Menu
Sign in
@ Contact
Search
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. (FOTO: Tom Brenner / Reuters)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. (FOTO: Tom Brenner / Reuters)

Presiden AS Rilis Kerangka Regulasi Aset Kripto, Ini Cakupannya

Minggu, 18 September 2022 | 13:41 WIB
Grace El Dora (redaksi@investor.id)

WASHINGTON, investor.id – Kantor kepresidenan di Gedung Putih baru saja merilis kerangka kerja pertamanya tentang seperti apa regulasi aset kripto di Amerika Serikat (AS). Berikut ini dibahas cakupannya.

Di dalam kerangka tersebut, pemerintah AS memasukkan cara-cara di mana industri jasa keuangan harus berevolusi untuk membuat transaksi tanpa batas lebih mudah. Disertai dengan pedoman bagaimana menindak penipuan dalam ruang lingkup aset digital.

Baca juga: Berikut Pembahasan Utama dalam Kerangka Regulasi Aset Kripto AS

Arahan baru ini menyentuh sendi-sendi regulator yang ada, seperti Komisi Bursa dan Sekuritas (Securities and Exchange Commission/ SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (Commodity Futures Trading Commission/ CFTC). Tetapi belum ada lembaga yang mengamanatkan regulasi apa pun untuk aset kripto.

Kini, arahan yang telah lama ditunggu-tunggu dari pemerintah telah menarik perhatian industri kripto secara keseluruhan dan investor di kelas aset yang baru lahir ini.

Kerangka kerja tersebut mengikuti perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Maret 2022. Saat itu, Presiden AS Joe Biden meminta agen federal untuk memeriksa risiko dan manfaat aset kripto (cryptocurrency) dan mengeluarkan laporan resmi tentang temuan mereka.

Baca juga: Adopsi Aset Kripto Tumbuh Subur di Indonesia

Selama enam bulan, lembaga pemerintah telah bekerja untuk mengembangkan kerangka kerja dan rekomendasi kebijakan mereka sendiri untuk menangani enam prioritas yang tercantum dalam perintah eksekutif.

Enam prioritas tersebut, antara lain:

1. Perlindungan konsumen dan investor;

2. mempromosikan stabilitas keuangan;

3. melawan praktik yang melanggar hukum keuangan;

4. kepemimpinan AS dalam sistem keuangan global dan daya saing ekonomi;

5. inklusi keuangan; serta

6. inovasi yang bertanggung jawab.

Baca juga: Tak Hanya Indonesia, Korsel Juga Berminat Luncurkan Bursa Kripto

Bersama-sama, rekomendasi ini terdiri dari pendekatan pertama pemerintah secara keseluruhan untuk mengatur industri tersebut.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan dalam pernyataan resmi, bahwa pedoman baru ini dimaksudkan untuk memposisikan negara sebagai pemimpin dalam tata kelola ekosistem aset digital di dalam dan luar negeri.

Editor : Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Sumber : CNBC

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com