Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Polisi menahan seorang pria (kiri) ketika demonstran pro-demokrasi berkumpul di distrik Causeway Bay, Hong Kong pada 12 Juni 2020. ( Foto : Anthony WALLACE / AFP )

Polisi menahan seorang pria (kiri) ketika demonstran pro-demokrasi berkumpul di distrik Causeway Bay, Hong Kong pada 12 Juni 2020. ( Foto : Anthony WALLACE / AFP )

Tiongkok Sahkan UU Keamanan Hong Kong

Grace Eldora, Rabu, 1 Juli 2020 | 07:06 WIB

HONG KONG, investor.id – Pemerintah Tiongkok pada Selasa (30/6) mengesahkan undang-undang (UU) keamanan nasional yang berlaku luas untuk Hong Kong. Langkah bersejarah ini menerima kritik dari para pengamat dan banyak pemerintah barat, yang khawatir akan mengikis kebebasan pusat keuangan dunia itu dan menodai status otonomnya.

UU tersebut disetujui dengan suara bulat oleh Parlemen Tiongkok. Hanya sekitar enam minggu setelah rancangannya pertama kali diluncurkan. Adapun Parlemen Tiongkok dikenal memiliki kekuatan de jure yang cukup besar, tetapi sedikit kekuatan de facto.

Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah menandatangani UU tersebut, sehingga secara resmi berlaku.

"Ini menandai akhir Hong Kong yang dunia ketahui sebelumnya. Dengan kekuatan besar dan hukum yang tidak jelas, kota akan berubah menjadi #secretpolicestate," tulis juru kampanye demokrasi terkemuka Joshua Wong, sembari partai politiknya Demosisto mengumumkan pembubaran.

Pemerintah Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa, dan pengawas hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan kekhawatiran UU itu bisa digunakan untuk menahan kritik terhadap pemerintah Tiongkok. UU serupa diterapkan secara otoriter di Tiongkok daratan untuk mengeliminasi perbedaan pendapat.

UU tersebut melewati badan legislatif Hong Kong, dan naskah aslinya dirahasiakan dari 7,5 kota juta penduduk. Tidak ada pengumuman resmi dari Pemerintah Tiongkok tentang pengesahan UU tersebut. Sebaliknya, berita disaring melalui politisi pro-Tiongkok dan kantor-kantor media lokal di Hong Kong.

"Kami belum melihat detilnya, tetapi semua delegasi Hong Kong dengan tegas mendukung hukum," ujar Henry Tang, pemimpin sekelompok tokoh pro-pembangunan Hong Kong.

Ia diundang untuk hadir pada pertemuan di Kantor Penghubung Tiongkok, Selasa sore. Namun sikap tidak transparan Pemerintah Tiongkok telah mengundang kemarahan orang lain.

"Fakta bahwa orang-orang Hong Kong hanya akan mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam UU baru ini, setelah faktanya lebih tidak masuk akal," tukas anggota parlemen oposisi Claudia Mo kepada AFP.

Perubahan Mendasar

Sebagai bagian dari penyerahan dari Inggris pada 1997, Hong Kong dijamin kebebasan tertentu beserta otonomi peradilan dan legislatif selama 50 tahun. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai “Satu Negara, Dua Sistem".

Rumusan tersebut membentuk landasan transformasi kota menjadi pusat bisnis kelas dunia, didukung oleh kebebasan peradilan dan politik yang tidak terlihat di daratan Tiongkok. Para kritikus telah lama menuduh Pemerintah Tiongkok memangkas status itu, tetapi mereka menggambarkan hukum keamanan sebagai langkah paling berani.

Joshua Wong (kedua dari kiri) saat menggelar konferensi pers pada 10 April 2016 untuk memperkenalkan partai politik baru bernama Demosisto di Hong Kong. ( Foto: ANTHONY WALLACE / AFP )
Joshua Wong (kedua dari kiri) saat menggelar konferensi pers pada 10 April 2016 untuk memperkenalkan partai politik baru bernama Demosisto di Hong Kong. ( Foto: ANTHONY WALLACE / AFP )

Ringkasan hukum yang diterbitkan oleh Xinhua bulan ini mengatakan, UU itu akan diberlakukan mencakup subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing. Badan-badan keamanan Tiongkok juga akan dapat membuka kantornya di depan umum untuk pertama kalinya.

Selain itu, Pemerintah Tiongkok akan memiliki yurisdiksi atas beberapa kasus, menerabas batasan hukum yang telah ada di Hong Kong dan pengadilan yang dikendalikan partai di daratan.

Para analis mengatakan, bahkan tanpa perincian, UU keamanan secara radikal merestrukturisasi hubungan di antara Tiongkok dan Hong Kong.

"Ini adalah perubahan mendasar yang secara dramatis merusak kepercayaan komunitas lokal dan internasional terhadap model Satu Negara, Dua Sistem Hong Kong, berikut statusnya sebagai pusat keuangan yang kuat," tutur analis politik Hong Kong Dixon Sing, kepada AFP.

Pemulihan Stabilitas

Di daratan Tiongkok, UU keamanan nasional secara rutin digunakan untuk memenjarakan kritik terutama untuk pelanggaran yang tidak jelas terkait subversi. Pemerintah Tiongkok dan Hong Kong menolak tuduhan itu.

Mereka mengatakan, UU hanya akan menargetkan minoritas orang, tidak akan membahayakan kebebasan politik di kota, dan akan mengembalikan kepercayaan bisnis setelah satu tahun protes bersejarah pro-demokrasi.

Jutaan orang turun ke jalan tahun lalu, sementara sejumlah kecil pengunjuk rasa kerap bertempur melawan polisi. Seringkali konfrontasi berakhir dengan kekerasan yang menyebabkan lebih dari 9.000 orang ditangkap.

Pemerintah Hong Kong melarang protes dalam beberapa bulan terakhir dengan alasan kerusuhan sebelumnya dan pandemi virus corona, meskipun penyebaran virus secara lokal telah berakhir.

Beberapa negara barat memperingatkan, kemungkinan dampak akan terlihat sebelum pengesahan UU keamanan. Namun banyak juga yang khawatir akan menimbulkan amarah Pemerintah Tiongkok dan kehilangan akses ekonomi yang menguntungkan ke daratan besar.

"Kami menyesalkan keputusan ini. UU ini berisiko sangat merusak otonomi tinggi Hong Kong," kata Ketua Dewan Eropa Charles Michel pada konferensi pers Selasa. Komentar Michel kemudian diulangi oleh Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Gubernur terakhir Inggris di Hong Kong, Chris Patten mengatakan dalam sebuah pernyataan, keputusan itu menandai akhir “Satu Negara, Dua Sistem".

Pemerintah AS, yang telah memulai perang dagang dengan Tiongkok, mengatakan bahwa hukum keamanan berarti Hong Kong tidak lagi menikmati otonomi yang cukup dari daratan Tiongkok untuk membenarkan status khusus.

Dalam langkah simbolis, Pemerintah AS pada Senin (29/6) mengakhiri ekspor pertahanan sensitif akibat hukum tersebut. Tiongkok mengatakan akan menanggapi tindakan balasan yang tidak ditentukan.

Sementara itu, Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya bersedia memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi jutaan warga Hong Kong jika hukum keamanan itu berjalan. (afp)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN