Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekelompok pengunjuk rasa mengintip ke dalam selokan saat mencoba menemukan rute untuk meloloskan diri dari polisi yang mengepung Universitas Politeknik Hong Kong, di distrik Hung Hom, Hong Kong pada 19 November 2019 dini hari. ( Foto: Catherine LAI and Anthony WALLACE / AFP )

Sekelompok pengunjuk rasa mengintip ke dalam selokan saat mencoba menemukan rute untuk meloloskan diri dari polisi yang mengepung Universitas Politeknik Hong Kong, di distrik Hung Hom, Hong Kong pada 19 November 2019 dini hari. ( Foto: Catherine LAI and Anthony WALLACE / AFP )

Senat AS Loloskan RUU HAM Hong Kong

Grace Eldora, Kamis, 21 November 2019 | 10:14 WIB

WASHINGTON, investor.id - Senat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat menerapkan undang-undang yang mendukung hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Hong Kong, dan mengancam akan mencabut status ekonomi khususnya. Keputusan tersebut membuat marah Pemerintah Tiongkok yang segera memanggil diplomat AS dan mengancam akan melancarkan tindakan balasan.

Senat AS juga menyetujui langkah-langkah yang akan melarang penjualan gas air mata, peluru karet, dan peralatan lainnya yang telah digunakan oleh pasukan keamanan untuk menekan aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong. Hingga kini, aksi protes telah berlangsung selama hampir enam bulan.

Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Ma Zhaoxu memanggil Menteri-Penasihat Kedutaan AS untuk Urusan Politik di Beijing William Klein, untuk mengajukan protes keras. Ma juga menuntut agar Pemerintah AS mencegah nota tersebut menjadi undang-undang. Sementara Duta Besar AS Terry Branstad sedang tidak berada di Tiongkok.

"Kalau tidak, pihak Tiongkok akan mengambil langkah-langkah kuat untuk secara tegas melawannya. Dan pihak AS harus menanggung semua konsekuensi," ungkap pernyataan itu, Rabu (20/11).

Juru Bicara Kedubes AS mengatakan, Klein menyampaikan pihaknya mengawasi situasi di Hong Kong dengan keprihatinan besar selama pertemuan kementerian luar negeri.

Pemerintah Tiongkok juga bereaksi dengan marah ketika Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan langkah serupa bulan lalu. Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong dari Senat akan meminta presiden AS untuk setiap tahun meninjau kembali status perdagangan menguntungkan yang diberikan kepada Hong Kong.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut juga memberi mandat sanksi terhadap pejabat Hong Kong dan Tiongkok yang melakukan pelanggaran HAM termasuk rendisi di luar hukum.

“(Senat) mengirim pesan yang jelas kepada warga Hong Kong yang memperjuangkan kebebasan mereka, yang telah lama dihargai. Kami mendengarkan Anda, kami terus mendukung Anda, dan kami tidak akan berpangku tangan saat Tiongkok merongrong otonomi Anda," kata Senator Partai Republik Marco Rubio.

Mengesahkan RUU ini menandai langkah penting dalam meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah Tiongkok maupun Hong Kong atas pengikisan otonomi dan pelanggaran HAM. Pejabat tinggi Partai Demokrat dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS Robert Menendez menambahkan, undang-undang itu memperjelas AS akan berdiri dengan kuat dan jelas dengan aspirasi yang sah dari rakyat Hong Kong.

Mendukung Elemen Kekerasan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang mengatakan, tujuan pemerintah AS adalah mendukung para ekstremis dan elemen kekerasan melawan pemerintah Tiongkok, berusaha mengacaukan Hong Kong.

“Dan mewujudkan rencana jahat mereka untuk menghalangi pengembangan Tiongkok dengan mengambil keuntungan dari masalah Hong Kong," tukasnya.

Gerakan pro-demokrasi tersulut pada Juni lalu, ketika jutaan orang turun ke jalan dalam oposisi terhadap upaya untuk memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke daratan Tiongkok. RUU tersebut sekarang ditangguhkan.

Protes dan tindakan keras yang dihasilkan telah mengubah bagian dari Hong Kong menjadi medan pertempuran yang keras selama berminggu-minggu. Pada Selasa (19/11), para pemrotes yang menduduki sebuah universitas menentang peringatan untuk menyerah karena bentrokan antara polisi dan demonstran berlanjut.

Adapun RUU yang disahkan Senat AS itu memperbarui Undang-Undang Kebijakan Hong Kong yang asli pada 1992. Senator Ben Cardin mencatat bagaimana Hong Kong menikmati status ekonomi khusus selama bertahun-tahun, yang diandalkan otoritas untuk melindungi demokrasi dan HAM di wilayah tersebut.

"Itu komitmen. Dan jika mereka tidak mematuhinya, status khusus seharusnya tidak lagi tersedia," tegas Cardin. Dewan Perwakilan dan Senat AS saat ini akan menyelaraskan teks-teks tersebut menjadi satu RUU untuk lolos dari Kongres dan diteruskan ke meja Presiden AS Donald Trump untuk tanda tangannya. (afp)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA