Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sudan

Sudan

Sudan Capai Kesepakatan dengan Keluarga Korban Serangan

Jumat, 14 Februari 2020 | 08:12 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

KHARTOUM, investor.id – Pemerintah Sudan menyatakan Kamis (13/2) telah menandatangani kesepakatan dengan keluarga para korban pengeboman kapal USS Cole di Yaman pada 2000. Jika demikian, akan memenuhi syarat utama untuk menghapus Sudan dari daftar hitam pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk terorisme.

Pemerintah AS telah menetapkan tolok ukur tertentu yang harus dipenuhi Sudan untuk dihapus dari daftar terorisme, yang juga meliputi Korea Utara, Iran, dan Suriah. Selama beberapa bulan terakhir, pejabat Sudan dan AS telah dalam pembicaraan untuk mengeluarkan negara Afrika timur laut itu dari daftar hitam.

Mengkompensasi para korban serangan USS Cole telah menjadi syarat utama yang diberlakukan oleh pemerintahan AS. Kementerian Kehakiman Sudan mengatakan kesepakatan telah ditandatangani dengan keluarga para korban serangan, tetapi tidak menentukan jumlah kompensasi yang disepakati.

"Sebagai bagian dari upaya pemerintah transisi untuk mengeluarkan Sudan dari daftar terorisme, sebuah kesepakatan telah ditandatangani pada 7 Februari bersama keluarga para korban insiden USS Cole," kata Kemhan Sudan dalam satu pernyataan, Kamis (13/2).

Pada 12 Oktober 2000, sebuah perahu karet penuh dengan bahan peledak seketika meledak saat mengitari haluan peluru kendali kapal perusak yang baru saja ditarik ke Aden, Yaman, untuk berhenti mengisi bahan bakar.

Tujuh belas pelaut Amerika serta dua pelaku tewas dalam serangan yang diklaim oleh Al Qaeda, sukses awal untuk kelompok teror dan pendirinya Osama bin Laden.

Dampak Ekonomi

Pengadilan AS kemudian memutuskan, Sudan yang menjadi tempat kedua pelaku itu dilatih, bertanggung jawab atas serangan itu. Klaim ini selalu dibantah oleh otoritas Khartoum.

Pada 2012, seorang hakim AS memerintahkan pemerintah Sudan untuk membayar lebih dari US$ 300 juta kepada keluarga para korban. Hakim-hakim lainnya memerintahkan bank tertentu agar menyiapkan aset Sudan untuk mulai membayar denda.

Namun pada Maret 2019, Mahkamah Agung AS membatalkan putusan pengadilan tingkat rendah dengan alasan prosedural, yang menginstruksikan pemerintah Sudan membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Kementerian kehakiman Sudan tidak merinci struktur atau perincian lain dari perjanjian yang ditandatangani pekan lalu.

Pada 1993, pemerintah AS memasukkan Sudan dalam daftar hitam terorisme karena diduga mendukung kelompok-kelompok Islam. Sementara Bin Laden sempat tinggal di Sudan antara 1992 hingga 1996.

Otoritas baru Sudan telah menjadikan prioritas utama untuk mengeluarkan negara dari daftar hitam AS. Para pejabat di Khartoum mengatakan, kebangkitan ekonomi negara itu terhambat terutama karena daftar hitamnya menghalangi investor global.

Pada Oktober 2017, pemerintah AS mencabut embargo perdagangan selama puluhan tahun yang dipaksakan kepada Sudan. Namun, negara itu tetap pada daftar hitam terorisme.

Pengusaha dan pejabat Sudan mengeluhkan, daftar hitam telah menahan perbankan dan transfer dana internasional, pada gilirannya sangat berdampak pada perekonomian negara. Ekonomi Sudan dipimpin oleh inflasi tinggi, serta kekurangan bahan bakar dan mata uang asing.

asalah ekonomi kronis Sudan adalah pemicu utama protes nasional terhadap pemimpin yang digulingkan, Omar al-Bashir. Bashir telah dihapus oleh tentara dalam kudeta istana April 20019, tetapi kesengsaraan ekonomi negara tetap, ketika pihak berwenang yang baru berjuang mengendalikan inflasi dan pengangguran. (afp/eld)

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN