunda saja!,” ujar dia kepada AFP, Selasa (15/9).

Sementara itu dalam unggahan di laman Facebook, Partai Perintis Rakyat juga mendesak penundaan pemungutan suara agar prosesnya dapat berlangsung secara adil dan tanpa kekacauan. Media-media setempat mencatat, sedikitnya ada tiga partai lain yang menggaungkan seruan serupa.

NLD sendiri tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Sejauh ini, pusat komersial Yangon, ibu kota Naypyidaw, dan negara bagian Rakhine – yang dilanda konflik masih dalam karantina (lockdown). Sedangkan layanan penerbangan domestik dan rute bus jarak jauh telah dihentikan.

Negara tetangga Myanmar, Tiongkok dan Thailand dilaporkan telah meningkatkan keamanan di perbatasan bersama untuk mencoba menghalangi penyebaran wabah.

Perbatasan Diperketat

Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk sekitar 55 juta itu disebut-sebut mampu bertahan dari epidemi dengan relatif baik hingga akhir Agustus, dan mencatatkan kasus di bawah 400 dengan enam orang meninggal dunia.

Tetapi dalam waktu kurang dari empat pekan infeksi virus corona terus menyebar, sehingga menyebabkan lonjakan kasus menjadi 3.299 dan 32 jiwa meninggal pada Selasa.

Ada pun pusat-pusat penyebaran virus berada di Yangon, kota metropolitan berpenduduk lebih dari tujuh juta jiwa; dan negara bagian Rakhine di barat laut, yang menjadi lokasi pertempuran antara militer dan pemberontak bersenjata yang telah memaksa sekitar 150.000 orang meninggalkan rumah mereka.

Para petugas pun bergegas menyediakan fasilitas kesehatan tambahan di Yangon, dan mendirikan dua rumah sakit tenda dengan ratusan tempat tidur tambahan.

Beberapa staf yang bekerja di kantor Suu Kyi dinyatakan positif. Tetapi pemerintah mengkonfirmasi pada Selasa bahwa kondisi kesehatan sang pemimpin dalam keadan yang baik.

Setelah mendeteksi beberapa kasus baru di kota perbatasan Tiongkok, Ruili – yang terpisahkan dari Myanmar oleh sungai dangkal – Tiongkok angsung menggumumkan lockdown pada Selasa.

Pejabat di sana mengatakan akan menindak imigran ilegal dan berjanji untuk melakukan tes terhadap 210.000 penduduk.

Thailand juga meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan Thailand-Myanmar.

“Kami meningkatkan patroli awal bulan ini,” kata Komandan setempat, Kolonel Suwat Thongbai kepada AFP.

Masa kampanye pemilu Myanmar selama 60 hari baru dimulai pekan lalu. Menurut laporan, jika secara teoritis terjadi penundaan lebih dari dua bulan akan menyebabkan krisis konstitusional dan bahkan seruan keadaan darurat.

Tetapi analis Richard Horsey memperkirakan, pemerintah dan militer akan mencapai konsensus untuk mencegah dampak politik apa pun.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN