Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Budi Hartono (ist)

Budi Hartono (ist)

Perusahaan Budi Hartono Setuju Bayar Denda US$ 1,5 Juta

Rabu, 20 Januari 2021 | 11:11 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – PT Bukit Muria Jaya (BMJ), perusahaan global pemasok kertas rokok sekaligus anak usaha Djarum, setuju untuk bertanggung jawab dan membayar denda sebesar US$ 1,56 juta.

Perusahaan milik orang terkaya Indonesia, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono itu pun siap mematuhi perjanjian penundaan penuntutan perkara (Deferred Prosecution Agreement/DPA) dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS).

BMJ yang berbadan hukum di Indonesia juga sudah menyepakati perjanjian penyelesaian dengan Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC).

Kepatuhan dan itikad baik yang ditunjukkan anak perusahaan Djarum tersebut makin menguatkan reputasi keluarga Hartono sebagai pebisnis yang taat hukum.

“Reputasi mereka berlapis emas. Ini jelas bukan praktik yang disetujui oleh saudara-saudara karena terkait masalah reputasi,” ujar salah seorang pebisnis yang telah mengenal keluarga itu selama bertahun-tahun, seperti dikutip dari asiatimes.com, Senin (18/1).

Bahkan, staf di struktur level menengah struktur perusahaan Djarum tampak tidak menyadari penyimpangan  yang berbuah tuduhan 28 pelanggaran perdagangan terkait sanksi AS kepada Korea Utara (Korut) agar negara tersebut meninggalkan program senjata nuklir. Kasus itu terungkap tiga tahun silam. “Mereka benar-benar tidak tahu apa yang menimpa mereka,” kata salah satu sumber yang mengetahui kasus tersebut.

Dengan asumsi BMJ akan terus mematuhi DPA, Pemerintah AS telah setuju menunda penuntutan untuk jangka waktu 18 bulan. Setelah jangka waktu tersebut, Pemerintah AS akan melihat kemungkinan untuk membatalkan dakwaan yang muncul atas tuduhan konspirasi mengirimkan produk-produk ke para pelanggan di Korea Utara.

Dalam siaran pers yang diterima Investor Daily pada Selasa (19/1), BMJ mengakui dan menerima tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, serta setuju membayar denda setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya sesuai permintaan DPA.

BMJ juga sepakat menjalankan program kepatuhan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum, serta peraturan sanksi AS. BMJ pun akan melapor secara teratur ke Departemen Kehakiman AS dalam menjalankan program tersebut.

BMJ berkomitmen melaporkan segala jenis pelanggaran terhadap hukum AS yang terkait kepada Departemen Kehakiman AS dan bekerja sama menyelidiki pelanggaran tersebut.

Reputasi Baik

Kabar tersebut mengejutkan kalangan bisnis dalam negeri mengingat reputasi keluarga Hartono – sebagai pemilik Djarum – yang dihormati dan baik. Kakak beradik Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono disebut-sebut memiliki kekayaan bersih US$ 38 miliar versi Forbes.

Ketika kapitalisasi pasar saham BCA mencapai Rp 896 triliun pada 11 Januari lali, kedua konglomerat selaku pemegang 54,94% saham BCA memiliki kekayaan sebesar Rp 492,5 triliun. Selain pemilik BCA dan Djarum, Michael dan Robert Hartono bersaudara memiliki bisnis elektronik dan real estat.

Dilansir dari bloomberg.com, perjalanan kesuksesan bisnis Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono bermula ketika keduanya mengambil alih bisnis rokok yang dikelola ayahnya, Oei Wie Gwan setelah meninggal dunia pada 1963. Pada tahun yang sama, terjadi peristiwa kebakaran yang hampir menghancurkan pabrik rokok perusahaan.

Oei sendiri memulai pembuatan rokok Djarum dari sebuah tempat usaha di Kudus, Jawa Tengah, di mana ia mencampurkan tembakau dengan bumbu cengkeh asli. Jika tidak sedang mempromosikan dan menjual Djarum di jalanan Kudus, Oei pasti terlihat sedang melinting rokok kretek di lantai.

Setelah diambil alih, Robert dan Michael membangun kembali dan memodernisasi Djarum. Mereka mendirikan pusat penelitian dan pengembangan untuk membuat campuran rokok kretek baru, termasuk cerutu dan varietas rasa ceri.

Kakak beradik ini mulai mengekspor rokok mereka pada 1972. Saat ini, sekitar 60.000 pekerja di pabriknya di Kudus masih melinting secara manual rokok kretek Djarum.

Robert dan Michael juga menciptakan rokok kretek mesin pertama mereka, Filter Djarum, pada 1976. Mereka memperkenalkan Djarum Super linting mesin, yang sekarang menjadi salah satu merek paling populer di Indonesia, lima tahun kemudian.

Berdasarkan statistik pemerintah, produk tembakau adalah item nomor 3 dalam pengeluaran rumah tangga terkait makanan di Indonesia setelah makanan olahan dan beras. Pasar tembakau terbesar kelima di dunia berdasarkan jumlah rokok yang terjual, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau Organisasi Kesehatan Dunia (WTO).

Robert dan Michael bermitra dengan Farallon Capital, hedge fund yang berbasis di San Francisco, untuk membeli 51% saham publik Bank Central Asia (BCA), perusahaan jasa keuangan terbesar di Indonesia berdasarkan nilai pasar, dengan nilai sekitar US$ 860 juta pada 2002.

Sahamnya dibeli melalui holding vehicle Farindo Investasi. Farallon kemudian menjual sisa sahamnya di bank tersebut kepada Hartono pada 2009. Mereka juga berekspansi ke properti dan pada 2004 memenangi hak untuk membangun kembali Hotel Indonesia dan Hotel Wisata, Jakarta Pusat. Grup Djarum mengubah properti menjadi pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, dan apartemen mewah, yang dinamakan Grand Indonesia.

Bisnis di Korea Utara

Menurut Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional, John Demers, BMJ telah secara sengaja mengaburkan jenis transaksi sesungguhnya melalui cara yang canggih, dan skema multinasional ilegal agar produknya dapat dijual ke Korea Utara.

“BMJ mengelabui bank-bank di AS dalam memproses pembayaran yang melanggar sanksi kami terhadap Korea Utara. Penerapan rezim sanksi yang ketat menekan Korea Utara untuk tidak melakukan bentuk kegiatan yang berbahaya dan menimbulkan konflik perang, termasuk proliferasi senjata pemusnah massal. Departemen Kehakiman AS berkomitmen mengambil tindakan tegas ini dengan harapan suatu hari nanti Korea Utara akan mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam komunitas bangsa-bangsa,” demikian penjelasan Demers dalam siaran pers, Selasa (18/1).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS untuk District of Columbia, Michael R Sherwin menambahkan, BMJ dengan sengaja mengelabui bank-bank di AS dan merusak integritas sistem keuangan agar dapat terus berbisnis dengan Korea Utara.

“Kami ingin menyampaikan kepada semua orang dan pelaku bisnis yang bermaksud melakukan skema serupa untuk melanggar sanksi AS terhadap Korea Utara, bahwa menggunakan perusahaan besar serta faktur pembayaran yang menipu tidak akan melindungi Anda. Kami akan menemukan dan menuntut Anda,” tutur dia.

Sementara itu, Asisten Direktur Divisi Kontraintelijen Badan Intelijen Federal (FBI), Alan E Kohler Jr mengatakan, sanksi terhadap Korea Utara dirancang untuk melindungi komunitas internasional.

Berdasarkan pernyataan fakta yang disepakati dalam DPA, BMJ mengakui sebagian bahwa mereka menjual produk ke dua perusahaan Korea Utara serta satu perusahaan perdagangan Tiongkok.

Pada saat itu, sanksi AS terhadap Korea Utara adalah mencegah bank-bank koresponden di AS untuk memproses transfer uang antarbank di negara lain atas nama nasabah yang berlokasi di Korea Utara.

Setelah mengetahui bahwa salah satu nasabah di Korea Utara mengalami kesulitan melakukan pembayaran ke BMJ, pihak BMJ setuju untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan transaksi tersebut. Menerima pembayaran dari pihak ketiga ini akan menghindari mereka dari pemantauan sanksi, dan sistem kepatuhan bank AS sehingga mereka terdorong untuk melakukan transaksi terlarang tersebut.

FBI memimpin penyelidikan ini dibantu oleh Asisten Jaksa AS Michael P Grady dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia dan Pengacara Pengadilan David C Recker dari Bagian Kontraintelijen dan Pengendalian Ekspor. Dan Divisi Keamanan Nasional yang sedang memproses kasus ini, dengan dukungan dari Paralegal Spesialis Brian Rickers dan Asisten Legal Jessica McCormick.

Departemen Kehakiman AS juga berterima kasih kepada Komando Indo-Pasifik AS yang telah memberikan dukungan analitis, dan kepada FBI atas bantuan mereka selama penyelidikan.

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN