Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi kejahatan siber (Gambar: computerworld.com/IST)

Ilustrasi kejahatan siber (Gambar: computerworld.com/IST)

PBB: Teknologi Pengawasan Harus Diregulasi Lebih Ketat

Rabu, 21 Juli 2021 | 06:33 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

JENEWA, investor.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan kekhawatiran atas laporan bahwa pemerintah beberapa negara menggunakan malware ponsel buatan Israel untuk memata-matai para aktivis, jurnalis, dan kelompok masyarakat lainnya. PBB menekankan perlu ada regulasi lebih baik terhadap teknologi pengawasan atau surveilans tersebut.

"(Laporan tentang spyware Pegasus) menegaskan bahwa regulasi lebih lebih baik terhadap penjualan, transfer, dan penggunaan teknologi pengawasan sudah mendesak, serta untuk memastikan adanya pengawasan dan otorisasi yang ketat," ujar Kommisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet, dalam sebuah pernyataan, Senin (20/7), yang dikutip AFP.

Hasil investigasi kolaboratif oleh The Washington Post, The Guardian, Le Monde, dan media lainnya mengungkapkan aksi mata-mata yang berpotensi jauh lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Malware yang digunakan berasal dari NSO Group Israel, yang mampu menyalakan kamera atau mikrofon ponsel dan mengambil datanya.

Bachelet menggambarkan hasil investigasi itu sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Menurut dia, hasil investigasi itu mengkonfirmasi beberapa ketakutan terburuk tentang potensi penyalahgunaan teknologi pengawasan.

Dia kemudian menyebutkan, PBB telah berkali-kali menekankan bahayanya pihak berwenang menggunakan alat pengawasan untuk meretas telepon yang sah dimiliki oleh para jurnalis, aktivis, dan lawan politik, atas nama keamanan publik.

"Penggunaan perangkat lunak pengawasan telah dikaitkan dengan penangkapan, intimidasi, dan bahkan pembunuhan jurnalis dan aktivis HAM," tambahnya.

Dirinya juga memperingatkan bahwa penggunaan teknologi semacam itu secara luas dapat mengarah pada kesewenang-wenangan sensor.

Bachelet juga mengatakan tindakan pengawasan hanya dapat dibenarkan secara sempit dalam keadaan tertentu, dengan tujuan yang sah seperti penyelidikan kejahatan berat dan ancaman keamanan.

"Jika tuduhan baru-baru ini tentang penggunaan Pegasus bahkan sebagian adalah benar, maka garis merah itu telah dilanggar lagi dan lagi dengan impunitas total," kata dia.

Bachelet mengatakan, perusahaan yang terlibat dalam mengembangkan dan mendistribusikan teknologi pengawasan harus memastikan teknologi mereka tidak digunakan untuk pelanggaran HAM.

Lebih lanjut ia menjelaskan, negara harus menghentikan pengawasan yang melanggar HAM dan melindungi individu dari perusahaan menyalahgunakan hak privasi mereka, termasuk dengan membuat aturan terkait teknologi mata-mata.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN