Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), Yuyun Wahyuningrum.

Wakil Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), Yuyun Wahyuningrum.

Perubahan bagi Myanmar Jadi Tantangan ASEAN Leaders Meeting

Sabtu, 24 April 2021 | 22:35 WIB
Natasia Christy Wahyuni

JAKARTA, investor.id   – Indonesia berhasil menjadi inisiator pelaksanaan ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang dihadiri secara fisik oleh para pemimpin ASEAN, termasuk pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Dari 10 negara anggota ASEAN, 7 negara termasuk Indonesia ikut berpartisipasi, sedangkan 3 negara menyatakan tidak hadir.

Langkah diplomasi Indonesia patut mendapatkan apresiasi karena sejak awal Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu bersikap aktif melakukan berbagai lobi ke negara-negara ASEAN. Namun, pertanyaan yang mengemuka, mampukah ALM membawa perubahan untuk Myanmar? Mampukah pemimpin ASEAN melunakkan sikap Panglima Militer Min Aung Hlaing yang disebut sebagai pemicu konflik berdarah di Myanmar?

“Kalau ditanya, apakah pertemuan ini bisa efektif bawa perubahan Myanmar? Saya juga tidak tahu karena kita masih zero sum. Apakah tentara mau datang ke negara lain, lalu mengatakan, ok saya salah, tolong bantu. Tentara tidak dididik untuk menerima kekalahan, tapi dia akan bela mati-matian negaranya,” ujar kata Wakil Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), Yuyun Wahyuningrum, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (24/4/2021).

Yuyun menjelaskan selama ini pemerintah junta militer Myanmar memakai pendekatan zero sum. Artinya, Myanmar masih menolak negaranya menjadi topik dalam diskusi. Myanmar juga selalu menganggap persoalan di negaranya sebagai urusan domestik, bukan masalah kawasan apalagi internasional.

Oleh karena itu, Yuyun menyebut ASEAN khususnya Indonesia saat ini berusaha mendudukan realitas bahwa kudeta militer telah menyebabkan sekitar 700 orang meninggal. Di sisi lain, ribuan orang telah ditahan secara semena-mena, ditambah terjadinya berbagai pelanggaran HAM seperti penahanan ilegal, pelecehan seksual, penyiksaan, dan lainnya.

“Itu semua didudukan dulu bahwa we have a problem. Kita punya masalah. Itu saja susah. Kalau sudah mantap, baru kita bicara solusi atau menuju ke solusi seperti apa,” ujar Yuyun yang merupakan PhD Candidate at The Global Governance Law and Social Justice at International Institute of Social Studies in The Hague, Erasmus University, Rotterdam, Belanda.

Yuyun Wahyuningrum, mengatakan ASEAN mengambil pendekatan berbeda dalam mengatasi situasi Myanmar saat ini

“Jika kita melihat di seluruh dunia, hanya ASEAN yang mau engage (terlibat) dengan panglima militer Myanmar. Biasanya pendekatannya hanya memutuskan hubungan, kasi sanksi. Tapi ASEAN mengambil cara berbeda,” ujarnya.

Yuyun mengatakan tujuan dari ALM bukan terutama mencari solusi secara konkret, melainkan upaya ASEAN untuk mendudukan masalah.

“Kalau mau menyelesaikan masalah, ya harus bicara dengan orang yang membuat masalah, problem maker-nya,” katanya.

Terminologi

Yuyun mengatakan sejumlah masyarakat sipil mengkritik ASEAN khususnya Indonesia karena telah mengundang panglima militer Myanmar. ASEAN dinilai melegitimasi junta militer sebagai pemerintahan sah Myanmar.

Menurut Yuyun, pendapat itu keliru karena ASEAN tidak pernah mengakui pemerintahan junta militer. Hal itu tampak dari terminologi yang dipakai dalam pertemuan pemimpin ASEAN hari ini yaitu ASEAN Leaders Meeting, bukan istilah resmi untuk pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan ASEAN yakni ASEAN Summit (KTT ASEAN).

“Orang umum tidak bisa membedakan antara ASEAN Summit, High Level Meeting, dan ASEAN Leaders Meeting dianggap sama saja pertemuan kepala negara, tapi terminologi itu berbeda,” kata Yuyun.

Yuyun mengatakan ASEAN menghindari istilah ASEAN Summit karena tidak mengakui jenderal Myanmar sebagai head of state/government. Sebaliknya, terminologi yang dipakai adalah ASEAN Leaders Meeting yang diartikan sebagai pertemuan para pemimpin ASEAN dengan Panglima Militer Myanmar.

Yuyun mengatakan solusi atas persoalan Myanmar pada akhirnya diserahkan kepada rakyat Myanmar. "ASEAN tidak berambisi menentukan apa yang terbaik untuk Myanmar, tapi ASEAN membantu sebisanya supaya Myanmar bisa kembali sebagai negara demokratis," katanya.

Oleh karena itu, menurut Yuyun, proses menuju rekonsiliasi Myanmar pertama-tama harus mendudukan masalah terlebih dulu. Selama tidak ada kesepakatan dari Myanmar bahwa kudeta adalah suatu masalah, maka tidak akan pernah bisa tercapai solusi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN