Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Seorang pengunjuk rasa memegang poster bergambar Mya Thwate Thwate Khaing yang meninggal karena luka tembak setelah ditembak di kepala pada pekan lalu, saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 19 Februari 2021. ( Foto: Sai Aung Utama / AFP )

Seorang pengunjuk rasa memegang poster bergambar Mya Thwate Thwate Khaing yang meninggal karena luka tembak setelah ditembak di kepala pada pekan lalu, saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 19 Februari 2021. ( Foto: Sai Aung Utama / AFP )

UE Peringatkan Myanmar dan Rusia

Selasa, 23 Februari 2021 | 07:00 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

BRUSSEL, investor.id – Komisi Eropa pada Senin (22/2) mengingatkan penguasa militer Myanmar untuk siap-siap menerima sanksi akibat kudeta bulan ini. Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) juga bersiap menghukum para pihak di balik tindakan keras Pemerintah Rusia terhadap kritikus utamanya, Alexei Navalny.

Para menteri dari blok 27 negara itu bertemu di markas UE di Brussels, Belgia dengan agenda yang padat. Termasuk konferensi video yang luas dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang baru Antony Blinken.

Tidak lama setelah konferensi, mereka mengeluarkan pernyataan tentang Myanmar. "Uni Eropa siap mengadopsi langkah-langkah pembatasan, menargetkan mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas kudeta militer dan kepentingan ekonomi mereka,” bunyi pernyataan tersebut, yang dikutip AFP.

UE menyerukan krisis saat ini diakhiri, yang dipicu oleh kudeta militer 1 Februari 2021 dan menuntut agar pemerintah sipil yang digulingkan segera dipulihkan.

Para menteri setuju untuk melanjutkan dan menambahkan 19 pejabat Venezuela ke dalam daftar hitam UE. Mereka dituduh telah merusak demokrasi dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), setelah UE menolak pemilihan legislatif pada Desember karena tidak demokratis.

Ada juga harapan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Rusia. Atas pemenjaraan terhadap pemimpin oposisi Navalny dan penindasan terhadap pendukungnya.

Langkah seperti itu akan dilakukan dua minggu setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell tertangkap dalam penyergapan diplomatik di Moskow. Hal itu membuat marah negara-negara anggota UE.

Para pemimpin UE untuk pertama kalinya akan menggunakan aturan baru tentang sanksi terkait pelanggaran HAM. Tujuannya untuk menghukum para individu yang bertanggung jawab atas tindakan keras pemerintah Rusia dengan pembekuan aset dan larangan visa. "Jelas Rusia berada di jalur konfrontatif dengan Uni Eropa," kata Borrell.

 

Sanksi Terukur

Para diplomat UE mengatakan, pihaknya mengharapkan ada kesepakatan politik untuk menghukum para pejabat Rusia. Dikatakan, daftar nama akan disusun dalam beberapa hari mendatang.

"Ada mayoritas sangat besar yang mendukung penerapan sanksi baru," kata Menteri Luar Negeri Rumania Bogdan Aurescu.

Dua rekan terdekat Navalny menyerukan penargetan sekutu terdekat Presiden Vladimir Putin, termasuk oligarki, setelah pertemuan dengan delapan menteri luar negeri UE di Brussel.

"Jika hanya sepuluh pejabat Kremlin yang tidak bepergian ke luar negeri dan tidak memiliki aset ke luar negeri, maka itu tidak akan menyakitkan," kata asisten utama Navalny, Leonid Volkov.

Para diplomat Eropa mengatakan hanya mereka yang terlibat langsung dalam tindakan keras yang dapat menjadi sasaran, karena daftar tersebut perlu menahan setiap gugatan pengadilan.

Pandangan terhadap pemerintah Rusia telah diperkuat setelah perjalanan bencana Borrell ke Rusia. Saat itu, Rusia mengumumkan pengusiran tiga diplomat Eropa dan menolak pembicaraan kerja sama.

UE telah menghukum pemerintah Rusia dengan gelombang sanksi atas aneksasi Krimea pada 2014 dan memicu perang Moskow di Ukraina.

Blok tersebut pada Oktober tahun lalu menghukum enam pejabat dalam daftar hitam atas kasus keracunan Navalny pada Agustus dengan Novichok, sebuah zat saraf.

Kritikus utama Putin itu bulan ini divonis penjara selama hampir tiga tahun. Ia ditahan setelah kembali ke Rusia, setelah sebelumnya menjalani perawatan di Jerman. Hukumannya memicu protes nasional, menyebabkan pasukan keamanan memegang tongkat menahan ribuan orang.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN