Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto tangkap layar dari rekaman video Thai TV Pool, memperlihatkan menunjukkan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha sedang menyampaikan pidato pada 21 Oktober 2020, di Bangkok. ( Foto: THAI TV POOL / AFP )

Foto tangkap layar dari rekaman video Thai TV Pool, memperlihatkan menunjukkan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha sedang menyampaikan pidato pada 21 Oktober 2020, di Bangkok. ( Foto: THAI TV POOL / AFP )

PM Thailand Cabut Keadaan Darurat

Jumat, 23 Oktober 2020 | 07:13 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

BANGKOK, investor.id - Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-O-Cha pada Kamis (22/10) mencabut dekrit keadaan darurat yang dimaksudkan untuk memadamkan aksi protes pro-demokrasi. Selama diterapkan demonstrasi harian tetap berlangsung menuntutnya mundur.

Gerakan pro-demokrasi yang dipimpin para mahasiswa telah mendapatkan momentumnya sejak pertengahan Juli 2020. Mayoritas kelompok demonstran pemuda menyerukan pencopotan Prayut dan amendemen konstitusi yang disusun pihak militer pada 2017.

Beberapa pemimpin protes juga telah mengeluarkan tuntutan kontroversial untuk mereformasi monarki yang sangat kuat dan kaya, dengan pengaruh yang menembus setiap aspek masyarakat Thailand.

Tindakan darurat keras telah diberlakukan pekan lalu, setelah pengunjuk rasa anti-pemerintah memberi hormat dengan mengangkat tiga jadi saat iring-iringan mobil kerajaan melewati mereka. Ini menjadi aksi menantang yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap monarki.

Namun larangan pertemuan lebih dari empat orang gagal mematahkan semangat puluhan ribu demonstran yang berkumpul setiap hari di sekitar persimpangan utama Bangkok, menyerukan agar Prayut mundur dari jabatannya.

Prayut merupakan mantan panglima militer yang mendalangi kudeta 2014 dan telah memegang kekuasaan sejak itu. Pada Rabu (21/10) malam waktu setempat, ia mengindikasikan persiapan untuk mencabut status keadaan darurat yang parah sebagai bagian dari langkah meredakan ketegangan.

Ia mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (21/10), negara harus mundur dari tepi licin lereng yang dapat dengan mudah bergeser menjadi kekacauan. Sebelumnya ia juga menyerukan sidang parlemen luar biasa untuk membahas krisis. Sesi itu akan diadakan pada Senin (26/10).

Namun pernyataan pemerintah yang mengumumkan penarikan status tindakan darurat pada Kamis mengatakan, keputusan itu diambil karena situasi politik telah membaik.

"Keadaan darurat yang parah telah menurun dan berakhir menjadi situasi di mana pejabat pemerintah dan lembaga negara dapat menegakkan hukum reguler. Semua kondisi yang ditetapkan dalam keadaan darurat yang parah telah dihentikan," katanya, Kamis (22/10), yang dilansir AFP.

Langkah-langkah tersebut juga memberi polisi kekuasaan penuh untuk menangkap pengunjuk rasa dan menyita materi elektronik yang diyakini mengancam keamanan nasional.

Konsesi dari Prayut muncul setelah pihak berwenang mengerahkan meriam air pada Jumat (16/10), menembakkan bahan kimia cair kepada pengunjuk rasa tak bersenjata di distrik perbelanjaan pusat Bangkok.

Polisi membenarkan langkah tersebut, mengatakan keputusan tersebut telah mengikuti standar internasional. Tetapi taktik tersebut menuai kritik di seluruh masyarakat Thailand. Penembakan bahan kimia cair oleh polisi belum terulang sejak itu.

Puluhan aktivis juga telah ditangkap selama seminggu terakhir, banyak dari mereka adalah wajah-wajah yang terkenal dari kelompok gerakan pro-demokrasi.

Polisi anti huru hara sedang berjaga di balik kawat berduri selama aksi unjuk rasa pro-demokrasi anti-pemerintah di Bangkok, Thailand pada 21 Oktober 2020. ( Foto: MLADEN ANTONOV / AFP )
Polisi anti huru hara sedang berjaga di balik kawat berduri selama aksi unjuk rasa pro-demokrasi anti-pemerintah di Bangkok, Thailand pada 21 Oktober 2020. ( Foto: MLADEN ANTONOV / AFP )

Hanya Sebuah Permainan

Mencabut keputusan darurat dinilai hanya sebagai permainan bagi pihak berwenang untuk mengulur waktu dan mengurangi ketegangan, menurut analis politik Titipol Phakdeewanich.

"Tindakan ini tidak memiliki arti penting," kata Titipol, seraya menambahkan tindakan yang berat seharusnya tidak mulai dipaksakan.

"Orang-orang memiliki hak untuk melakukan protes," ujarnya. Titipol menekankan, poin ini telah diabadikan dalam konstitusi Thailand.

Penyelenggara demonstrasi dapat melanggar larangan tersebut dengan mengumumkan tempat yang berbeda, satu jam sebelum berkumpul setiap hari. Strategi ini telah mengakali pihak berwenang yang mencoba menutup jalur transportasi umum untuk mencoba menghalangi pengunjuk rasa.

Demonstrasi Rabu di Monumen Kemenangan Bangkok menarik ribuan orang berbaris ke Gedung Pemerintah.

Seorang pemimpin Passalawaree "Mind" Thanakitwibulpol menyerahkan semacam surat pengunduran diri kepada pihak berwenang untuk Perdana Menteri. Ia kemudian ditangkap dan didakwa melanggar tindakan darurat sebelum dibebaskan dengan jaminan pada Kamis pagi.

"Mereka memilih untuk menangkap saya pada malam hari setelah protes dan (dilakukan) di soi (gang) kecil yang gelap. Ini tidak pantas," katanya kepada wartawan ketika ia meninggalkan gedung pengadilan.

Pemerintah juga telah memerintahkan penutupan Voice TV pekan ini karena liputannya tentang demonstrasi. Voice TV adalah jaringan media lokal yang sebagian dimiliki oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Tetapi Pengadilan Bangkok mencabut larangan tersebut pada Rabu. “Kebebasan komunikasi rakyat harus dilindungi,” jelasnya.

Thailand telah mengalami belasan kudeta sejak akhir absolutisme kerajaan pada 1932. Aksi kudeta yang terbaru terjadi pada 2014.

Tentara royalis, yang memposisikan diri sebagai pelindung monarki, mengklaim intervensi itu diperlukan untuk melindungi raja. 

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN