Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat mengikuti Konferensi Walikota AS secara virtual di Queen, Wilmington, Delaware, pada 23 November 2020. ( Foto: CHANDAN KHANNA / AFP )

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat mengikuti Konferensi Walikota AS secara virtual di Queen, Wilmington, Delaware, pada 23 November 2020. ( Foto: CHANDAN KHANNA / AFP )

Tim Transisi Biden Akses Data Layanan Umum

Rabu, 25 November 2020 | 06:31 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

WASHINGTON, investor.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya memberikan izin kepada tim transisi presiden terpilih Joe Biden mengakses data Administrasi Layanan Umum atau General Services Administration (GSA). Menurut laporan, Trump mengakui bahwa sudah saatnya GSA melakukan apa yang perlu dilakukan. Meski demikian, dia masih menolak kalah dalam pemilihan umum (pemilu) AS.

Masih dalam cuitan yang sama, Trump berkeras menolak untuk menyerah. “Kasus kami akan berlanjut, kami akan terus berjuang dengan baik, dan saya yakin kami akan menang!” kata Trump.

Tetapi bagi Partai Republik, keputusan GSA untuk menandatangani kerja sama dengan tim transisi Biden mengisyaratkan bahwa Trump telah merasakan firasat buruk. Hal itu tampaknya mulai dirasakan selama tiga pekan, setelah pengajuan klaim klaim tanpa bukti tentang pencurian suara pada pemilihan presiden (pilpres) 3 November 2020.

Penandatangan kerja sama dengan GSA berarti, sekarang tim Biden memperoleh akses ke pendanaan, ruang-ruang kantor, dan kemampuan bertemu dengan para pejabat federal.

Menurut kantor Biden, GSA kini akan memberikan dukungan atas apa saja diperlukan untuk melaksanakan transfer kekuasaan yang lancar dan damai.

“Dalam beberapa hari mendatang, para pejabat transisi akan mulai bertemu dengan pejabat federal untuk membahas respons soal pandemi (Covid-19), melakukan perhitungan penuh tentang kepentingan keamanan nasional kami, dan mendapatkan pemahaman lengkap tentang upaya administrasi Trump untuk melemahkan lembaga- lembaga pemerintah,” demikian disampaikan Direktur Transisi Biden,Yohannes Abraham, dalam sebuah pernyataan yang dilansir AFP, pada Selasa (24/11).

Keputusan Trump yang mendadak itu muncul setelah Michigan menjadi negara bagian terbaru yang mengesahkan hasil pemungutan suara, dan adanya tuntutan dari para pendukung Trump yang lebih kuat untuk mengakhiri kebuntuan.

Di samping itu, persatuan Partai Republik mulai menunjukkan keretakan pada Senin (23/11), setelah Senator Rob Portman mengatakan sudah waktunya untuk segera menyelesaikan setiap pertanyaan yang mengemuka dan mengerjakan yang lain.

Senator Lamar Alexander – seorang anggota Republik senior dan sekutu dekat Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell – menuturkan, tampaknya Joe Biden akan menjadi presiden terpilih.

“Harapan saya adalah Presiden Trump akan bangga dengan pencapaiannya yang luar biasa, mengutamakan negara dan memiliki transisi yang cepat dan teratur untuk membantu pemerintahan baru berhasil,” tambah Alexander.

Ada pula dorongan pendukung Trump dari Wall Street, yakni CEO perusahaan ekuitas swasta Blackstone Stephen Schwarzman yang mengatakan kepada Axios bahwa negara harus terus bergerak.

(Gambar atas): mantan duta besar AS untuk Liberia Linda Thomas-Greenfield; mantan gubernur The Federal Reserve (The Fed) Janet Yellen; serta mantan wakil penasihat keamanan nasional dan mantan wakil direktur Central Intelligence Agency (CIA) Avril Haines.
(Gambar bawah): mantan wakil menteri keamanan dalam negeri Alejandro Mayorkas, mantan wakil menteri luar negeri AS Antony Blinken; dan mantan menteri luar negeri AS John Kerry. ( Foto: STEPHANE DE SAKUTIN, WIN MCNAMEE, THOS ROBINSON, Brad Barket, Bertrand GUAY, Daniel ROLAND / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )
(Gambar atas): mantan duta besar AS untuk Liberia Linda Thomas-Greenfield; mantan gubernur The Federal Reserve (The Fed) Janet Yellen; serta mantan wakil penasihat keamanan nasional dan mantan wakil direktur Central Intelligence Agency (CIA) Avril Haines. (Gambar bawah): mantan wakil menteri keamanan dalam negeri Alejandro Mayorkas, mantan wakil menteri luar negeri AS Antony Blinken; dan mantan menteri luar negeri AS John Kerry. ( Foto: STEPHANE DE SAKUTIN, WIN MCNAMEE, THOS ROBINSON, Brad Barket, Bertrand GUAY, Daniel ROLAND / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

Profesional dan Berpengalaman

Di sisi lain, Biden telah mengumumkan anggota dari tim kebijakan luar negeri dan keamanan nasional yang diisi oleh para veteran di era kepemimpinan mantan presiden Barack Obama. Langkah Biden ini mengakhiri pergolakan pemerintah di bawan Trump dan kembali ke diplomasi tradisional AS.

Daftar yang dirilis oleh tim Biden menjelang pengumuman resmi, Selasa waktu setempat, menunjukkan dorongan untuk mengembalikan peran pemimpin AS dalam aliansi multilateral. Ini berbeda dengan rezim kebijakan Trump yang mengusung “Amerika First”.

“Mereka akan mengerahkan dunia untuk menghadapi tantangan kami tidak seperti yang lain, tantangan yang tidak dapat dihadapi oleh satu negara sendirian. Sudah waktunya untuk memulihkan kepemimpinan Amerika,” cuit Biden.

Ada pun tokoh yang berada di daftar puncak, adalah mantan wakil menteri luar negeri (wamenlu) periode 9 Januari 2015 - 20 Januari 2017, Anthony Blinken yang ditunjuk sebagai menlu AS.

Nanti, Blinken akan memimpin perombakan kebijakan Trump, termasuk bergabung kembali dengan Pakta Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran yang dibuat Obama.

Biden juga menunjuk Avril Haines sebagai direktur intelijen nasionalwanita pertama, dan Alejandro Mayorkas – yang kelahiran Kuba – untuk memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Di bawah Trump, badan itu mengeluarkan kebijakan pembatasan imigrasi yang ketat dan sering menjadi sumber kontroversi.

Sebagai tanda menepati janji kampanye untuk menghdapi ancaman pemanasan global, Biden menunjuk John Kerry sebagai utusan khusus baru untuk masalah iklim. Pesan lebih lanjut Biden tentang keterlibatan kembali AS di komunitas internasional, ditandai dengan menunjuk Linda Thomas-Greenfield sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jake Sullivan, yang juga menjadi penasihat Biden saat menjadi wakil presiden Obama, ditunjuk sebagai penasihat keamanan nasional.

Sementara itu, Janet Yellen diprediksi menjadi menjadi menteri keuangan setelah mendapat kepastian. Wanita berusia 74 tahun itu pernah menjabat sebagai gubernur The Federal Reserve di bawah Obama pada 2014, dan digantikan oleh Trump empat tahun kemudian.

Calon-calon menteri kabinet tersebut menegaskan pilihan Biden terhadap para profesional yang sudah dikenal baik olehnya. Ini berbeda dengan Trump, di mana para pejabat sering dipilih tanpa latar belakang terkait pekerjaan itu dan bila terbukti tidak cocok akan dipecat.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN