Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengenakan masker saat tiba gedung Dewan Eropa di Brussels, Belgia pada 20 Juli 2020. ( Foto: STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP )

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengenakan masker saat tiba gedung Dewan Eropa di Brussels, Belgia pada 20 Juli 2020. ( Foto: STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP )

Pemerintah Belanda Jatuh karena Skandal Tunjangan Anak

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:27 WIB
Iwan Subarkah Nurdiawan (subarkah_nurdiawan@investor.co.id)

LA HAYE, investor.id – Pemerintahan Belanda yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Mark Rutte mengundurkan diri pada Jumat (15/1) karena skandal tunjangan perawatan anak.

Kasusnya berakar pada tuduhan otoritas Belanda bahwa ribuan orang tua berbohong untuk mendapatkan klaim tunjangan perawatan anak. Banyak dari mereka kemudian terpaksa harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar dana tersebut, sehingga mereka kesulitan keuangan.

Tuduhan tersebut tidak benar. Karena faktanya sebagian orang tua tersebut menjadi target penyelidikan aparat pajak. Lantaran memiliki kewarganegaraan ganda. Kasus ini juga menggarisbawahi kritik yang mengemuka selama ini di Belanda tentang rasisme yang sudah mengakar.

Rutte, yang sudah menjabat sejak 2010 sehingga menjadi salah satu kepala pemerintahan terlama di Eropa, mengatakan bahwa kabinet akan melanjutnya tugasnya selaku penjabat sementara. Untuk memimpin respons penanganan pandemi Covid-19, hingga tiba saatnya pemilu pada pertengahan Maret 2021.

“Kami bertanggung jawab. Kami sudah satu kata bahwa keseluruhan sistemnya cacat dan hanya tanggung jawab bersama yang dapat memikulnya. Dan itu sampai pada kesimpulan bahwa kami menyampaikan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja. Hukum harus melindungi warga dari kesewenangan pemerintah dan apa yang terjadi sungguh salah,” tutur Rutte, pada konferensi pers usai rapat darurat kabinet koalisi empat partai di Den Haag, yang dikutip AFP.

Ia juga membela keputusan untuk mundur walau Belanda sedang memerangi pandemi Covid-19. Belanda dihadapkan pada lonjakan kasus dari varian baru yang ditemukan di Inggris.

“Perang melawan virus corona terus berjalan. Pelaksana tugas kabinet akan melakukan yang terbaik bagi negara,” kata dia.

Hasil penyelidikan parlemen pada Desember 2020 menemukan bahwa aparat negara menghentikan tunjangan bagi ribuan orang tua, yang dituduh menipu antara 2013 dan 2019. Tuduhan itu kemudian terbukti tidak benar.

Banyak yang diharuskan mengembalikan tunjangan tersebut, yang totalnya mencapai puluhan ribu euro. Kesulitan keuangan yang dihadapi para pasangan itu membuat sebagian di antaranya sampai bercerai.

Rutte kemudian mendapatkan tekanan untuk mundur. Pemerintahannya juga terancam menghadapi mosi percaya.

Tekanan meningkat setelah ketua partai oposisi Buruh Lodewijk Asscher, yang menjabat menteri sosial di kabinet Rutte sebelumnya, mundur pada Kamis (14/1) karena skandal ini.

Pemimpin sayap kanan Belanda Geert Wilders, yang dikenal anti-imigrasi dan Islam, mengatakan keputusan pemerintah untuk mundur itu tepat.

“Orang-orang tidak bersalah dikriminalisasi. Hidup mereka berantakan. Tidak lah kredibel jika para pejabat terus bekerja seolah tidak ada apa-apa,” tutur Wilders via Twitter.

Media Belanda melaporkan bahwa ada sekitar 26.000 orang yang menjadi korban skandal tersebut. Pemerintah sudah mengumumkan ganti rugi sedikitnya 30.000 euro bagi setiap orang tua yang dipersalahkan tersebut. Tapi skandal ini telanjur membara.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN