Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Polisi Hong Kong menahan sekelompok orang selama berlangsung aksi protes pro-demokrasi yang menyerukan kemerdekaan kota, di Hong Kong pada 10 Mei 2020. ( Foto: ISAAC LAWRENCE / AFP )

Polisi Hong Kong menahan sekelompok orang selama berlangsung aksi protes pro-demokrasi yang menyerukan kemerdekaan kota, di Hong Kong pada 10 Mei 2020. ( Foto: ISAAC LAWRENCE / AFP )

JIKA TERAPKAN HUKUM KEAMANAN ATAS HONG KONG,

Tiongkok Kemungkinan bakal Kena Sanksi AS

Gora Kunjana, Senin, 25 Mei 2020 | 20:05 WIB

Washington, investor.id -  Pemerintah AS kemungkinan akan menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok jika Beijing menerapkan hukum keamanan nasional yang akan memberinya kontrol lebih besar atas Hong Kong yang otonom. Demikian dikatakan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O'Brien, Minggu (24/5/2020).

O-Brien menilai rancangan undang-undang yang tengah disusun Tiongkok mewakili pengambilalihan Hong Kong, dan konsekuensinya Sekretaris Negara AS Mike Pompeo kemungkinan tidak akan dapat menyatakan bahwa kota tersebut tak lagi otonom. Akibatnya Tiongkok bakal terkena sanksi di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019, kata O'Brien.

Pompeo telah menyebut proposal itu sebagai "lonceng kematian" untuk otonomi Hong Kong. O'Brien memperingatkan bahwa Hong Kong dapat kehilangan statusnya sebagai pusat utama keuangan global.

“Sulit untuk melihat bagaimana Hong Kong bisa tetap menjadi pusat keuangan Asia jika Tiongkok mengambil alih,” kata O'Brien kepada Chuck Todd dari NBC.  

Dia mengatakan layanan keuangan pada awalnya datang ke Hong Kong karena aturan hukum yang melindungi perusahaan bebas dan sistem kapitalis.

"Jika semua itu hilang, saya tidak yakin bagaimana komunitas keuangan dapat tinggal di sana. ... Mereka tidak akan tinggal lagi di Hong Kong untuk dikuasai oleh Republik Rakyat Tiongkok, partai komunis."

Undang-undang tersebut diumumkan selama sesi tahunan parlemen Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional. Sesi telah tertunda selama berbulan-bulan selama pandemi coronavirus. Hong Kong menghadapi protes anti-pemerintah yang keras berbulan-bulan sebelum pandemi itu akhirnya secara efektif menutup Tiongkok.

Hong Kong telah diperintah berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem" sejak bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997. Sistem ini memberikan Hong Kong tingkat otonomi yang tinggi dan kebebasan yang lebih besar untuk wilayah administrasi khusus daripada sisa Tiongkok.

Sebuah rancangan keputusan tentang "membangun dan meningkatkan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum" untuk Hong Kong diajukan ke parlemen Tiongkok pada hari Jumat, menurut kantor berita negara Xinhua.

Sebuah dokumen yang menjelaskan keputusan itu mengatakan prinsip dua sistem satu negara "telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Hong Kong," tetapi "risiko keamanan nasional yang semakin menonjol" di kota "telah menjadi masalah yang lebih menonjol".

Langkah Tiongkok telah menghasut oposisi yang kuat dari para aktivis dan politisi pro-demokrasi.

Ribuan pengunjuk rasa pun berdemonstrasi untuk kali pertama sejak diperkenalkannya undang-undang keamanan nasional pada hari Minggu. Polisi Hong Kong pun terpaksa menembakkan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan kerumunan.

Hampir 200 tokoh politik dari Inggris, Eropa, Australia, Amerika Utara, dan Asia mengecam undang-undang itu dalam pernyataan bersama.

Sumber : CNBC

BAGIKAN