Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi saat ditahan polisi selama aksi demonstrasi di Bangkok pada 15 Oktober 2020, setelah Thailand mengeluarkan keputusan darurat menyusul demonstrasi anti-pemerintah pada hari sebelumnya. ( Foto: MLADEN ANTONOV / AFP )

Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi saat ditahan polisi selama aksi demonstrasi di Bangkok pada 15 Oktober 2020, setelah Thailand mengeluarkan keputusan darurat menyusul demonstrasi anti-pemerintah pada hari sebelumnya. ( Foto: MLADEN ANTONOV / AFP )

Thailand dalam Keadaan Darurat

Jumat, 16 Oktober 2020 | 06:57 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

BANGKOK, investor.id – Lebih dari 20 orang ditangkap ketika ratusan pengunjuk rasa Thailand tetap turun ke jalan menentang tindakan keras besar-besaran pada Kamis (15/10). Sebelumnya, pihak berwenang menghalau demonstrasi pro-demokrasi yang telah berlangsung berbulan-bulan, dengan memberlakukan kekuatan darurat dan menggulung para pimpinan aktivisnya.

Para pengunjuk rasa meneriakkan, "Prayut, keluar!" dan "Bebaskan teman kami!". Massa mengadang polisi di Ratchaprasong, persimpangan yang ramai di pusat kota Bangkok. Meskipun sudah ada keputusan baru yang melarang warga berkerumun lebih dari empat orang.

Para pemimpin mahasiswa sebelumnya memanfaatkan media sosial untuk mendesak para pendukungnya turun ke jalan.

"Keluarlah dengan kekuatan. Hanya memberikan dukungan moral dari rumah tidak cukup," kata Gerakan Pemuda Merdeka, Kamis, seperti dilansir AFP.

Kelompok tersebut yang telah mengorganisir demonstrasi besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-O-Cha, mantan panglima militer yang awalnya mengambil alih kekuasaan pada kudeta 2014, telah menjadi target protes yang dipimpin mahasiswa. Yang juga mengarah ke monarki Thailand yang tidak boleh dikritik.

Setelah tindakan darurat diumumkan Kamis dini hari waktu setempat, polisi antihuru-hara membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang berkemah semalaman di luar kantor perdana menteri.

Pelanggaran Hak

Tiga aktivis teratas juga berada di antara sekitar 20 demonstran yang ditangkap, termasuk Parit "Penguin" Chiwarak. Laporan ini disampaikan Panusaya Sithijirawattanakul, aktivis terkemuka lainnya, yang penangkapannya disiarkan secara langsung di media sosial Facebook.

Anon Numpa, aktivis lainnya yang juga telah dikenal luas, mengatakan dirinya dibawa secara paksa dengan helikopter ke Chiang Mai, utara Thailand, tanpa pengacaranya.

"Ini adalah pelanggaran hak-hak saya dan sangat berbahaya bagi saya," tulisnya di Facebook. Tidak segera jelas bagaimana mereka yang ditangkap mengakses akun media sosial.

Pada Rabu (14/10), ada pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika pengunjuk rasa berkerumun di sekitar iring-iringan mobil kerajaan yang membawa Ratu Suthida dan Pangeran Dipangkorn. Demonstran mengangkat tiga jari yang diadopsi dari buku dan film “The Hunger Games”.

"Di masa lalu ketika para bangsawan lewat, kami bahkan tidak bisa berjalan di sekitar daerah itu. Kami harus menghentikan semua kegiatan dan berlutut di tanah. Saya sangat terkejut. Itu terjadi sekarang, kami banyak berubah dan telah bergerak maju. Kami menghancurkan tabu," tutur seorang pengunjuk rasa kepada AFP.

Pengunjuk rasa pro-demokrasi bentrok dengan polisi di saat demonstran lain memberikan hormat tiga jari di Bangkok, Thailand pada 15 Oktober 2020. ( Foto: JACK TAYLOR / AFP )
Pengunjuk rasa pro-demokrasi bentrok dengan polisi di saat demonstran lain memberikan hormat tiga jari di Bangkok, Thailand pada 15 Oktober 2020. ( Foto: JACK TAYLOR / AFP )

Tindakan Aparat

Sementara itu, juru bicara pemerintah dalam sebuah pernyataan mengatakan, tindakan darurat juga memungkinkan penyitaan peralatan komunikasi elektronik, data, dan senjata yang diduga menyebabkan situasi darurat.

"Ini adalah perintah yang melarang pertemuan lima orang atau lebih dan melarang penyebaran berita di media elektronik yang dapat mempengaruhi keamanan nasional," kata juru bicara itu.

Perintah tersebut diberlakukan setelah ribuan demonstran melakukan unjuk rasa Rabu di sekitar Monumen Demokrasi Bangkok, menjelang perjalanan yang dijadwalkan dari iring-iringan kerajaan.

Sementara polisi mengepung sebagian besar pengunjuk rasa jauh dari rute kerajaan, puluhan demonstran masih hadir sebagai pengunjuk rasa saat konvoi berlalu.

Ratu Suthida, yang duduk di sebelah Pangeran Dipangkorn Rasmijoti, terlihat menatap dari limusin saat pengunjuk rasa memberikan hormat tiga jari.

Tantangan terbuka seperti itu terhadap monarki belum pernah terdengar di Thailand, di mana pengaruh keluarga kerajaan menembus setiap aspek masyarakat.

Tokoh oposisi terkemuka Thanathorn Juangroongruangkit mengecam tindakan keras itu, meminta pemerintah untuk membebaskan semua orang yang ditangkap.

"Pemerintah harus segera menemukan cara untuk menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, jika tidak situasinya akan menyebar secara nasional," jelasnya.

Sejarah yang Bergolak

Raja menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa, tetapi telah berada di Thailand dalam beberapa hari terakhir untuk menghadiri upacara Buddha tahunan dan peringatan kematian ayahnya.

Ia memegang kekayaan yang besar dan didukung oleh militer kuat, yang telah lama memposisikan lembaganya sebagai pembela monarki, serta didukung oleh elit pro-kemapanan.

Ada beberapa pemberontakan yang populer dalam sejarah modern Thailand yang bergolak, telah bertahan dalam kerusuhan politik berkepanjangan. Negara tersebut juga mencatat belasan kudeta militer sejak 1932.

Dalam protes terbaru, para pemimpin berulang kali mengatakan pihaknya hanya ingin monarki beradaptasi dengan masa modern.

Tuntutan mereka termasuk penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang melindungi raja dari kritik, dan agar raja tidak terlibat dalam politik negara.

Sejak aksi protes dimulai, puluhan aktivis telah ditangkap, didakwa dengan penghasutan, dan dibebaskan dengan jaminan.

Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan, perdana menteri telah memerintahkan polisi untuk mengajukan tuntutan bagi pengunjuk rasa yang menghalangi iring-iringan mobil kerajaan. “(Dan) mereka yang telah bertindak dengan cara yang mencemarkan nama baik monarki. Mereka harus menghadapi prosedur hukum tanpa kecuali," katanya.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN