Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying. ( Foto; www.china-embassy.org )

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying. ( Foto; www.china-embassy.org )

 Kisruh Soal Uighur

Tiongkok Jatuhkan Sanksi ke Anggota Kongres AS

Selasa, 14 Juli 2020 | 07:23 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

BEIJING, investor.id – Pemerintah Tiongkok pada Senin (13/7) menerapkan sanksi pembalasan atas tiga anggota senior Partai Republik di Kongres Amerika Serikat (AS) dan seorang utusan AS. Langkah ini memperuncing pertikaian tentang perlakuan Pemerintah Tiongkok terhadap warga Uighur di wilayah Xinjiang.

Beberapa politikus AS yang paling terang-terangan tentang Pemerintah Tiongkok, di antaranya Senator Marco Rubio dan Ted Cruz bersama dengan anggota Kongres Chris Smith. Ketiganya menjadi sasaran aksi pembalasan tersebut, bersama duta besar internasional AS untuk kebebasan beragama Sam Brownback.

Sanksi yang sesuai yang tidak ditentukan diumumkan beberapa hari setelah Pemerintah AS menerapkan larangan visa dan pembekuan aset atas beberapa pejabat Tiongkok. Termasuk Ketua Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo, atas pelanggaran hak di wilayah tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying pada konferensi pers rutin menyampaikan, langkah itu diberlakukan sebagai tanggapan atas tindakan salah pemerintah AS.

"Kami mendesak AS untuk segera menarik keputusannya yang salah. Juga menghentikan semua kata dan tindakan yang mengganggu urusan internal Tiongkok, serta merugikan kepentingan Tiongkok. Tiongkok akan membuat tanggapan lebih lanjut tergantung pada perkembangan situasi," katanya, Senin (13/7).

Sanksi juga akan diterapkan pada Komisi Kongres-Eksekutif AS tentang Tiongkok, sebuah agensi yang memonitor praktik hak asasi manusia (HAM) di negara Asia.

Kedua negara telah saling melakukan pembalasan dan menerapkan sanksi atas banyak masalah, sejak Presiden AS Donald Trump menjabat. Ketegangan berlangsung mulai dari perdagangan ke perselisihan terbaru atas pandemi virus corona, atas undang-undang (UU) keamanan di Hong Kong, dan kebijakan Tiongkok di wilayah paling barat Tibet serta Xinjiang.

Pelecehan

Saksi mata dan kelompok HAM mengatakan, Pemerintah Tiongkok telah mengumpulkan lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang, dalam kampanye pencucian otak besar-besaran yang bertujuan secara paksa menyeragamkan minoritas ke dalam mayoritas Han di negara itu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pekan lalu, Pemerintah Amerika Serikat bertindak melawan pelanggaran mengerikan dan sistematis di wilayah barat. Termasuk kerja paksa, penahanan massal, dan kontrol populasi secara tidak sukarela.

Pemerintah Tiongkok menolak tuduhan itu, tetapi telah mengakui pengiriman warga Uighur ke pusat pendidikan kejuruan. Dikatakan, mereka belajar bahasa Mandarin dan keterampilan kerja, dalam upaya menjauhkan mereka dari terorisme dan separatisme setelah serangkaian kekerasan mematikan di wilayah yang rawan tersebut.

"Saya harus menunjukkan urusan Xinjiang murni urusan dalam negeri Tiongkok. AS tidak memiliki hak atau dasar untuk mengganggu," ujar Hua.

Ia menambahkan, Pemerintah Tiongkok tidak tergoyahkan dalam tekadnya untuk memerangi kekuatan kekerasan dan terorisme, kekuatan dari separatisme, dan ekstremisme agama.

"Tekadnya untuk menentang campur tangan kekuatan eksternal dalam urusan Xinjiang dan urusan internal Tiongkok tidak tergoyahkan juga," tegasnya. (afp)

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN