Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto ilustrasi visa Tiongkok ( sumber: workandliveinchina.com )

Foto ilustrasi visa Tiongkok ( sumber: workandliveinchina.com )

Tiongkok Batasi Visa untuk Warga AS

Grace Eldora, Selasa, 30 Juni 2020 | 07:52 WIB

BEIJING, investor.id – Pemerintah Tiongkok mengumumkan pembatasan visa pada Senin (29/6) bagi warga Amerika Serikat (AS) yang dinilai telah berperilaku buruk terkait Hong Kong. Pengumuman ini mengawali langkah menuju persetujuan oleh parlemen Tiongkok terhadap undang-undang keamanan nasional yang kontroversial untuk kota tersebut.

Tiongkok melanjutkan langkah penerapan undang-undang yang akan menghukum subversi dan pelanggaran lainnya terhadap negara, di Hong Kong. Rencana Pemerintah Tiongkok itu menyebabkan protes pro-demokrasi besar-besaran dan kerap diakhiri dengan kekerasan, sepanjang tahun lalu.

Pada Jumat (26/9), pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan, pihaknya membatasi sejumlah visa ke AS untuk para pejabat Tiongkok tertentu, karena melanggar otonomi atas pusat keuangan Asia itu.

Dalam respons Pemerintah Tiongkok, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan pada Senin, rencana pemerintah AS untuk menghalangi pengesahan hukum keamanan nasional Hong Kong akan gagal.

"Terhadap tindakan salah oleh AS itu, Tiongkok memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap warga Amerika yang telah berperilaku buruk pada hal-hal yang menyangkut Hong Kong," kata Zhao, Senin (29/6).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhao Lijian. ( Foto: Kemlu RRT / fmprc.gov.cn )
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhao Lijian. ( Foto: Kemlu RRT / fmprc.gov.cn )

Persetujuan

Komite tinggi pembuat undang-undang Tiongkok diperkirakan mengadopsi hukum tersebut selama sesi yang berakhir hari ini. Undang-undang ini disetujui oleh Parlemen Tiongkok hanya sekitar enam minggu setelah itu diumumkan, sehingga mengagetkan seluruh Hong Kong dan sekitarnya.

Selain melarang tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing, undang-undang akan memungkinkan agen keamanan Tiongkok untuk mendirikan cabang di tempat publik Hong Kong untuk pertama kalinya.

Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan pengawas hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semuanya menyuarakan kekhawatiran, undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menahan kritik terhadap pemerintah Tiongkok. Adapun pemerintah tersebut menggunakan undang-undang serupa di daratan Tiongkok yang otoriter untuk mengeliminasi perbedaan pendapat.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Pemerintah AS akan membatasi visa untuk saat ini maupun pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebebasan Hong Kong.

Pekan lalu, Senat AS dengan suara bulat menyetujui undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi ekonomi wajib di AS terhadap pejabat Tiongkok dan polisi Hong Kong yang diidentifikasi sebagai pihak-pihak yang menghancurkan status otonomi kota.

Zhao mengingatkan pada Senin, Pemerintah AS seharusnya tidak meninjau, memajukan, atau menerapkan hukum negatif terkait Hong Kong. Bahkan memaksakan sanksi terhadap Pemerintah Tiongkok. “Kalau tidak, Tiongkok akan membalas," tukasnya. (afp)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN