Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aksi protes menentang rencana Israel mencaplok bagian dari wilayah Tepi Barat pada 12 Juni 2020. Seorang pemrotes Palestina berjalan di dekat ban yang terbakar selama insiden bentrokan dengan pasukan Israel dalam aksi demonstrasi, di desa Kfar Qaddum, di Tepi Barat yang diduduki Israel. ( Foto: KFAR QADDUM, PALESTINIAN TERRITORIES )

Aksi protes menentang rencana Israel mencaplok bagian dari wilayah Tepi Barat pada 12 Juni 2020. Seorang pemrotes Palestina berjalan di dekat ban yang terbakar selama insiden bentrokan dengan pasukan Israel dalam aksi demonstrasi, di desa Kfar Qaddum, di Tepi Barat yang diduduki Israel. ( Foto: KFAR QADDUM, PALESTINIAN TERRITORIES )

PBB: Rencana Aneksasi Israel Ilegal

Selasa, 30 Juni 2020 | 07:36 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

JENEWA, investor.id – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet mengatakan pada Senin (29/6), rencana Pemerintah Israel untuk mencaplok bagian-bagian di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, jelas ilegal. Pihaknya mengingatkan konsekuensi buruk jika rencana itu dijalankan.

Hanya beberapa hari sebelum Pemerintah Israel berniat memulai rencana untuk melakukan aneksasi permukiman di Tepi Barat dan Lembah Yordania, Bachelet menegaskan suara-suara yang mendesak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk membatalkan rencananya.

"Aneksasi adalah ilegal. Titik. Aneksasi apa pun. Apakah itu 30% dari Tepi Barat atau 5%. Dengarkan mantan pejabat senior dan jenderalnya sendiri, serta banyak suara di penjuru dunia, memperingatkannya untuk tidak melanjutkan sepanjang jalan berbahaya ini," kata Bachelet, dalam sebuah pernyataan, Senin.

Kecaman internasional terhadap rencana itu telah meningkat menjelang 1 Juli 2020. Saat Israel dapat mengambil langkah-langkah pertama menuju penerapan rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Usulan Presiden AS Donald Trump ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Palestina. Trump membuka jalan untuk mencaplok bagian utama dari Tepi Barat, termasuk permukiman yang lama dianggap ilegal oleh mayoritas masyarakat internasional.

Gelombang Kejut

Bachelet mendesak Pemerintah Israel untuk berubah pikiran. Ia mengingatkan, gelombang kejut dari rencana aneksasi itu akan berlangsung selama beberapa dekade dan akan sangat merusak Israel maupun Palestina.

"Konsekuensi aneksasi tidak dapat diprediksi. Tapi itu cenderung menjadi bencana bagi Palestina, bagi Israel sendiri, dan untuk wilayah yang lebih luas," tuturnya.

Ia juga mengingatkan, setiap upaya untuk mencaplok bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki tidak hanya secara serius merusak upaya mencapai perdamaian abadi di wilayah tersebut. Namun, hal itu mungkin akan mengakar, melanjutkan, dan meningkatkan pelanggaran HAM serius yang menjadi ciri konflik selama beberapa dekade.

Langkah semacam itu juga dinilai hampir pasti semakin membatasi hak rakyat Palestina atas kebebasan bergerak. Pasalnya, pusat populasi mereka akan menjadi wilayah kantong. Artinya, daerah tersebut akan menjadi bagian dari wilayah di dalam atau dikelilingi oleh wilayah lebih besar, yang penduduknya berbeda secara budaya atau etnis. (afp)

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN